sumber : cetak.kompas.com

Bandung, Kompas - Enam kota dan kabupaten di Jawa Barat masih menunggak tagihan biaya pengobatan pasien dari keluarga miskin hingga Desember 2009 pada Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Penyebabnya, belum sinergisnya perhitungan jumlah tunggakan antara RSHS dan pemerintah daerah, minimnya anggaran kesehatan daerah, dan sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik.

"Sementara ini jumlah tunggakannya diperkirakan Rp 25 miliar. Namun, jumlah itu masih perlu diverifikasi menggunakan pembiayaan dengan sistem paket yang ditetapkan Departemen Kesehatan, INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group)," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati, Senin (14/12) di Bandung.

INA-DRG adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dalam bentuk paket. Besarnya ditentukan klasifikasi jenis penyakit, prosedur, atau tindakan pelayanan sesuai dengan tipe rumah sakit dan kelas perawatan.

Alma mencontohkan tunggakan di Kabupaten Bandung yang sebelumnya diklaim Rp 10 miliar. Namun, setelah diverifikasi menggunakan INA-DRG, ternyata tunggakannya hanya Rp 2,5 miliar. Jumlah verifikasi itu adalah jumlah yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Kelas rumah sakit di Kota Bandung, seperti RSHS, berbeda dengan rumah sakit lain yang ada di daerah. Oleh karena itu, biayanya pun pasti berbeda," katanya. Sebaiknya mencegah

Akan tetapi, demi menghindari pengeluaran biaya pengobatan yang besar, pemerintah daerah dan masyarakat sebaiknya fokus pada pencegahan penyakit. Itu jauh lebih murah dan dapat mengurangi beban keuangan daerah.

Direktur RSHS Rizal Chaidir mengakui ada tunggakan biaya pengobatan pasien keluarga miskin dari enam kota dan kabupaten di Jabar. Namun, dia menolak menyebutkan jumlahnya. "Sekitar puluhan miliar rupiah," kata Rizal.

Penyebabnya, menurut dia, antara lain, minimnya anggaran kesehatan di daerah dan tidak berjalannya sistem rumah sakit rujukan. Hal itu menyebabkan jumlah pasien yang datang dari daerah langsung ke RSHS sangat banyak. Rumah sakit daerah merasa tidak mampu menangani pasien yang ada. Jumlah pasien yang datang ke poliklinik RSHS mencapai 2.000-2.500 orang per hari.

"Hal itu membuat beban pengobatan RSHS besar setiap bulannya. RSHS seperti puskesmas raksasa," kata Rizal.

Ia mengatakan, untuk pembayaran masih menunggu itikad baik dari pemerintah kota dan kabupaten. Mereka berjanji akan membayar sisa tunggakan sebelum 18 Desember 2009.

Ia berharap ada solusi dari Gubernur Jabar. Rencana pengelolaan dana kesehatan masyarakat akan diubah tahun 2010. Dana kesehatan yang sebelumnya ditangani pemerintah kota dan kabupaten akan diambil alih pemerintah provinsi. (CHE).