sumber : depkes.go.id

Hari ini, 29/9/2009 Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan (P2PL) Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS menerima penyerahan Pendataan Hepatitis C Nasional dari PT Roche Indonesia di Hotel Gran Melia Jakarta.

Program Pendataan Hepatitis C Nasional yang sudah berjalan sejak 2007 ini merupakan kerjasama yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL), Departemen Kesehatan dan PT Roche Indonesia yang mencakup 21 provinsi dan melibatkan 123 unit pelapor dengan tingkat partisipasi pelaporan mencapai 99%. Program ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai prevalensi dan insiden Hepatitis C di Indonesia, yang diharapkan akan membantu dalam pengembangan program surveilans sebagai bagian dari pembangunan kebijakan penanggulangan penyakit Hepatitis C.

Menkes dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen P2PL mengatakan bahwa pendataan sangatlah penting dalam penyusunan program nasional komprehensif yang berlandaskan atas pencegahan dan penatalaksanaan. Oleh karena itu, Menkes sangat menghargai komitmen dari semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan Pendataan Hepatitis C Nasional ini.

Lebih lanjut dikatakan oleh Menkes, Depkes berkomitmen untuk memastikan kesinambungan program ini dan kelak mengintegrasikannya kepada sistem pendataan global Depkes, sehingga nantinya akan bisa sejalan dengan strategi dari Departemen. Kedepan Depkes akan memiliki manajemen data terintegrasi dengan sistem pendataan dan sumber daya yang memadai.

Program ini diluncurkan berdasarkan data dari WHO yang menyebutkan sekitar 7 juta penduduk Indonesia diduga mengidap virus hepatitis C. Diperkirakan terdapat ribuan infeksi baru muncul setiap tahunnya. Sekitar 90 % dari orang yang mengidap hepatitis C kurang menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Sehingga peningkatan kesadaran masyarakat dan akses terhadap terapi perlu mendapat perhatian semua pihak.

Presiden Direktur PT. Roche Indonesia Dr. Ait-Allah Mejri mengatakan, “Roche berkomitmen untuk senantiasa aktif berkontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan di Indonesia. Program Hepatitis C ini telah memposisikan Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dalam mengkategorikan virus Hepatitis C sebagai suatu masalah kesehatan publik yang penting serta atas penyusunan strategi nasional. Kami sangat menghargai komitmen pemerintah Indonesia dan sangat bangga telah diijinkan menjadi partner dalam program ini.”

sumber : depkes.go.id

Semua Fraksi DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Rumah Sakit disahkan menjadi Undang Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR-RI yang dipimpin Drs. Muhaimin Iskandar, MSi., Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta tanggal 28 September 2009.

Pimpinan Sidang Paripurna, Drs. Muhaimin Iskandar, MSi., mengatakan bahwa semua fraksi menyetujui disahkannya RUU Rumah Sakit menjadi Undang-Undang dengan rincian sembilan Fraksi menyatakan setuju dan 1 Fraksi menyatakan setuju dengan catatan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju dengan catatan yakni dalam pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Rumah Sakit tidak hanya dipimpin oleh tenaga medis, namun dapat juga dipimpin oleh tenaga kesehatan, ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin Iskandar, RUU tentang RS berisikan 16 Bab dan 65 pasal beserta Penjelasan untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah untuk diundangkan dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari atas nama Presiden dalam pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU Rumah Sakit menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit serta memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi dengan disahkannya RUU tentang Rumah Sakit menjadi Undang-Undang.

Menurut Menkes, selama ini peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan RS adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Disisi lain tuntutan perubahan akan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, bertanggung jawab, dilandasi aturan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk tidak bisa ditunda-tunda lagi.

”Maraknya tuntutan malpraktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga atas kelalaian tenaga kesehatan maupun RS mengharuskan adanya aturan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum. Sehingga keberadaan Undang-Undang yang mengatur Rumah Sakit tidak mungkin ditunda-tunda lagi ”, ujar Siti Fadilah.

Sesuai dengan semangat dan aspirasi yang berkembang dalam pembahasan untuk menghasilkan RUU yang baik dalam rangka melindungi kepentingan dan memenuhi hak-hak rakyat atas kesehatan sebagai hak azasi, telah mengatur hal-hal yang secara substansial yang perlu diatur secara tegas dalam RUU tentang RS, kata Menkes.

Beberapa substansi yang menjadi materi pengaturan utama dalam RUU tentang Rumah Sakit meliputi: persyaratan penyelenggaraan RS, pengklasifikasian RS, masalah perizinan, kewajiban dan hak RS, kewajiban dan hak pasien dalam hubungan hukum dengan RS, pengaturan penyelenggaraan RS yang meliputi pengelolaan, penyelenggaraan akreditasi, pembentukan jejaring dan sistem rujukan, pengaturan keselamatan pasien dan perlindungan hukum RS, pembiayaan RS dan pembinaan dan pengawasan, ujar Siti Fadilah.

Menurut Menkes, penyelenggaraan kesehatan di RS mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing saling berinteraksi satu sama dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menkes menambahkan, perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat yang semakin mengetahui hak dan kewajibannya semakin menuntut RS untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tanggung jawab RS dalam memberikan pelayanan kesehatan, akan semakin menambah kompleksitas permasalahan RS. Sedangkan dari aspek pembiayaan, RS memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Dr. Charles J. Mesang, Ketua Pansus RUU tentang Rumah Sakit dalam laporannya mengatakan sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan di dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan failitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Karena itu pembahasan substansi RUU Rumah Sakit pada pembicaraan Tingkat I telah dilakukan secara mendalam, demokratis dan dengan penuh kecermatan. Hal ini mengingat kompleksitas permasalahan di bidang perumahsakitan yang harus dicarikan solusi terbaik dengan tetap menjaga keseimbangan nilai fisolofis, sosiologis dan teknis kesehatan serta tetap mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ujar Charles J. Mesang.

sumber : depkes.go.id

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCB) TNI, Departemen Kesehatan RI menyerahkan bantuan berupa Rumah Sakit Lapangan dan Ambulans Bencana. Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA pada hari Senin, 28 September 2009, di Jakarta untuk diteruskan ke Panglima ABRI dan selanjutnya ke Panglima Kostrad.

Menkes mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu bentuk realisasi kerjasama antara Departemen Kesehatan dan Menhankam/Panglima TNI Nomor: NKB/01/P/IX/1999 dan Nomor: 1122/Menkes/SKB/IX/1999 tanggal 27 September 1999 tentang Kerja Sama Pembinaan Kesehatan Dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara dan juga Departemen Kesehatan dengan TNI Angkatan Darat, seperti tertuang dalam kesepakatan kerjasama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor: 590/Menkes/SKB/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008.

Menurut Menkes, penanggulangan krisis kesehatan telah semakin luas cakupannya. Hal ini telah selaras dengan UU No 24 Tahun 2007 tentang Bencana yang penjabarannya lebih menitikberatkan pada peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana.

Saat ini telah dikenal adanya upaya kesiapsiagaan berupa peningkatan kapasitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana yang merupakan salah satu langkah pada fase pra bencana. Selain itu, Depkes juga telah membentuk sembilan Pusat Penanggulangan Krisis Regional di Medan, Palembang, DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Bali, Makassar dan Manado. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi krisis akibat bencana yang terjadi. Pada akhirnya dengan kesiapsiagaan kita mampu menghasilkan upaya tanggap darurat yang maksimal, ujar Menkes.

Kerjasama antara Depkes dan TNI telah dijalin sejak lama, contohnya Program Operasi Surya Baskara Jaya yaitu Pelayanan Kesehatan untuk daerah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar. Tahun 2006 kerjasama dilanjutkan lagi yaitu pelayanan kesehatan daerah-daerah pesisir, pulau terpencil, pulau di perbatasan dan daerah bencana dengan menggunakan KRI Dr. Suharso (ex. Tanjung Dalpele).

Dalam rangka peningkatan kerjasama tersebut, pada tahun 2008 Departemen Kesehatan kembali mengadakan perjanjian kerjasama dengan TNI Angkatan Darat yang saat ini telah memiliki Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCB TNI) yang akan bertugas di saat tanggap darurat bersama-sama dengan Departemen Kesehatan dan lintas sektor lainnya, tambah Menkes.

Menkes mengharapkan dengan bantuan ini fungsi PRCB TNI lebih maksimal sebagaimana harapan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, PRCB TNI dapat meningkatkan kemampuan di dalam merespons kebutuhan pelayanan kesehatan saat terjadinya bencana, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan upaya penanggulangan krisis kesehatan

sumber : kompas.com

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyerahkan bantuan berupa Rumah Sakit Lapangan dan Ambulans Bencana kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono di Departemen Kesehatan, Senin (28/9). Bantuan itu guna mendukung tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI.

Menkes Siti Fadilah mengatakan, penanggulangan krisis kesehatan telah semakin luas cakupannya. Hal itu selaras dengan UU No 24 Tahun 2007 tentang Bencana yang penjabarannya lebih menitikberatkan pada peningkatan koordinas i lintas program dan lintas sektor.

Bantuan yang diberikan berupa dua unit rumah sakit lapangan berupa RS Lapangan yang terdiri dari 16 tenda. Pendirian tiap tenda membutuhkan waktu 3 menit -5 menit dengan kompresor. Satu unit RS Lapangan dapat memuat 100 veltbed dengan dua belas tempat operasi. RS Lapangan diperlengkapi antara lain dengan instalasi listrik, pendingin ruangan, air, mesin anestesi dengan ventilator, mini refrigerator, dan ambulans.
Menhankam Juwono mengatakan, rumah sakit lapangan itu akan dimanfaatkan untuk tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana agar lebih cepat serta optimal.

sumber : depkes.go.id

KORPRI Unit Departemen Kesehatan RI menyelenggarakan Bazar menyambut Hari raya Idul Fitri 1429, Kamis, 25 September 2008 di Jakarta. Pasar murah dibuka oleh Sekretaris Jenderal dr. Sjafii Ahmad, MPH mewakili Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.J(PK). Hadir dalam acara tersebut, para pejabat esselon II di lingkungan Depkes RI.

Menkes dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pasar murah kali ini adalah tepat, karena diadakan di saat mendekati hari raya idul fitri dimana kebutuhan rumah tangga masyarakat mulai meningkat.
Diharapkan pasar murah yang diselenggarakan selama satu hari ini benar-benar menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Selain itu, pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan menghadapi hari Lebaran. Sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia bahwa setiap hari Lebaran adalah saatnya bagi keluarga untuk berkumpul bersama sanak keluarga dan handai taulan untuk saling berma’af-ma’afan, tambah Menkes.

Di akhir sambutannya, Menkes berpesan kepada karyawan dan karyawati yang akan pulang ke kampung halaman, semoga selamat sampai tujuan dan semoga bisa memanfaatkan hari yang berbahagia untuk berkumpul dengan keluarga.

Ketua panitia pasar murah tahun ini Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc menyampaikan, setiap tahun KORPRI Unit Depkes menyelenggarakan bazar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Pasar murah tahun ini diikuti 127 peserta yang menjual barang-barang dagangan meliputi makanan, minuman, tas, sembako, kosmetik dan sebagainya. Peserta pasar murah umumnya berasal dari pengusaha ekonomi lemah, ujar Dr. Chalik.

Dr. Chalik menjelaskan, selain pasar murah, KORPRI Unit Depkes juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim dari keluarga Departemen Kesehatan dan mengadakan doorprise yang diperoleh dari beberapa sponsor

sumber : depkes.go.id

Sumatera Utara Bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa Desa Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara tanggal 15 September 2009 pukul 02.00 WIB, mengakibatkan korban jiwa sebanyak 12 orang meninggal dunia, 25 orang dinyatakan hilang, dan 2.000 KK mengungsi.

Banjir dengan ketinggian air 2 meter tersebut melanda Desa Lubuk Kapundung 1 dan 2, Desa Tanggilang Hutarimbaru dan Desa Rantau Panjang, Desa Manuncang Selabaru, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal.

Hal itu disampaikan dr. Rustam Pakaya, MPH Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes tanggal 15 September 2009 pukul 12.00 WIB tentang perkembangan masalah kesehatan akibat banjir bandang di Kab. Mandailing Natal.

Menurut dr. Rustam, upaya yang telah dilakukan untuk membantu korban di lokasi bencana, mengirimkan tim kesehatan yang terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum dan 4 perawat serta obat-obatan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal. Bantuan juga diberikan PPK Regional Sumatera Utara yaitu mengirimkan tim kesehatan, tim Rapid Health Assessment (RHA) yang terdiri dari 3 dokter, 2 perawat, dan 1 sanitarian, serta membawa 50 buah kantong mayat, 60 koli MP-ASI, 1 paket obat banjir, dan 2 kaleng (30 Kg) kaporit. Sedangkan PPK Depkes mengirimkan staf yang akan bergabung dengan Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain di Kab. Mandailing Natal, pada hari yang sama pukul 11.00 WIB bencana banjir juga terjadi di Desa Hilimbosi, Kec. Sitolu Ori, Kab. Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara akibat luapan air sungai Sobu dengan ketinggian air 75 Cm.
Tidak ada korban jiwa dan korban luka, maupun korban hilang dalam bencana di Desa Hilimbosi. Namun, 450 jiwa (91 KK) mengungsi dan saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing.

Permasalahan kesehatan sampai saat ini masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Namun, seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi serta PPK Regional dan PPK Depkes terus melakukan pemantauan di lokasi bencana. Jawa Timur
Tanggal 15 September pukul 04.00 WIB terjadi bencana tanah longsor di Dusun Iburojo, Desa Kaliulang Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, Propinsi Jawa Timur. Bencana tanah longsor yang terjadi tidak mengakibatkan korban jiwa, korban luka dan korban hilang, serta pengungsian.

Namun akibat bencana tersebut, 1 unit rumah rusak total, 6 unit rumah rusak parah, 1 buah mushola dan 1 buah jembatan rusak.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan juga tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, PPK Regional dan PPK Depkes.

sumber : depkes.go.id

Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat gempa di Tasikmalaya, Depkes telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mendirikan RS Lapangan di Kec. Pengalengan Kab. Bandung sejak tanggal 8 September 2009. Selain itu, mendistribusikan 7 ton MP-ASI untuk Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 10 ton obat-obatan dan bahan habis pakai, memberikan 100 vial ATS 1500 IU, mengirimkan tim RHA, tim kesehatan, tim surveilans, tim kesehatan psikososial. Memberikan 25 kantong mayat, 90 kg Kaporit, 24 botol air rahmat dan 2 dos lem lalat untuk Kab. Cianjur. Memberikan 20 veltbed untuk Kab. Tasikmalaya, 500 PAC, 500 polybag, 10 dos air rahmat, dan 2 dos lem lalat untuk Dinkes Kab. Garut. Untuk Dinkes Kab. Ciamis diberikan bantuan 500 PAC, 90 kg tawas, 36 botol air rahmat, 2 dos lem lalat dan mengirimkan 1000 lembar kelambu untuk Dinkes Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Depkes juga memberikan bantuan biaya operasional sebesar Rp. 300 Juta.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes dr. Rustam Pakaya, MPH tentang perkembangan permasalahan kesehatan akibat gempa Tasikmalaya tanggal 14 September 2009 pukul 16.00 WIB.

Menurut dr. Rustam, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Tasikmalaya sebanyak 80 orang yaitu 79 orang di Propinsi Jawa Barat dan 1 orang di DKI Jakarta. 27 orang dinyatakan hilang di Kab. Cianjur, 370 orang luka berat yaitu 364 orang di Provinsi Jawa Barat dan 6 orang di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah korban luka ringan sebanyak 1.098 orang yaitu 1.060 orang di Provinsi Jawa Barat dan 38 orang di DKI Jakarta. Korban yang masih dirawat inap rumah sakit sebanyak 20 orang di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jumlah korban rawat jalan di Pos kesehatan di 5 Kabupaten sebanyak 29.856 orang.

dr. Rustam menambahkan, upaya penanggulangan masalah kesehatan yang dilakukan oleh Dinkes Propinsi Jawa Barat yaitu melakukan evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan di 101 Pos Kesehatan, mendistribusikan 27 paket obat bencana dan melakukan pemantauan di lokasi bencana.
Sedangkan Dinkes Provinsi DKI Jakarta selain melakukan evakuasi korban juga memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di 9 Rumah Sakit dan melakukan pemantauan di lokasi bencana. RSUP Hasan Sadikin Bandung mengirimkan tim bantuan kesehatan yaitu Tim I sebanyak 30 orang (spesialis bedah dan perawat), dan Tim II sebanyak 20 orang (spesialis anak dan perawat).
Selain itu, Dinkes Provinsi Jawa Tengah juga mengirimkan 50 dos MP-ASI biskuit, 30 kotak hygine kit, obat-obatan, kaporit dan PAC ke Dinkes Kab. Cilacap, penyediaan air bersih oleh PDAM, memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan dan mengoperasionalkan water purifier untuk back up air bersih di Kec. Kedungreja.
Permasalahan kesehatan sampai saat ini masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Namun, pemantauan tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang mengalami kejadian gempa bumi tektonik serta Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

sumber : depkes.go.id

Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1430H/2009, penduduk yang melaksanakan mudik diperkirakan mencapai 10 juta orang. Lebih dari 80% menggunakan angkutan darat (bus, kereta api dan kendaraan pribadi), selebihnya menggunakan angkutan laut dan udara. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi penumpukan penumpang di bandara, pelabuhan dan terminal serta penumpukan pemudik di sepanjang jalan raya terutama di Jawa, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan.


Untuk melayani pemudik yang menggunakan angkutan laut dan udara, setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan UPT Depkes di daerah menyiapkan pos-pos kesehatan di terminal pelabuhan dan bandara sesuai jadwal keberangkatan kapal dan pesawat, ujar Dirjen P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P., MARS tentang kesiapsiagaan kesehatan menghadapi Arus Mudik Lebaran tahun 1430 H/2009.

Ditambahkan, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan Dirjen P2PL Depkes juga menginstruksikan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan KKP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan sampel makanan di rumah-rumah makan yang berada di terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandara serta rumah makan yang menjadi tempat pemberhentian pemudik.

Menurut Prof. Tjandra, Depkes juga menyiagakan Posko Lebaran 1430H/2009 di Ditjen P2PL Depkes dengan nomor telp. (021) 4257125 dan fax (021) 42877588. Apabila terjadi bencana selama mudik lebaran, Posko ini akan berkoordinasi dengan Posko bencana Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Untuk sinkronisasi kesiapsiagaan di lapangan, Ditjen P2PL Depkes telah melakukan rapat koordinasi dengan internal Depkes maupun dengan sektor terkait seperti Departemen Perhubungan dan Pusdokkes Polri, ujar Prof. Tjandra.

Selain itu, Dirjen P2PL juga mengirimkan surat edaran kepada gubernur di 8 provinsi agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan Rumah Sakit dan Puskesmas, membentuk Pos-pos Kesehatan; pengawasan sanitasi makanan dan pengamatan penyakit potensi KLB (kejadian luar biasa).

Ditambahkan, untuk melayani pemudik yang menggunakan jalur darat telah dikoordinasikan dengan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyiapkan sekitar 700 pos kesehatan di sepanjang jalur mudik di Lampung, P.Jawa dan Bali. Puskesmas dan RS di jalur mudik telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing dengan pelayanan emergency dan rujukan. Informasi letak pos-pos kesehatan sudah tercantum dalam peta mudik yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Darat Dephub, ujar Prof. Tandra.

Waktu kesiapsiagaan di Pos-pos kesehatan dan Puskesmas serta bandara adalah H-7 sampai dengan H+7. Sedangkan di pelabuhan laut mulai H-14 sampai dengan H+14 karena penumpang kapal melakukan perjalanan lebih awal dan sebaliknya pulang paling akhir.

sumber : depkes.go.id


Washington D.C., 15 September 2009 – Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.Jp(K) dan Sekretaris Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kema-nusiaan AS Kathleen Sebelius hari ini menyepakati kerjasama di bidang kesehatan dan pembentukan sebuah Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik Indonesia-Amerika Serikat (Indonesia-United State Center for Biomedical and Public Health Research).

Kesepakatan bersejarah ini diraih pada pertemuan antara Menkes Siti Fadilah dengan Menteri Kathleen Sebelius dan delegasi masing-masing negara di kantor Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS di Washington, D.C. Delegasi Departemen Kesehatan RI yang dipimpin Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari beranggotakan diplomat senior, Dr. Makarim Wibisono, Direktur Jenderal P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Prof. Dr. Agus Purwadianto, S.H, M.Si, Sp.F(K), dan Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik, Dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp. G.K.

Pertemuan tersebut adalah sebuah langkah maju menuju terwujudnya kolaborasi antar Departemen Kesehatan RI dan AS yang menjadi elemen penting untuk meningkatkan pertukaran ilmiah, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, program riset dan kesehatan publik yang lebih intensif terhadap penyakit-penyakit yang menjadi prioritas utama dunia.

“Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS berencana untuk meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan dalam kerangka sebuah kemitraan yang menyeluruh antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kerangka kerja sama baru ini akan fokus pada riset dan program pelatihan dasar klinis dan kesehatan publik. Kami berharap adanya perbaikan dan perluasan aset riset biomedis dan kesehatan publik antar kedua negara dan di tingkat regional dengan kepemimpinan dan keterlibatan para ilmuwan sipil kedua negara,” demikian pernyataan bersama Menteri Siti Fadilah dan Menteri Kathleen Sebelius.

Lampiran Joint Statement

Lebih lanjut, pernyataan bersama ini menyebutkan kedua pihak telah sepakat untuk membentuk Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik Indonesia – Amerika Serikat yang baru dan akan dikelola oleh para ilmuwan sipil kedua negara.

Kerangka baru kerja sama ini mengawali sejarah baru kerja sama di bidang kesehatan antar kedua negara yang sebelumnya dilaksanakan antara Departemen Kesehatan dan Angkatan Laut AS.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa “Kedua negara berharap kerja sama ini dapat bermanfaat dan berlangsung jangka panjang dengan mengedepankan prinsip saling hormat-menghormati dan transparansi.”

Untuk menindaklanjuti kemitraan ini, kedua negara berencana untuk mengadakan Pertemuan Pejabat Senior Pemerintahan setiap tahun dan konsultasi tingkat menteri secara berkala.

Sumber : kompas.com


Departemen Kesehatan menyiagakan 14 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk membantu masyarakat yang berangkat dan pulang untuk mudik Lebaran.

Siaran pers dari Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Jakarta, Selasa, menyebutkan KKP tersebut yakni KKP Bandara Raden Inten dan KKP Bakauheni (Lampung), KKP Merak (Banten), KKP Cirebon, KKP Bandara Husein Sastranegara (Bandung), KKP Cilacap, KKP Semarang, KKP Bandara Adi Sumarmo (Surakarta), KKP Adi Sucipto (Yogyakarta), KKP Tanjung Perak (Surabaya), KKP Probolinggo, KKP Banyuwangi, KKP Gilimanuk (Denpasar) dan KKP Bandara Ngurah Rai (Bali).

Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Departemen Kesehatan Yusharmen, dalam siaran pers tersebut mengatakan, Departemen Kesehatan menyiagakan pos kesehatan, penyuluhan, pemeriksaan/pengawasan tempat-tempat umum, pengendalian vektor dan penyiapan rujukan ke rumah sakit di terminal pelabuhan udara dan pelabuhan laut di KKP mulai tujuh hari sebelum hingga tujuh hari sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan jalur mudik di daerah, kata dia, Departemen Kesehatan berkoordinasi dengan para gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit di delapan provinsi guna memantapkan jejaring kerja dalam meningkatkan kesiapsiagaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah di jalur mudik/balik Lebaran.

Kedelapan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Pos-pos kesehatan yang disiagakan oleh pemeritah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat berupa penyiapan Puskesmas perawatan dan rumah sakit siaga 24 jam, termasuk Puskesmas di sekitar wilayah pantai utara (Pantura).

Jumlah sarana kesehatan yang disiagakan di sepanjang jalur trans Pulau Jawa meliputi 63 rumah sakit dan 314 Puskesmas yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sedangkan di jalur trans Sumatera disediakan 38 rumah sakit dan 270 Puskesmas yang lokasinya berada di Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Pihaknya, kata Yusharmen, juga berkoordinasi dengan kedelapan pemerintah provinsi itu dalam melakukan pengawasan sanitasi terutama pada makanan dan minuman di tempat peristirahatan (terminal) serta melakukan pengamatan terhadap penyakit menular terhadap kasus penyakit yang berpotensi wabah khususnya diare.

Sejumlah faktor risiko pada situasi khusus arus mudik Lebaran pun telah diidentifikasi. Faktor risiko di jalur darat, laut, maupun udara, kata Yusharmen, antara lain berupa cedera akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya daya tahan tubuh akibat lamanya perjalanan, serta terjadinya penularan penyakit potensi KLB di tempat pemberangkatan dan pemberhentian (terminal dan rumah makan), penularan penyakit akibat makanan yang tidak higienis, serta penularan penyakit yang dibawa oleh penumpang dari negara terjangkit. ABD

sumber : antara.co.id

Jakarta,(ANTARA News) - Departemen Kesehatan dan otoritas kesehatan di daerah menyediakan 700 pos kesehatan untuk pemudik di sepanjang jalur mudik menuju Lampung, Pulau Jawa dan Pulau Bali sejak awal arus mudik hingga tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriyah.

Dalam siaran pers Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan pos kesehatan juga disediakan di terminal, pelabuhan laut dan bandara.

"Informasi letak pos-pos kesehatan sudah tercantum dalam peta mudik yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Darat Dephub," katanya.

Pihaknya, lanjut dia, juga telah mengirimkan surat edaran kepada gubernur di delapan provinsi berisi instruksi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan rumah sakit dan Puskesmas, membentuk pos kesehatan serta melakukan pengawasan sanitasi makanan dan pengamatan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dia menambahkan, pemerintah pun membentuk posko layanan Lebaran yang dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 4257125 dan nomor faksimili (021) 42877588 jika terjadi bencana selama selama periode mudik Lebaran.

"Apabila terjadi bencana selama mudik Lebaran, posko ini akan berkoordinasi dengan Posko bencana Pusat Penanggulangan Krisis Depkes," katanya.

Pihaknya, kata dia, sudah menginstruksikan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) supaya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan sampel makanan di rumah-rumah makan yang berada di terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandara serta rumah makan yang menjadi tempat pemberhentian pemudik.

"Itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan," demikian Tjandra Yoga Aditama.(*)

sumber : depkes.go.id

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tanggal 11 September 2009 telah terjadi tanah longsor di Kampung adat Urug, Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mengakibatkan 6 (enam) rumah hancur dan 2 (dua) rumah rusak berat.

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban luka ringan 2 (orang), tidak terjadi pengungsian dan tidak ada kerusakan fasilitas kesehatan.

Upaya yang dilakukan antara lain : evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Sukajaya dan Pemantauan di lokasi bencana.

Saat ini permasalahan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

sumber : www.depkes.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Kesehatan dan Layanan kemanusiaan Amerika Serikat Kathleen Sebelius di Washington DC dan hari ini bertolak ke Amerika untuk melakukan pembahasan menuju tercapainya kerangka baru kemitraan di bidang kesehatan dalam rangka pembentukan sebuah pusat riset biomedis dan kesehatan publik.


Pada pertemuan ini, Menkes Siti Fadilah Supari memimpin Delegasi RI yang beranggotakan, diplomat senior Dr. Makarim Wibisono, Dirjen P2PL Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI Prof, dr. Agus Purwadianto, S.H., Staf Khusus Menkes bidang Kesehatan Publik dr. Widjaja Lukito, PhD.

Pertemuan mendatang merupakan kelanjutan dari serangkaian pembicaraan antara Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS yang dimulai semenjak Barrack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, delegasi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS berkunjung ke Jakarta pada bulan Agustus 2009 dan mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan Departemen Kesehatan RI. Hal ini merupakan kemitraan berbasis kesetaraan, keadilan, dan transparansi yang saling menguntungkan kedua negara.

Lebih lanjut Menteri Siti Fadilah Supari mengatakan “Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerja sama dengan siapa pun di bidang kesehatan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, transparansi, manfaat bersama, saling menghormati, akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama telah membawa spirit baru yang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikedepankan Indonesia“.

Kami optimis, sebuah kerangka baru kemitraan antara Departemen Kesehatan RI dan AS akan disepakati dalam waktu dekat ini, “ tambah Menkes.

Jika disepakati, kerangka baru kemitraan ini akan menjadi sejarah baru kerja sama antar kedua Negara di bidang kesehatan, khususnya di bidang penyakit menular, penilaian risiko dan respon terhadap risiko kesehatan.

Sumber : www.depkes.go.id

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), suatu wadah adhoc lintas departemen yang beranggotakan perwakilan dari BAPPENAS, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, akan melaksanakan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 2010‐2014. Program ini membutuhkan tenaga untuk ditempatkan di provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang meliputi Jawa, Kalimantan, dan Sumatera sebagai Fasilitator Pokja.

Sakit kepala di sore hari

Biasa menimpa mereka yang suka merokok dan mengopi. Ini terjadi karena konsumsi kafein dan tembakau terhenti. Juga akibat kurang tidur, terlalu banyak beraktivitas dalam sehari, atau rasa lapar yang semakin menjadi saat menjelang sore hari. Gejala ini akan lebih parah jika seseorang menderita tekanan darah rendah.

Kurangi konsumsi kafein dan tembakau secara bertahap, pilihlah minuman yang bebas kafein. Sesuaikan jadwal kerja dengan kemampuan dan kekuatan fisik, sehingga kita memiliki banyak waktu untuk tidur dan beristirahat.

Sistem pencernaan terganggu

Akibat terlalu banyak makan saat sahur atau berbuka. Selain itu, terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak atau berbumbu serta bahan makanan pembentuk gas - seperti telur, kol, kacang-kacangan, atau minuman bersoda.

Jadi, makanlah secukupnya, jangan khawatir esok bakal kelaparan. Sesekali minum jus buah dan perbanyak minum air putih.
Kembung dan sembelit

Sistem pencernaan terganggu disertai kembung, akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan yang diproses - misalnya, produk makanan instan atau makanan kaleng. Ditambah pula, kurang minum air putih serta kurang mengonsumsi bahan makanan berserat.

Usahakan tidak secara berlebihan mengonsumsi produk makanan instan, minum air putih lebih banyak, dan perbanyak makanan berserat tinggi - terutama sayur dan buah segar.
PEGAL HILANG BERKAT PUASA

Badan pegal wujud metabolisme tubuh yang bekerja berat selama berolahraga. Saat kerja berat, tubuh akan memaksimalkan kemampuan, bahkan dalam keadaan kurang oksigen sekalipun.

Salah satu hasil metabolisme keadaan tubuh (baca: sel) yang minim oksigen adalah asam laktat. Nah, zat inilah yang menumpuk ketika olahraga berat, sehingga membuat badan jadi pegal.

Namun, melalui proses glukoneogenesis yang cukup rumit, asam laktat bersama asam amino dan gliserol dapat berubah ujud jadi glukosa yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Hal ini terjadi secara otomatis, terutama dalam keadaan lapar.

Salah satu keadaan yang merangsang terjadinya proses glukoneogenesis adalah saat gula darah rendah, alias dalam keadaan puasa.

Jadi, dengan berpuasa kita dapat tiga hikmah sekaligus: pegal hilang, dapat glukosa baru, dan bonus pahala dari Allah S.W.T. *

Sumber : health.detik.com

Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memang tidak selalu mulus, berbagai masalah sering kali melibatkan kedua negara tersebut termasuk masalah kesehatan salah satunya adalah masalah Namru.

Jika tidak ada halangan pada tanggal 13 September 2009 Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) akan berangkat ke Amerika Serikat dalam rangka kerja sama antara Menteri Kesehatan Indonesia dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat.

"Akan diadakan suatu hubungan bilateral dalam bidang kesehatan secara komprehensif termasuk membahas masalah Namru," ujar Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), dalam acara buka puasa bersama yang digelar di kediaman Menteri Kesehatan, Jakarta, Selasa (8/9/2009).

Siti menambahkan nantinya kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut akan disesuaikan dengan bentuk kerja sama bilateral yang adil dan transparan.

Bentuk kerja sama ini nantinya akan menjadi model bagi Amerika Serikat dalam bekerja sama dengan negara-negara lain. Hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi semua masalah kesehatan termasuk dalam hal penelitian kesehatan dan masalah kesehatan masyarakat.

"Kami menginginkan kerja sama yang setara dalam arti kedua negara saling diuntungkan, saling dihargai, tidak ada yang dirugikan, seperti pepatah duduk sama pendek berdiri sama tinggi," ujar Siti.

Diharapkan dari kerja sama ini akan dihasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan serta bisa lebih mengembangkan teknologi mengenai kesehatan ke depannya bagi kedua negara. Namun untuk masalah Namru Menkes masih merahasiakannya.

Seperti diketahui, kasus Namru masih menjadi kontroversi dan polemik di Indonesia. Menkes pun merupakan orang yang sangat menentang kegiatan tersebut karena dinilai tidak bermanfaat untuk bangsa.

Adanya laboratorium riset medis Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau Naval Medical Research Unit No 2 (Namru-2) yang berdasarkan MoU seharusnya berakhir pada tahun 1999 dianggap telah menganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Kegiatan itu berada di bawah Kedutaan Besar Amerika Serikat dan stafnya mendapatkan kekebalan diplomatik dari pemerintah AS, padahal NAMRU-2 bukan bagian dari kegiatan diplomasi dan tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan diplomasi.

Selama ini, sebenarnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat terkait operasi Namru-2 pun tidak seimbang.

Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Namru-2 berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga stafnya tidak hanya memiliki kemampuan akademis tapi juga kemampuan militer.

Sedangkan pemerintah Indonesia hanya diwakili oleh Departemen Kesehatan, yang terdiri atas masyarakat sipil yang hanya memiliki keahlian akademis saja.

Sumber : cetak.kompas.com

Imunisasi bisa menghemat 20-25 kali biaya kesehatan nasional. Saat ini program imunisasi kurang berjalan karena implementasi kebijakan kesehatan di tingkat pusat dan daerah tidak konsisten. ”Efektivitas biaya kesehatan dari imunisasi sangat tinggi,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Prof Ascobat Gani, Selasa (8/9) di Jakarta.

Contoh, untuk mencapai cakupan imunisasi lengkap lebih dari 80 persen, satu desa butuh dana sekitar Rp 1 juta. Dengan imunisasi, biaya pengobatan untuk penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa ditekan hingga 20-25 kali.
”Ini belum termasuk manfaat lain, yaitu mencegah kecacatan dan kematian bagi anak, kehilangan waktu produktif karena harus menunggui anak yang sakit, dan kualitas hidup menurun karena kecacatan yang ditimbulkan oleh penyakit itu,” ujarnya.

”Mengingat tingginya efektivitas biaya itu, imunisasi telah menjadi kebijakan global di banyak negara,” kata Ascobat. Apalagi imunisasi bisa meningkatkan kualitas hidup anak yang mendapat imunisasi dan mencegah kematian akibat penyakit.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Badriul Hegar menambahkan, biaya pengobatan apalagi kecacatan yang mungkin terjadi bisa ditekan. Apalagi imunisasi yang wajib diberikan sesuai program pemerintah gratis di puskesmas, orangtua dari bayi yang akan mendapat imunisasi hanya mengeluarkan ongkos transportasi menuju puskesmas atau posyandu terdekat.

Anggaran kecil
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, anggaran rutin imunisasi yang wajib diberikan sesuai program imunisasi berkelanjutan. Pendanaan pengadaan logistik vaksin tidak bergantung pada bantuan asing.

Alokasi anggaran rutin imunisasi Depkes tahun 2009 sekitar Rp 400 miliar untuk sasaran sekitar 5 juta bayi. Dana itu digunakan untuk pengadaan alat suntik, vaksin, dan kotak pengaman vaksin. Adapun dana operasional untuk pemantauan dan supervisi dari pemerintah pusat sekitar Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, dana operasional untuk membawa vaksin dari dinas kesehatan di daerah menuju sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada era desentralisasi daerah, keberhasilan pencapaian cakupan imunisasi lengkap juga bergantung pada komitmen pemda setempat.

Menurut penghitungan, biaya kesehatan di delapan provinsi di Tanah Air, ujar Ascobat, proporsinya lebih banyak untuk pembangunan sarana fisik dan pengadaan alat-alat kesehatan. Anggaran untuk kesehatan ibu dan anak dan imunisasi kurang dari 2 persen dari total anggaran kesehatan di daerah.

Di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, sebagian besar anggaran digunakan untuk kuratif, administrasi, dan infrastruktur. Proporsi anggaran operasional imunisasi hanya 0,6 persen dari total anggaran kesehatan.

”Ini menunjukkan terjadi miskonsepsi atau salah persepsi di kalangan pimpinan daerah. Pembangunan kesehatan identik dengan pelayanan kesehatan gratis, bukan promotif dan pencegahan penyakit,” kata Ascobat. Kondisi ini terjadi karena latar belakang kepala daerah beragam sehingga pemahaman masyarakat rendah.

”Departemen Kesehatan seharusnya mengadvokasi para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai prioritas,” ujarnya. Becermin dari sasaran pembangunan milenium, pembangunan kesehatan harus fokus kepada upaya menekan angka kematian ibu dan balita, di antaranya melalui promosi kesehatan dan imunisasi.
Masalahnya, Depkes sendiri dinilai tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan. Meski visi Depkes adalah ”Indonesia Sehat”, ternyata pendekatan pembangunan kesehatan menitikberatkan pada aspek kuratif. Hal ini bisa dilihat dari tingginya proporsi anggaran untuk pelayanan medik dan pengadaan alat kesehatan.
Dari anggaran tahun 2007, alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 40 persen, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 10,7 persen, dan Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat 21 persen. ”Ini menunjukkan, penganggaran Depkes belum mencerminkan MDGs atau sasaran pembangunan milenium,” lanjut Ascobat.

Oleh karena itu, meski anggaran nasional sektor kesehatan terus meningkat, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tetap tinggi. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pun tertinggal dari Vietnam.
”Untuk itu, pengalokasian anggaran kesehatan perlu dibenahi di tingkat pusat dan daerah,” ujarnya.

Sumber : depkes.go.id

Keberadaan Teater Nyamuk adalah upaya pendekatan kepada masyarakat untuk mempermudah akses hasil penelitian Badan Litbangkes sehingga berdaya guna dan berhasil guna, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, SH, Msi, Sp. F(K).

Hal itu disampaikan dalam acara peresmian Mosquito Teather (Teater Nyamuk) di Desa Babakan, Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis Jawa Barat tgl. 19 Agustus 2009.

Teater Nyamuk merupakan ikon wisata ilmiah dengan kegiatan yang mengintegrasikan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bidang kesehatan dengan kegiatan pariwisata, tambah Prof. Agus Purwadianto.

Menurut Prof. Agus Purwadianto, kejadian penyakit yang ditularkan nyamuk di Indonesia masih tinggi. Bahkan beberapa nyamuk telah resisten terhadap insektisida dan beberapa jenis virus serta kuman penyebab penyakit juga resisten terhadap pengobatan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sudah mengembangkan vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit tersebut.

Sebagai pendukung wisata ilmiah, gedung berkonsep minimalis dengan nuansa perpaduan hijau, merah dan oranye ini dilengkapi fasilitas sesuai kegiatan yang dilakukan di gedung tersebut.

Fasilitas itu terdiri dari gedung sinema berukuran 9x8 meter dengan kapasitas 120 orang, ruang multimedia yang berfungsi untuk proses editing dan dubbing, pusat pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi, penjualan tiket serta penjualan souvenir dan museum sebagai tempat penyimpanan koleksi dan dokumen.

Teater ini merupakan museum nyamuk pertama di Indonesia, dihiasi replikasi nyamuk ukuran besar pada dinding utamanya. Ada enam genus koleksi nyamuk yang dimiliki museum ini yaitu : Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia, Armigeres dan Toxor. Masing-masing genus terdiri dari spesimen stadium telur, larva, pupa dan nyamuk.

Teater yang dibangun dengan dana APBN Departemen Kesehatan didukung penuh pengembangan dan pemanfaatannya sebagai ikon wisata ilmiah oleh Pemda Kab. Ciamis dan Pemda Provinsi Jawa Barat . Sinergi antar sektor menjadi ciri nyata dalam ikon wisata ilmiah ini, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi, ujar Sugianto, Msc.PH, Kepala Loka Litbang P2B2 Ciamis.

Rangkaian kegiatan peresmian mengambil tema “Mari Kenali Nyamuk Agar Terhindar dari Penyakit”, diharapkan masyarakat mengenal lebih dekat tentang nyamuk terutama bionomik/perilaku hidup nyamuk dan berperilaku hidup bersih sehat supaya terhindar dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria, DBD, chikunguya, dan filariasis, tambah Sugianto.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terjadi transmisi malaria (berisiko Malaria/Risk-Malaria), dimana pada tahun 2006 terdapat sekitar 2 juta kasus malaria klinis, sedangkan tahun 2007 menjadi 1,75 juta kasus. Jumlah penderita positif malaria (hasil pemeriksaan mikroskop positif terdapat kuman malaria) tahun 2006 sekitar 350 ribu kasus, dan pada tahun 2007 sekitar 311 ribu kasus.

Sumber : depkes.go.id

Maraknya peredaran makanan/minuman, obat dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI meningkatkan pengawasan dan pengamanan barang-barang tersebut yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan POM RI dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK saat peluncuran mobil laboratorium keliling pada Senin, 7 September 2009 di kantor Badan POM, Jakarta.

Peluncuran mobil laboratorium keliling ini dilakukan untuk membantu mengurangi hambatan-hambatan seperti jarak yang jauh, kemacetan, dan waktu tempuh saat Badan POM melakukan pemeriksaan atau sampling di berbagai lokasi. Selama ini proses tersebut dilakukan dengan cara pihak Badan POM mendatangi lokasi yang dimaksud, mengambil sampel dan kemudian dikirim ke laboratorium di kantor Badan POM. Dengan adanya mobil laboratorium keliling ini, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan saat itu juga di lokasi dengan menggunakan peralatan yang tersedia pada laboratorium keliling, ujar dr. Husniah.

Menurut dr. Husniah laboratorium keliling ini dapat difungsikan untuk pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan obat palsu, pengawasan produk Tanpa Ijin Edar (TIE), serta pengawasan produk kadaluarsa. Saat ini pengawasan difokuskan pada makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Borax, Rhodamin B, Methanyl Yellow, Arsen, Sianida, Residu Pestisida dan pengawasan parsel lebaran dari makanan kadaluarsa serta makanan yang mengandung unsur haram dalam agama Islam.

Laboratorium keliling yang diluncurkan saat ini berjumlah 8 unit, 7 unit akan dioperasikan di wilayah DKI Jakarta dan 1 unit akan dioperasikan di wilayah Serang. Dr. Husniah berharap agar laboratorium keliling ini juga dapat segera direalisasikan di seluruh Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, serta menemukan hal-hal yang mencurigakan dan perlu disampaikan, agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) Badan POM RI di nomor telepon 021-4263333, SMS 021-32199000, atau e-mail uplk@pom.go.id

Sumber : depkes.go.id

Setelah melakukan reformasi pendidikan pada masa jabatan pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan reformasi kesehatan pada masa jabatan kedua nanti. “ Saya tengah menyusun reformasi kesehatan dalam buku cetak biru, termasuk dalam program 100 hari nanti akan melakukan banyak agenda bidang kesehatan ”, kata Presiden SBY ketika melantik 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Istana Negara Jakarta tanggal 3 September 2009.

Menurut Presiden SBY, periode lima tahun mendatang akan dilakukan reformasi kesehatan gelombang pertama yang meliputi penambahan anggaran kesehatan, kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sangat terpencil, pedalaman dan pulau-pulau terluar dan pembangunan rumah sakit kelas dunia harus dapat diwujudkan.

“ Lima tahun mendatang harus kita pastikan Indonesia memiliki world class hospital yang memungkinkan warga negara Indonesia tidak perlu sedikit-sedikit berobat ke luar negeri. Saya percaya layanan kesehatan di dalam negeri dan saya ingin makin berkembang, makin mapan, makin baik fasilitas dan prasarananya. Indonesia tidak kurang pakar di bidang kesehatan, kemampuan dan teknologi kedokteran yang dimiliki. Saya mengajak masyarakat untuk berobat dan melakukan chek-up kesehatan di dalam negeri sendiri“, ujar Presiden SBY.

Presiden selanjutnya menegaskan, dalam lima tahun mendatang Posyandu, Puskesmas dan rumah sakit juga harus diupayakan memiliki perlengkapan semestinya sehingga Saudara kita yang kurang beruntung dapat memperoleh pelayanan gratis melalui program Jamkesmas dan masyarakat yang dicover dengan jaminan kesehatan lain bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik dan bermutu.

Menurut Presiden SBY, kesehatan merupakan hak dasar rakyat, karena itu kesehatan digunakan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia selain pendidikan dan pendapatan. Oleh karena itu Presiden minta anggota KKI yang akan bertugas sampai tahun 2014, agar kepercayaan rakyat diemban dengan melaksanakan tugas dengan baik untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Presiden juga mengharapkan kepada para dokter dan dokter gigi sebagai kaum professional harus memiliki dua kebutuhan mendasar, yaitu kompetensi dan etika profesionalisme, dua-duanya adalah kebutuhan kembar yang harus dimiliki seorang prefesional.

“ Lahirnya KKI untuk memastikan bahwa dua persyaratan yang harus dimiliki dokter dan dokter gigi dapat diwujudkan di negeri ini”, kata Presiden.

Presiden mengingatkan. meskipun lembaga ini berdasarkan UU bersifat otonom, mandiri, independent tetapi harus berada dalam sistem nasional atau aturan yang berlaku di Indonesia.

Anggota KKI periode 2009-2014 yang dilantik sebanyak 17 orang, yaitu : Dr. Yoga Yuniadi, dr, SpJP (K), Dr. Tri Erri Astoeti, drg, M.Kes (Asosiasi RS Pendidikan), Daryo Soemitro, dr, Sp.BS (K) ( Kolegium Kedokteran Indonesia ), Dr. Fachmi Idris, dr, M.Kes, Dr. Wawang Setiawan Sukarya, dr, SpOG (K), MARS, M.H.Kes ( Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia), Dr. H. Bambang S. Trenggono, drg, M.S wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia, Prof. Dr. Hardyanto Soebono, dr, Sp.KK (K) (Asosiasi Institusi Kedokteran Indonesia ), Azrial Azwar, drg, Sp.BM, I Putu Suprapta, drg, M.Sc (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), Afi Savitri Sarsito, drg, Sp.PM ( Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia ), Sumaryono Rahardjo, S.E, MBA, Adriyati Rafly, Atika Walujani Moedjiono, Ir. M.P.H (Tokoh Masyarakat), Dr. Laksmi Dwiati, drg, M.M, M.H.A, Mohammad Toyibi, dr, Sp.JP (Departemen Kesehatan), Prof. Dr. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P (K), Sri Angky Suekanto, drg, Ph.D (Departemen Pendidikan Nasional).

Hadir dalam pelantikan Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta pejabat tinggi Negara lainnya.

KKI mempunyai fungsi, pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis dan mempunyai tugas : melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masing-masing.

Dalam periode 2005 sampai Agustus 2009 telah diterbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi sebanyak 104.741 orang dengan rincian : dokter 66.743 orang, dokter spesialis : 18.757 orang, dokter gigi : 18.757 orang dan dokter gigi spesialis 1.431 orang

 Sumber : depkes.go.id

Hingga hari kedua pasca gempa bumi tektonik di Tasikmalaya Jawa Barat, sebanyak 7.803 orang mengungsi di tempat-tempat penampungan sementara. Pengungsi tersebar dibeberapa tempat di Provinsi Jawa Barat (5.415 orang) dan di Provinsi Jawa Tengah (2.388 orang).

Akibat gempa ini sedikitnya 59 orang meninggal, 32 orang hilang, 144 orang luka berat dan harus rawat inap dan 523 orang luka ringan. Selain itu, beberapa sarana kesehatan juga rusak diantaranya 1 RS, 22 Puskesmas, 29 Pustu. Sementara infrastuktur yang rusak meliputi 111 unit sekolah, 399 masjid/mushola, dan 8 unit perkantoran.

Demikian informasi yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes dr. Rustam S. Pakaya, MPH.

Menurut dr. Rustam, Departemen Kesehatan telah mengirimkan bantuan berupa 3 orang petugas ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Cianjur membawa 25 kantong mayat, genset portable dan MP-ASI, 2 orang petugas ke Dinkes Kab. Tasikmalaya membawa 20 veltbed dan 2 orang petugas ke Dinkes Kab. Garut membawa MP-ASI 40 dus, obat paket, PAC 2 dus (1.000 sachet), dan polybag 1.000 buah. Depkes juga telah mengirimkan 5 ton MP-ASI ke 5 Kabupaten (Kab. Tasikmalaya, Kab. Cilacap, Kab. Cianjur, Kab. Garut dan Kab. Ciamis)

Bantuan yang dibutuhkan berupa 20 tenda pleton, 500 buah Velbed, 20 kantong mayat dan 1.500 selimut (Kab.Tasikmalaya), MP ASI untuk 2000 anak, 2.000 selimut, 10.000 pakaian dalam wanita, 300 kantong mayat, 500 velted, 5.000 kantong sampah, 500 paket higienis sanitasi dan 100 ampul ATS (Prov.Jawa Barat).

Dr. Rustam menyatakan, hingga saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang mengalami kejadian gempa bumi tektonik serta Pusat Penanggulangan Krisis Depkes

Sumber : depkes.go.id

Badan Litbangkes Depkes tanggal 2 September 2009 melaporkan hasil konfirmasi laboratorium positif influenza A H1N1 sebanyak 14 kasus baru, 2 orang diantaranya meninggal dunia, seorang anak dari DKI Jakarta dan 1 orang perempuan dari Yogyakarta, keduanya mempunyai faktor risiko yang mendasari dan juga pneumonia, hasil laboratorium juga menunjukkan H1N1(+). Dengan demikian secara kumulatif, total kasus sampai saat ini 1.097 orang di 25 provinsi dan 10 kematian, kata Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS, Dirjen P2PL Depkes.

Ditambahkan, “data kasus influenza A H1N1 di negara tetangga kita menunjukkan Thailand memiliki 14.976 kasus dengan 119 kematian, Singapura 16 kematian, Malaysia 64 kematian dan Australia ada 35.095 kasus dengan 155 kematian", ujar Prof. Tjandra

Prof. Tjandra menjelaskan, penyakit influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita, karena itu penyebarannya sangat cepat namun dapat dicegah.

Cara yang efektif untuk mencegah yaitu menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan bugar yakni makan dengan gizi seimbang, beraktivitas fisik/berolahraga, istirahat yang cukup dan mencuci tangan pakai sabun. Selain itu, bila batuk dan bersin tutup hidung dengan sapu tangan atau tisu. Jika ada gejala Influenza minum obat penurun panas, gunakan masker dan tidak ke kantor/sekolah/tempat-tempat keramaian serta beristirahat di rumah selama 5 hari. Apabila dalam 2 hari flu tidak juga membaik segera ke dokter, ujar Prof. Tjandra.

Upaya kesiapsiagaan tetap dijalankan pemerintah yaitu: penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (thermal scanner); penyiapan RS rujukan; penyiapan logistik; penguatan pelacakan kontak; penguatan surveilans ILI; penguatan laboratorium, komunikasi, edukasi dan informasi dan mengikuti International Health Regulations (IHR).

Disamping itu juga dilakukan community surveilans yaitu masyarakat yang merasa sakit flu agak berat segera melapor ke Puskesmas, sedangkan yang berat segera ke rumah sakit. Selain itu, clinical surveilans yaitu surveilans severe acute respiratory infection (SARI) ditingkatkan di Puskesmas dan rumah sakit untuk mencari kasus-kasus yang berat. Sedangkan kasus-kasus yang ringan tidak perlu dirawat di rumah sakit, tambah Prof. Tjandra

Sumber : depkes.go.id

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan PPK Regional Sumtera utara pada tanggal 29 Agustus 2009 pukul 19.30 diketahui bahwa telah terjadi banjir di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Stabat, Desa Pantai Gemi dan Kecamatan Secanggang, Desa Perkotaan, Desa Karang Gading, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Banjir tersebut diakibatkan oleh meluapnya Sungai Blengking, yang mengakibatkan rumah tergenang sebanyak -+ 321 unit dengan ketinggian air hingga 70 cm. Saat ini ketinggian air 20 – 50 cm.

Tidak ada korban meinggal dan luka – luka, kunjungan korban banjir ke Pos Kesehatan sebanyak 42 orang dengan rincian Kecamatan Stabat 20 orang dan Kecamatan Secanggang 22 orang. Terjadi pengungsian di rumah Kepala Desa dan rumah yang tidak terendam banjir. Saat ini seluruh pengungsi sudah pulang ke rumah masing – masing.

Upaya yang dilakukan antara lain : mendirikan Pos Kesehatan 24 jam di Poskesdes dan Puskesmas, memberikan pelayanan kesehatan kepada korban banjir, melakukan surveilans aktif oleh petugas puskesmas untuk SKD penyakit menular, melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait baik kabupaten dan provinsi, PPK Regional mengirimkan bantuan obat- obatan (4 paket), MP ASI , Kaporit dan pembersih air cepat, desinfektan, dan melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, PPK Regional Sumatera Utara dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Sumber : depkes.go.id

Departemen Kesehatan telah mengirimkan 3 orang petugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan membawa kantong mayat sebanyak 25 buah, genset portable dan MP-ASI, serta menyiapkan tim bantuan bila diperlukan. Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP, (K), hari ini juga mengunjungi korban gempa di Kab. Cianjur, kata dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Depkes.

Menurut dr. Rustam, jajaran Dinas Kesehatan setempat telah melakukan berbagai upaya untuk menolong korban gempa antara lain pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit serta melakukan pemantauan di lokasi bencana.

Perkembangan masalah kesehatan akibat gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 September 2009 jam 15.55 yang dipantau Pusat Penanggulangan Krisis Depkes sampai dengan 3 September 2009 pk. 04.00 mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dengan rincian 11 orang di Kab. Cianjur, 4 orang di Kab. Garut, 3 orang di Kab. Tasikmalaya, 6 orang di Kab. Bandung, 1 orang di Kab. Sukabumi, 1 orang di Kab. Ciamis, 3 orang di Kota Tasikmalaya dan 6 orang di Kota Banjar. Selain itu juga terdapat korban hilang sebanyak 40 orang di Kab Cianjur, kata dr. Rustam S. Pakaya, MPH .

Menurut dr. Rustam S. Pakaya, korban luka berat sebanyak 75 orang, dengan rincian sebanyak 1 orang dirawat RSCM Jakarta, 1 orang dirawat di RSU Ciamis, 4 orang dirawat di Kab. Cianjur, 15 orang di Kab. Bandung, 29 orang di Kab. Tasikmalaya dan 25 orang di Kab. Garut.

Sedangkan korban luka ringan sebanyak 363 orang, dengan rincian sebanyak 7 orang di RS MMC Jakarta, 19 orang di RS Jakarta, 4 orang di RSPP Jakarta, 10 orang di Kab. Cianjur, 2 orang di Kab. Sukabumi, 75 orang di Kab. Bandung, 22 orang di Kab. Garut, 200 orang di Kab. Tasikmalaya dan 24 orang di Kab. Ciamis.

Gempa juga mengakibatkan terjadi pengungsian sebanyak 2.000 orang yang tersebar di 5 kecamatan di kab Tasikmalaya. Sarana kesehatan yang rusak yaitu 1 unit Puskesmas rusak ringan di Kab Sukabumi dan 1 unit Puskesmas rusak berat di Kab. Tasikmalaya, tambah dr. Rustam.

Bantuan yang dibutuhkan berupa Velbed sebanyak 500 buah, kantong mayat 20 dan selimut sebanyak 1500 buah, ujar dr. Rustam.

Sumber : depkes.go.id

Dalam peragaan busana biasanya menampilkan artis sebagai model tetapi kali ini yang menjadi model adalah Menteri Kesehatan RI, Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) dan Menteri Perdagangan RI, Dr. Mari Elka Pangestu pada acara peragaan busana Gelar Batik Nusantara (GBN) 2009 di Jakarta Convention Center, 26/08, 2009.

Tampil juga sebagai model, Istri Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Duta Besar Negara Sahabat, para Istri Duta Besar, serta wakil dari pengurus Yayasan/Perhimpunan yang peduli terhadap potensi kerajinan tradisional dalam negeri serta dihadiri Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono.

Dalam sambutannya Ny. Ani Yudhoyono mengatakan bahwa batik adalah hasil karya turun menurun dan warisan kebudayaan bangsa Indonesia. Usaha batik menjadi kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang. Gelar Batik Nusantara ( GBN ) merefleksikan kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan seni berbusana bangsa Indonesia, khususnya dalam acara resmi maupun acara adat istiadat.

Dalam acara yang berlangsung tanggal 26 sampai 30 Agustus 2009, diisi acara Pelatihan Membatik, Lomba Disain Busana Batik, Pojok Pengenalan Batik, Peragaan Busana, Hiburan Musik, Penjualan Langsung diikuti oleh 400 perusahaan yang menempati 300 stand, Demo Produk, dan Talk Show.

GBN diselenggarakan Yayasan Batik Indonesia bersama mitra PT. Mediatama Binakreasi serta didukung oleh Departemen Perdagangan RI, Departemen Perindustrian RI, Departemen Luar Negeri RI, Bank Mandiri, Wataprema, dan Cita Tenun Indonesia diharapkan menjadi ajang pengembangan budaya sekaligus promosi pemasaran produk batik kepada masyarakat Indonesia maupun mancanegara, ungkap Edik Ratna Suryosuyanto Ketua Pelaksana GBN 2009.

Selain itu juga dilakukan penyerahan penghargaan Ketua Umum YBI, Jultin Ginandjar Kartasasmita kepada 5 orang pengrajin batik yang sudah puluhan tahun mendedikasikan dirinya untuk membatik, yaitu Ny. Abdul Bari dan Ny. Dasimah dari Bantul, Ny. Ipoh Latifah, Ny. Enok Sukanah, dan Ny. Ecin Kuraesih dari Tasikmalaya.

Penghargaan juga diberikan kepada para Bupati dan Walikota yang di wilayahnya terdapat sekolah yang menyelenggarakan ekstrakurikuler “ Membatik” untuk siswa/siswi yang disampaikan Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, kepada Djoko Widodo (Walikota Surakarta), Mohamad Basyir Ahmad (Walikota Pekalongan), H. Dedi Supardi (Bupati Cirebon), Subardi (Walikota Cirebon), H. Irianto M.S. Syaifiudin (Bupati Indramayu), H. Moch Salim (Bupati rembang), Drs. H.M. Idham Samawi (Bupati Bantul), Harry Zudianto (Walikota Jogyakarta), Syahrul Effendi (Walikota Jakarta Selatan). Sedangkan penghargaan tertinggi dalam bidang seni “Kriya Pusaka” secara terhormat diberikan oleh Ibu Negara kepada pemerhati batik, Joop Ave.

GBN dilaksanakan secara berkala dua tahun sekali dan tahun ini adalah yang keenam kalinya mengangkat tema batik forever, dengan konsep galeri dan pameran eksklusif yang menampilkan gaya dengan sasaran membangun kesadaran masyarakat khususnya kaum muda sebagai pengguna dan penggemar batik tradisional Indonesia