Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2009 mengambil tema “Gaul Ok, Narkoba No Way, Prestasi My Way”, dimana anak-anak khususnya usia sekolah menjadi fokus dalam pemberantasan narkoba. Pemilihan tema dianggap relevan karena penyalahgunaan narkoba tidak saja terjadi pada orang dewasa, namun usia remaja bahkan usia yang lebih muda.

Dalam sambutanya saat membuka seminar peringatan Hari Anak Nasional (29/07/2009) di Jakarta, Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dr. Budihardja, DTM&H, MPH menyambut baik tema yang diangkat dalam peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2009, karena anak sekolah merupakan kelompok penduduk terbesar yaitu 30% (65 juta) dari 236 juta penduduk Indonesia.
Menurut dr. Budihardja, pentingnya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada usia sekolah terkait dengan dampaknya yang berbahaya, yaitu menimbulkan gangguan fisik, mental emosional (emosi labil, keras kepala, tidak bisa mengontrol diri) dan kehidupan sosial. Selain itu, dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, hati, kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Pada peringatan Hari Narkoba Sedunia 26 Juni 2008 lalu, dinyatakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4 juta orang dan 70% diantaranya adalah anak sekolah.

Dr. Budihardja menambahkan, berdasarkan hasil survey Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional tahun 2007, lebih dari 22.000 kasus narkoba terjadi di kalangan siswa SMA, 6.000 kasus siswa SMP, dan 3.000 kasus siswa SD. Sedangkan jumlah kasus narkoba menurut data Badan Narkotika Nasional, meningkat dari 3.617 kasus menjadi 17.355 kasus (5 kali lipat) dalam tahun 2001-2006.

Sedangkan dari data Departemen Kesehatan tahun 2006, pengguna narkoba suntik merupakan penyumbang tertinggi penyebaran HIV. 46% penderita HIV/AIDS ditularkan melalui jarum suntik, tambah dr. Budihardja.

Penanggulangan masalah narkoba, menurut dr. Budihardja merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama baik lintas program, maupun lintas sektor serta melibatkan pihak swasta, LSM, media cetak, dan elektronik.

Merespon permasalahan tersebut Departemen Kesehatan telah membentuk fasilitator khusus dalam pelayanan kesehatan remaja dan pemberdayaan remaja sebagai konselor bagi kelompok sebayanya. Pelayanan kesehatan remaja dilakukan berupa upaya promotif, preventif, dan kuratif serta rehabilitatif di dalam dan di luar gedung puskesmas, baik remaja sekolah maupun luar sekolah.

Sumber : surabaya.detik.com

Tim Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kamis (30/7/2009). Tim Dirjen Depkes itu juga memeriksa kesehatan para santri yang masih diisolasi.

Seusai memeriksa santri yang diisolasi di Wisma Ilyas, Dirjen P3L Depkes, Tjandra Yoga Aditama menyatakan para santri tidak terserang virus flu babi atau A-H1N1 melainkan hanya flu berat.

"Virus yang diderita para santri, tidak ada hubungannya dengan virus flu babi karena tidak berhubungan dengan babi," kata Tjandra usai menjenguk santri yang diisolasi.

Karena tidak terkait dengan virus flu babi, para santri diharap tidak resah. Namun tetap waspada dengan menjaga kebersihan.

Menurut Tjandra, data yang dimiliki Depkes RI menyebutkan, 90 persen penderita virus A-H1N1 bisa sembuh tanpa harus masuk rumah sakit atau dirawat inap dengan perlakuan khusus. Sedang tingkat kematian penderita virus tersebut hanya 0,4 persen saja.

Tjandra mendukung langkah pengurus Pondok Pesantren Tebuireng yang mengisolasi para santri yang menderita flu. "Biar tidak menular ke para santri lain," jelasnya.

Sebelumnya puluhan santri mengalami demam tinggi disertai batuk secara mendadak. Dinas Kesehatan Jombang mengambil sample darah dan hasilnya 5 santri Pondok Pesantren Tebuireng positif mengidap virus flu babi.(fat/fat)

Sumber : surya.co.id

Jika Anda warga miskin di Kabupaten Malang dan belum mendapat jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), segeralah mendaftar. Sebab, masih ada jatah sekitar 563.173 peserta jamkesmas untuk warga miskin ini.

Kabupaten Malang, mendapat kuota jamkesmas dari Departemen Kesehatan sebanyak 568.587 orang. Namun, baru terpenuhi 563.173 orang yang telah terdata. Untuk memenuhi kekurangan jatah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, telah meminta pihak kecamatan agar jemput bola mendata warga miskin di wilayahnya. Kriteria miskin, tentu saja mengacu pada 14 kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) (lihat tabel).
Manajer Kepesertaan Tim Pengelolaan Jamkesmas Dinkes Kabupaten Malang, Arbani M Wibowo, Jamkesmas terserap untuk 39 puskesmas. Serapan terbanyak untuk puskesmas Tumpang, dengan jumlah peserta sebanyak 23.603.
“Puskesmas Tumpang ini mendapat alokasi banyak karena saldonya pada tahun sebelumnya sampai minus. Sehingga asumsinya banyak warga miskin yang bolak balik berobat. Selain itu, jumlah warga miskinnya juga banyak,” papar Arbani.
Sementara alokasi terendah Jamkesmas, yakni sebesar Rp 38 juta diberikan kepada Puskesmas Gondanglegi. Hal ini karena sisa saldo tahun sebelumnya masih sekitar Rp 174 juta dengan jumlah peserta ‘hanya’ 12.380 orang.
Untuk puskesmas dengan serapan dana Jamkesmas yang rendah tersebut, Arbani berharap puskesmas ‘jemput bola’ mendekati warga. “Bisa jadi warga enggan ke puskesmas karena lokasinya terlalu jauh dan ini berarti perlu biaya besar untuk mencapai ke sana,” katanya.
Jelas Arbani, alokasi Jamkesmas pada 2009 untuk Kabupaten Malang mencapai Rp 6,8 miliar. Sementara 2008 lalu disediakan Rp 3,6 miliar karena pada tahun sebelumnya terdapat sisa saldo sekitar Rp 4 miliaran. Para peserta Jamkesmas mendapat subsidi 100 persen untuk biaya pengobatan kesehatannya.
Pemutakhiran data warga miskin bakal dilakukan pada 2010 mendatang. Hal ini dilakukan karena ada data warga miskin yang mungkin sudah tidak berhak lagi mendapat Jamkesmas.vie
Beberapa Kriteria Miskin versi BPS
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
6. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
7. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
8. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
9. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Sumber :kompas.com
 
Kesadaran masyarakat akan pandemi virus influenza A-H1N1 harus lebih ditingkatkan lagi. Serangkaian laporan mengindikasikan jumlah orang terinfeksi flu A-H1N1 makin hari bertambah secara signifikan. Mulai sekarang masyarakat perlu digugah untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Demikian terungkap dalam Health Forum bertajuk "Healthy Life, Happy Community" yang dilakukan oleh ASEC (ASEAN Secretariat) of Women's Wing di Jakarta, Kamis (23/7).

Seperti dikutip dari pidato pembukaan Menkes RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari yang dibacakan oleh wakil dari Depkes, mencegah jelas lebih baik dan jauh lebih efisien dibanding melakukan pengobatan pada pasien yang telah positif menderita flu A-H1N1.

Karena itu, masyarakat diimbau turut berkontribusi dalam membatasi dampak penyebaran pandemi. Terutama kaum wanita, diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan, karena kaum wanita memainkan peran penting dalam keluarga dan komunitas.

Sementara media massa sebagai penyampai pesan ke publik diharapkan menyampaikan berita yang proporsional, kritis, serta memberi masukan positif. Peranan media pada titik ini adalah membagikan informasi yang komunikatif-edukatif.

Presiden Direktur ASEAN Secretariat of Women's Wing, Vennila Pushpanathan sendiri menyatakan, "Kita perlu memiliki kepedulian pada kesehatan serta menyanterkan pendidikan kesehatan yang baik. Generasi penerus seyogyanya dipersiapkan untuk bekerja sukarela bagi program pembangunan komunitas sosial." M9-09

Sumber : suarasurabaya.net

Survey Institute for National Strategic Interest and Development ( INSIDe ) menunjukkan selama pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, masyarakat paling puas dengan kinerja Departemen Kesehatan.

YUDI LATIEF Ketua INSIDe pada FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Kamis (23/07) mengatakan survey dilakukan lewat pendekatan kuantitatif dengan alat pengumpul data kuesioner dan dilakukan di 12 kota di Indonesia, seperti Medan, Padang,Bandar Lampung, Jakarta Timur, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Manado, dan Makassar.

Menurut YUD, survey dilakukan selama dua minggu mulai 27 Juni sampai 15 Juli 2009 untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Secara keseluruhan, responden penelitian sebanyak 1.200 orang dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk di tiap kota daerah penelitian.

YUDI menjelaskan, margin of error lebih kurang 3 % pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden usia 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah tetapi sudah menikah.

Kata YUDI, dari hasil survey sesudah diolah sampai dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Science), masyarakat puas dengan kinerja Departemen Kesehatan 14,6%, Departemen Pendidikan 12,1%, Kementrian Pemuda dan Olah Raga 10%, dan seterusnya.

Sedangkan pengetahuan publik terhadap program-program kesehatan yang disediakan pemerintah, diantaranya 13% masyarakat mengetahui program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 14,5% mengetahui Pondok Bersalin Desa.

YUDI mengatakan, kebanyakan masyarakat yang tahu unit layanan puskesmas 93,4% pernah menggunakan layanan ini. Untuk penilaian dan apresiasi kinerja SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan, 65,42% masyarakat masih ingin mempertahankan SITI FADILAH SUPARI sebagai Menkes, sedang 26,42% minta diganti.(faz/edy)

Posted from : depkes.go.id
Masyarakat mempunyai andil besar untuk ikut mencegah penularan influenza A H1N1, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat diantaranya mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik, dan melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila ada gejala Influenza minum obat penurun panas, gunakan masker dan tidak ke kantor, ke sekolah atau ke tempat-tempat keramaian serta beristirahat di rumah selama 5 hari. Apabila dalam 2 hari flu tidak juga membaik segera ke dokter.

Influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita, karena itu penyebarannya sangat cepat. Namun angka kematiannya sangat rendah yakni 0,4%.
Hal itu disampaikan Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp. P (K), MARS, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes tentang perkembangan kasus di Indonesia sampai tanggal 20 Juli 2009.

Untuk mencegah penyebarannya di Indonesia, upaya kesiapsiagaan tetap dijalankan yaitu : penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (thermal scanner dan Health Alert Card wajib diisi); penyiapan RS rujukan; penyiapan logistik; penguatan pelacakan kontak; penguatan surveilans ILI; penguatan laboratorium, komunikasi, edukasi dan informasi dan mengikuti International Health Regulations (IHR).

Upaya lainnya berupa community surveilans yaitu masyarakat yang merasa sakit flu agak berat segera melapor ke Puskesmas, sedangkan yang berat segera ke rumah sakit. Selain itu, clinical surveilans yaitu surveilans severe acute respiratory infection (SARI) ditingkatkan di Puskesmas dan rumah sakit untuk mencari kasus-kasus yang berat. Sedangkan kasus-kasus yang ringan tidak perlu perawatan di rumah sakit, tambah Prof. Tjandra.

Hari ini (20/07/09) kasus positif influenza A H1N1 bertambah lagi 15 kasus (5 laki-laki dan 10 perempuan). Mereka berasal dari RS/Dinkes Jakarta 6 orang, RS/Dinkes Provinsi Banten 6 orang, RS/Dinkes Provinsi Jawa Timur 1 orang, dari RS/Dinkes Provinsi Jawa Tengah 1 orang, dan dari RS/Dinkes Sumatera Utara 1 orang. Lima di antara mereka memiliki riwayat pergi ke luar negeri yaitu ke Malaysia (1 orang), Amerika (2 orang), dan Singapura (2 orang), kata Prof. Tjandra.

Dengan demikian, sampai tanggal 20 Juli 2009, secara kumulatif kasus positif influenza A H1N1 di Indonesia berjumlah 172 orang terdiri dari 86 laki-laki dan 86 perempuan. Data kasus berdasarkan tanggal pengumuman yaitu 24 Juni (2 kasus), 29 Juni (6 kasus), 4 Juli (12 kasus), 7 Juli (8 kasus), 9 Juli (24 kasus), 12 Juli (12 kasus), 13 Juli (22 kasus), 14 Juli (26 kasus), 15 Juli (30 orang), dan tanggal 16 Juli (15 kasus).

Tambahan kasus baru positif berasal dari RS/Dinkes Jakarta yaitu : JR (Pr, 42 th), DN (Pr, 27 th), IM (Pr), KK (Pr, 7 th), Sa (Pr, 32 th), dan FF (Pr, 22 th). Yang berasal dari RS/Dinkes Banten yaitu FH (Lk, 13), AH (Lk), SP (Lk, 17 th), MF (Lk, 17 th), MF (Lk, 14 th), dan YF (Pr, 16 th). Yang berasal dari RS/Dinkes Prov Sumut yaitu Ju (Pr, 31 th). Yang berasal dari RS/Dinkes Prov Jateng yaitu RH (Pr, 18 th). Yang berasal dari RS/Dinkes Prov Jatim yaitu EF (Pr, 18 th).

Sumber : rakyatmerdeka.co.id

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban ledakan yang terjadi di hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pagi tadi (Jumat, 17/7).

Saat dihubungi para wartawan, Kepala Pusat Krisis Depkes, Dr. Rustam S Pakaya mengatakan, semua korban luka-luka saat ini sudah ditampung dan dirawat di beberapa rumah sakit di Jakarta. Mengenai persoalan biaya digratiskan karena dibebankan kepada Depkes.

Lebih lanjut menurut Rustam, dari data yang dihimpun pihak Depkes, jumlah korban luka-luka mencapai 55 orang. Mereka tersebar di RS MMC, Kuningan sebanyak 39 orang, 13 orang di RS Jakarta, dan seorang korban lagi di RSPP, Kebayoran Baru, Jakarta. Sementara korban meninggal sebanyak sembilan orang.

Posted from : depkes.go.id
Tadi pagi (17/7/2o009) sekitar jam 07.53 .terjadi lagi ledaikan bom ddi Hotel JW Marriot dan jam 07.56 di Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta. Bom yang memporakporandakan lantai dasar hotel JW Marriot dan kerusakan di hotel Ritz Carlton mengakibatkan 52 orang luka berat dan ringan serta 9 orang meninggal dunia.

Demikian laporan permasalahan kesehatan akibat ledakan bom hotel Ritz Carlton dari Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Depkes tanggal 17 Juli 2009 sampai jam 11.00.

Dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes menyatakan korban luka berat saat ini dirawat di 4 rumah sakit Jakarta yaitu RS MMC, 36 orang, RS Jakarta 14 orang, dan masing-masing 1 orang di RS Pusat Pertamina dan RS Medistra.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan Prov. DKI Jakarta, namun secara proaktif pemantauan terus dilakukan baik oleh PPK Regional DKI Jakarta maupun PPK Depkes.

Masyarakat diminta tidak menggunakan kantong plastik “kresek” dan plastik PVC sebagai wadah makanan siap santap, terutama yang berminyak/berlemak atau mengandung alkohol, terlebih dalam keadaan panas. Hal itu disampaikan Kepala Badan POM RI dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, Mkes, SpFK saat mengeluarkan public warning tentang kantong plastik “kresek” & plastik PVC dikantor Badan POM, Jakarta, Selasa (14/7/2009).

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM terhadap kantong plastik “kresek” dikatakan bahwa kantong plastik berwarna-terutama yang berwarna hitam-kebanyakan merupakan produk daur ulang yang sering digunakan sebagai wadah makanan. Padahal dalam proses daur ulang, riwayat penggunaan sebelumnya tidak diketahui, apakah bekas pestisida, kotoran hewan/manusia, limbah logam berat, dll. Selain itu dalam proses daur ulang juga seringkali ditambahkan berbagai bahan kimia yang menambah resiko bagi kesehatan. Badan POM menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan kantong plastik daur ulang untuk wadah langsung makanan siap santap, ujar dr. Husniah.
Sedangkan mengenai plastik PVC, menurut dr. Husniah dalam proses pembuatannya ditambahkan penstabil seperti senyawa timbal (Pb), kadmium (Cd), timah putih (Sn) atau lainnya untuk mencegah kerusakan PVC. Bahkan agar lentur atau fleksibel, kadang-kadang ditambahkan senyawa ester ftalat, ester adipat, dll. Residu dari bahan-bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan. VCM terbukti mengakibatkan kanker hati, senyawa Pb merupakan racun bagi ginjal dan syaraf, senyawa Cd merupakan racun bagi ginjal dan dapat mengakibatkan kanker paru, sedangkan senyawa ester ftalat dapat mengganggu sistem endokrin.

Badan POM telah melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 11 jenis produk kemasan makanan dari plastik PVC dan hasilnya 1 jenis produk tidak memenuhi syarat karena kandungan logam berat Pb-nya mencapai 8,69 ppm. Jauh melebihi nilai maksimumnya yang diperbolehkan yaitu 1 ppm, ujar dr. Husniah.

Kepala Badan POM menghimbau masyarakat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Umumnya kemasan PVC dapat dikenali dari logonya yang berupa segitiga dari anak panah, didalamnya ada angka 03, dan dibawah segitiga tersebut ada tulisan “PVC”. 2. Jangan menggunakan kemasan makanan dari PVC untuk makanan yang berminyak/berlemak atau mengandung alkohol, terlebih dalam keadaan panas.

Posted from : depkes.go.id
Teknologi untuk mengatasi gangguan pendengaran semakin maju. Pada 7 Juli lalu, tim medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berhasil melakukan implantasi koklea atau rumah siput yang pertama pada penderita tunarungu. Implantasi dilakukan selama 1,5 jam terhadap pasien laki-laki berusia 9 tahun.

"Pasien yang mengalami ketulian sejak lahir itu dapat kembali mendengar dengan baik," kata Direktur Medik dan Keperawatan RSCM, dr. Julianto Witjaksono saat jumpa pers di Gedung A RSCM, 10 Juli 2009. Implantasi koklea adalah prosedur penanaman alat bantu dengar yang dilakukan melalui tindakan operasi pada tulang temporal. Operasi ini diperuntukkan bagi penderita tunarungu yang tidak tertolong dengan pemakaian alat bantu dengar biasa. Kerusakan pendengaran yang terjadi pada organ telinga luar (daun telinga) dan telinga tengah (gendang telinga) masih dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Sedangkan kerusakan pada organ telinga dalam (koklea), hanya dapat ditolong dengan implantasi.

Koklea merupakan organ pendengaran yang berfungsi mengirim pesan ke syaraf pendengaran dan otak. Suara ditangkap daun telinga kemudian dikirim ke tulang pendengaran dan bergerak menuju koklea. Operasi koklea atau rumah siput merupakan tindakan menanam elektroda untuk organ pendengaran yang berisi saraf-saraf pendengaran yang terletak di telinga dalam. Elektroda inilah yang yang menggantikan fungsi koklea sebagai organ pendengaran.

Ketua Departemen THT RSCM dr. Ratna D Restuti menjelaskan, operasi koklea dapat dilakukan terhadap semua usia. "Namun pelaksanaan operasi pada pasien usia 2-3 tahun dapat memberikan hasil lebih optimal," ujarnya.

Karena alat ditanam, maka gendang telinga tetap utuh dan tidak menimbulkan reaksi atau efek samping yang menggangu, tambah dr. Ratna.

Di Indonesia berdasarkan data yang ada penderita gangguan pendengaran sejak lahir berkisar 0,1 persen dari populasi. Dengan operasi ini kualitas hidup anak penderita gangguan pendengaran sejak lahir dapat ditingkatkan, tambahnya.

Menurut dr Julianto, penanaman koklea sudah berkembang di sejumlah rumah sakit swasta di Jakarta sejak tahun 2002. Namun tenaga ahli yang melakukan operasi berasal dari FKUI.

Menurut staf ahli THT RSCM Prof. dr. Helmi Balfas, implantasi rumah siput di RSCM lebih murah dibanding harus operasi di luar negeri maupun rumah sakit lain di Indonesia selain RSCM. Karena di RSCM implantasi dilakukan dengan alat-alat yang sebagian dimiliki oleh negara dan di sisi lain Departemen THT RSCM FKUI juga adalah rumah sakit pendidikan.

Biaya yang diperlukan untuk implant koklea ini sebesar 22.000-26.000 dollar AS, dan belum termasuk biaya perawatan, operasi, obatan-obatan dan pemeriksaan.

Prof. Helmi menyebutkan, operasi implant koklea di RSCM tanggl 7 Juli lalu menelan biaya Rp 300 juta. “Ini lebih murah dibandingkan operasi di luar negeri,” kata Prof. Helmi Balfas.

Implantasi koklea ini melalui beberapa tahapan, seperti seleksi kandidat, yaitu penentuan terhadap pasien apakah layak dioperasi atau tidak. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi aspek medis, psikologis, dan sosial pasien. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menilai fungsi pendengaran, pemeriksaan radiology, laboratorium serta konsultasi dengan disiplin ilmu lain. Pasien yang sudah dioperasi memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk pemulihan, setelah itu dilakukan rehabilitasi berupa latihan mendengar dan berbicara.

Sumber : vibizdaily.com

Menteri kesehatan, Siti Fadilah Supari, menolak saat ditawari "produk" vaksin flu babi. Selain obat flu lokal masih bisa diandalkan, vaksin flu babi yang ditawarkan juga belum diuji klinis.

"Saya sudah ditawari vaksin dari beberapa perusahaan tapi saya tolak, karena belum dilakukan uji klinis, selain itu di Indonesia tamin flu masih efektif tidak ada resisten," ujar Siti saat berbincang dengan wartawan di rumahnya, Jalan Denpasar No 15, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2009).

Negara maju seperti Amerika, Siti menuturkan, sudah memesan vaksin flu babi dalam jumlah besar. Tinggal menunggu pengirimannya saja seusai uji klinis.

"Amerika sudah menyiapkan US$ 1 Juta untuk membeli vaksin flu babi, tapi sedang menunggu tahap uji klinis," tutur Siti.

Apabila wabah flu babi terus merabak, Siti akan melakukan langkah sama dengan yang diterapkan Departemen Kesehatan Amerika, melarang penderita flu babi keluar rumah. Dengan cara ini pasien dapat dirawat intensif sampai sembuh, tanpa menularkan ke orang lain.

"Kalau sudah terlalu banyak penderita dan kita sudah tidak kuat lagi membantu, kita niru Amerika saja, siapa yang sakit duduk di rumah memakai masker dan tidak usah jalan-jalan ke mal," kata Siti.

Siti yakin sekali virus flu babi segera dapat ditangani. Siti mengaku pihaknya terus berusaha keras memberantas wabah flu babi.

"Virus ini tidak terlalu berbahaya, mudah-mudahan angka kematiannya rendah. Kita fokuskan kepada jajaran kesehatan untuk membantu sebisa kita,"tegasnya.(as/AS/dtc)

Posted from : depkes.go.id
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Juli telah terjadi tanah longsor pukul 05.00 WIB di Desa Palasari Kampung Cijeruk RT.01 RW.04 Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan : korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang, korban luka berat 2 (dua) orang dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor dan luka ringan sebanyak 9 (sembilan) orang, dan tidak terjadi pengungsian.

Upaya yang dilakukan antara lain : evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PMI Bogor daN Puskesmas Cijeruk, dan pemantauan di lokasi bencana.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Tiga belas WNI peserta World Choir Championship (WCC) 2009 positif terjangkit Influenza A H1N1 di Seoul, Korea Selatan setelah 3 hari berada di negeri ginseng untuk mengikuti perlombaan paduan suara tingkat dunia. Tanggal 7 Juli 2009 rombongan paduan suara Indonesia tiba di Korea Selatan guna mengikuti acara yang digelar sampai 17 Juli 2009 di Kota Changwon City, Korea Selatan.

Peserta WWC asal Indonesia berjumlah 336 orang terdiri 9 grup paduan suara dari 12 grup yang direncanakan hadir, yaitu Paduan Suara (PS) Interna Jog’s Voice Yogyakarta (32 orang); PSM Universitas Hasanuddin Makassar (32 orang); Bitung City Chorale (43 orang); Vocafista Angels (51 orang); PSM Universitas Negeri Manado (34 orang); Elfa Music School (83 orang); Gorontalo Inovasi Choir (34 orang); PS Timutiwa (32 orang); dan Riau Female Choir (25 orang).
Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) yang didampingi Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, Dirjen P2PL Depkes saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jl. Denpasar Jakarta, tanggal 12/7/2009.

Menurut informasi yang diperoleh dari Koordinator Paduan Suara asal Indonesia pada 11/7/2009, dari 9 grup terdapat 283 orang dari 7 grup paduan suara yang sedang menjalani proses karantina di Inje University dan Masan University di Kota Masan. Sedangkan 83 orang sisanya dari grup Interna Jog’s Voice dan Vocalista Angels Yogyakarta dinyatakan bebas dari dugaan virus H1N1, ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Berdasarkan hasil pemeriksaaan lebih lanjut di laboratorium Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), dari peserta yang menjalani proses karantina tersebut terdapat 13 orang positif influenza A H1N1 terdiri dari 10 orang dari Elfa Music School, 2 orang dari Gorontalo Inovasi Choir, dan 1 orang dari Riau Female Choir.

Ketiga belas pasien positif H1N1 tersebut telah dipindahkan dari tempat penginapan ke rumah sakit khusus penderita H1N1 di sekitar Masan. Mereka akan menjalani karantina selama 5-7 hari. Menkes minta kepada keluarganya di tanah air untuk bersabar karena hal itu sudah menjadi ketentuan internasional. Setelah mereka dinyatakan negatif akan diperbolehkan pulang, ujar Menkes.

Mereka yang menjalani proses karantina maupun yang sudah dinyatakan positif influenza A H1N1, kondisinya baik-baik saja. Hingga saat ini KBRI di Seoul masih terus melakukan kontak intensif dengan pihak penyelenggara untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, ujar dr. Siti Fadilah.

Menkes berharap seluruh keluarga di tanah air tidak usah khawatir, karena mereka kondisinya baik-baik saja. Bahkan mereka masih bisa berlari-lari dan bernyanyi-nyanyi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Depkes, Deplu, KBRI terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Korea Selatan dan Kedubes Korea di Jakarta guna memantau perkembangan mereka.

Menkes menambahkan, KBRI telah berkoordinasi dengan PT. Garuda Indonesia di Seoul untuk mengevakuasi 83 orang peserta yang telah dinyatakan bebas dari virus H1N1 tersebut. Menurut informasi dari General Manager Garuda Indonesia Seoul, PT Garuda Indonesia telah menyediakan pesawat khusus Boeing 747 untuk menerbangkan peserta tersebut ke Indonesia tanggal 12 Juli 2009 pk. 10.00 waktu setempat dan tiba di Denpasar jam 15.25 WITA.

Menjawab pertanyaan wartawan, Menkes menegaskan bahwa saat ini di Indonesia sudah terdapat 64 kasus positif influenza A H1N1, terdiri dari 43 laki-laki dan 21 perempuan. Mereka adalah WNI maupun WNA tetapi sebagian besar tertular di luar negeri.

Posted from : depkes.go.id
Di Indonesia sampai tanggal 12 Juli 2009 secara kumulatif kasus positif influenza A H1N1 atau flu babi mencapai 64 orang, terdiri dari 43 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Tambahan kasus hari ini, sebanyak 12 orang ( 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan ), masing-masing 8 orang dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso (RSPI SS) Jakarta, 2 orang di RS Gatot Subroto Jakarta, dan masing-masing 1 orang di RS Sanglah Denpasar, Bali dan RS Hasan Sadikin Bandung.
Ke-12 kasus baru positif influenza A H1N1 tersebut adalah :Ys (P,12 thn), VP (L, 12 thn), SR (L, 14 thn), .Ks (L, 15 thn), SH (P, 7 thn), IB (L, 25 thn), SA (P, 44 thn), dan MS (P, 30 thn) dirawat di RSPISS, Jakarta, Nk (L, 9 thn) dan Kv (L, 8 thn), dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta., Ev (P, 37 thn), dirawat di RSHS, Bandung, dan RL (L, 40 thn), dirawat di RS Sanglah, Denpasar, Bali.

Dari 12 kasus positif tambahan ini, 5 diantaranya mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri ( Malaysia, Singapura, Turki, Jepang dan New Zeland ). Sedangkan berdasarkan kewarganegaraan, dari 12 kasus tambahan : 2 orang, adalah WNA dan 10 orang WN Indonesia.

Hal itu disampaikan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P., MARS, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes di Jakarta tanggal 12 Juli 2009 mengenai perkembangan kasus influenza A H1N1 di Indonesia.

Menurut Prof. Tjandra, data menunjukkan bahwa sebagian dari penyakit ini dapat sembuh sendiri. Bahkan 95% kasus di dunia tidak sampai dibawa ke rumah sakit, dengan angka kematian yang juga relative kecil yaitu 0,4%.

Influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan senantiasa membiasakan pola hidup bersih dan sehat diantaranya mencuci tangan dengan sabun. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak beraktifitas dan pergi ke dokter apabila sakit flunya tidak membaik, ujar Prof. Tjandra.

Dirjen P2PL Depkes menambahkan, untuk mencegah penyebaran flu babi di Indonesia upaya kesiapsiagaan tetap dijalankan yaitu: penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (thermal scanner dan Health Alert Card wajib diisi); penyiapan RS rujukan; penyiapan logistik; penguatan pelacakan kontak; penguatan surveilans ILI; penguatan laboratorium, komunikasi, edukasi dan informasi dan mengikuti International Health Regulations (IHR).

Sumber : solopos.co,

Biaya kesehatan sebanyak 10,67 juta orang miskin di Jateng yang tak masuk dalam program nasional Jamkesmas, nantinya akan dijamin Pemprov Jateng melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Menurut anggota DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz payung hukum program Jamkesda nantinya berupa peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan.

“Rancangan Perda penyelenggaraan Jamkesda Jateng sekarang masih dibahas. Ditergetkan akhir Agustus 2009 sudah rampung menjadi Perda,” katanya di Gedung Berlian, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (10/7).

Nantinya dengan adanya Perda yang merupakan inisiatif dari Komisi E DPRD Jateng ini, lanjut ia, semua orang miskin akan dijamin biaya kesehatan bila sakit dan berobat di rumah sakit umum milik pemerintah.
Anggaran dana program Jamkesda berasal dari APBD provinsi dan sharing dengan APBD kabupaten/kota.
“Kalau biayanya semua ditanggung Pemprov cukup besar karena tiap orang miskin dianggarkan Rp 2,5 juta per jiwa, sehingga perlu sharing dengan pemerintah kabupaten/kota,” tandas Mahfudz,

Dia menambahkan sebenarnya Jateng terlambat dalam membuat Perda Jamkesda, karena daerah lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jembara (Bali), bahkan Kota Solo telah ada Perda Jamkesda.

Sumber : inilah.com

Jakarta - Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban.

Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.

Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.

Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.

Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. [E1]

Sumber : ampl.or.id

Program sanitasi sekolah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Namun hingga kini, dalam pengimplementasiannya, para pelaku sanitasi sekolah masih berjalan sendiri-sendiri. Terkait dengan hal tersebut, Jejaring AMPL mengadakan Lokakarya Konsolidasi Program Sanitasi Sekolah. Acara ini bertujuan untuk memetakan program sanitasi sekolah yang selama ini telah dijalankan. Acara yang diselenggarakan di Hotel Ibis Tamarin, 9 Juli lalu ini, dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan sebagai narasumber. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh narasumber perwakilan dari program/LSM non-pemerintah, seperti WES UNICEF, ESP/USAID, IRD Indonesia, Plan Indonesia dan Asosiasi Toilet Indonesia.

Program sanitasi sekolah selama ini telah dijalankan oleh pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, program sanitasi sekolah selama ini telah diterapkan sebagai bagian dari program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sedangkan Departemen Kesehatan menerapkan program hygiene dan sanitasi sekolah. Lebih lanjut, Departemen Kesehatan saat ini juga sedang menyiapkan pedoman umum tentang sanitasi sekolah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah ini sayangnya belum tersosialisasi dengan baik, sehingga kerjasama yang seharusnya dilakukan dengan pihak lain di luar pemerintahan belum terjalin dengan baik.

Pada acara ini, selain perwakilan dari pemerintah, lembaga/program non-pemerintah juga diberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman tentang pelaksanaan program sanitasi sekolah. Program yang dilaksanakan tidak semata hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga ditekankan pada perubahan perilaku para stakeholder sekolah. Misalnya seperti yang dilakukan oleh ESP/USAID, untuk mengubah perilaku anak sekolah, dilakukan pendekatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat melalui kurikulum. Selain itu, dilakukan juga pendekatan terhadap Komite Sekolah untuk menjaga keberlangsungan program.

Setelah pemaparan pengalaman oleh para pelaku sanitasi, dilakukan pula diskusi kelompok untuk menggali isu strategis yang selama ini berkembang dalam praktek sanitasi sekolah. Beberapa hasil diskusi yang dilakukan dalam rangka lokakarya sanitai sekolah antara lain:
1. Leading sector untuk sanitasi sekolah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional
2. Memasukan sanitasi sekolah ke dalam rencana kerja Pokja AMPL daerah.
3. Integrasi sanitasi sekolah kedalam rencana strategis pembangunan pemerintah daerah.
4. Penguatan kapasitas terkait sanitasi sekolah di semua tingkatan, Nasional, Provinsi, kabupaten/Kota dan sekolah.
5. Integrasi pendidikan kesehatan/PHBS dengan kurikulum pembelajaran disekolah.
6. Dukungan dana dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program sanitasi sekolah.

Pertemuan konsolidasi sanitasi sekolah yang diselenggarakan oleh Jejaring AMPL bukan merupakan akhir dari kebersamaan untuk menggalang kekuatan dalam percepatan pembangunan sanitasi sekolah. Namun merupakan langkah awal yang akan di lanjutkan dengan langkah-langkah yang lain dengan inisiasi pihak manapun juga yang mempunyai kepedulian dalam pengembangan sanitasi sekolah. Semoga langkah awal ini akan membawa manfaat dalam bersinergi antar pelaksanaan program sanitasi sekolah. DHA/DED

Sumber : okezone.com

JAKARTA - Memang di Indonesia ini banyak nama wanita yang menggunakan nama depan Siti. Tak ayal akibatnya, dalam pemilihan umum saat ini, nama Siti pun berpotensi tertukar. Salah satunya dialami Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Saat akan menyontreng di TPS 005 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, petugas TPS 005 sempat memanggil nama Siti Fadilah Supari untuk mencontreng.

"Ya berikutnya Siti Fadilah Supari," kata petugas TPS dengan semangat.

Namun setelah dipanggil beberapa kali, Siti Fadilah tidak nongol di TPS. Tapi, langsung saja petugas TPS yang lain meralat panggilan untuk Siti Fadilah. "Oh maaf bukan Siti Fadilah, tapi Siti Darisah," kata petugas meralat ucapan sebelumnya.

Ajudan Menkes pun membenarkan jika bosnya itu belum menjadi giliran untuk mencoblos di TPS. "Ibu masih di rumah sedang siap-siap," kata ajudan bernama Bobi.

Selain Menkes Siti Fadilah Supari, tampak ikut mencontreng di TPS ini yakni, AM Fatwa, Hendarman Supanji dan Sofyan Djalil. (ahm)

Posted from : depkes.go.id
Masuknya isu kesehatan sebagai janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), seharusnya diimplementasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Selain itu di era desentralisasi, dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan, Pemerintah Daerah hendaknya tidak menunggu bantuan dari Pusat tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber daya dari Pemda dan Pusat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal Depkes ketika membuka Lokakarya Nasional Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Hotel Savoy Homann, Bandung 29 Juni 2009.
Selanjutnya ditegaskan untuk menyusun perencanaan dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan harus berbasis kinerja dan disertai besaran rencana anggaran. Oleh karena itu Depkes mengharapkan masukan atau tanggapan daerah karena setiap daerah mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.

Sesjen Depkes mengingatkan pendekatan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas unit dengan menggunakan pendekatan sistemik. Sudah saatnya dilakukan melalui pendekatan dengan penguatan sistem kesehatan yang didukung kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jangan ada program yang jalan sendiri tanpa mengikutkan program lain. Tidak mungkin program penanggulangan TB berhasil kalau hanya meliputi diagnosis dan pengobatan saja, tanpa melibatkan program peningkatan gizi, program kesehatan kerja, program di rumah sakit atau dikaitkan dengan program rumah sehat. Semua program kesehatan harus dapat dikaitkan dalam suatu jaringan program yang saling membantu membentuk suatu Sistem Kesehatan Nasional, ujar Sesjen.

Karena itu Sesjen Depkes mengharapkan dalam pertemuan ini akan diketahui keterikatan setiap program, menuju kepada tujuan yang sama yaitu cakupan total bagi semua penduduk/universal coverage.

Menurut Sesjen, Pemda harus memahami bahwa tujuan utama dari program adalah mencapai cakupan total/universal coverage terhadap upaya kesehatan. Artinya upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif harus mampu terjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dia berada. Juga tidak boleh lagi ada hambatan geografik, perilaku maupun ekonomi.

Lokakarya nasional yang berlangsung selama 3 hari ini membahas 18 topik yang dipaparkan pejabat Depkes dan pembicara tamu dari Kantor Menpan, WHO, beberapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan lain-lain. Topik yang dibahas antara lain Strategi menuju Pencapaian MDGs melalui Pendekatan Revitalisasi Primary Health Care oleh dr. Budihardja, MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat; Kebijakan Rujukan dalam Antisipasi Globalisasi dan Jamkesmas oleh dr. Farid Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik; Hasil Riskesdas dalam Kaitannya dengan Isu-isu Daerah oleh Dr. Agus Purwodianto, Sp.F, SH, Kepala Balitbangkes; Strategi Menuju Eradikasi Penyakit Menular dalam Konteks Global oleh Dr. Guntur Gunawan Sesditjen P2PL; Kebijakan Ketersediaan Obat di daerah dan Penggunaan Obat Tradisional oleh Dra. Kustantinah, M.Apt.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Strategi Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan oleh dr. Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Narasumber lainnya Dr. Ismail Mohamad, MBA, Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur memaparkan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH dari WHO SEARO memaparkan Peningkatan Kinerja Sistem Kesehatan.

Dr. Untung Suseno, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan yang juga Ketua Panitia melaporkan maksud penyelenggaraan lokakarya ini adalah dalam rangka menjalin interaksi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan kesehatan di era desentralisasi.

Adapun tujuan khusus lokakarya ini yaitu diindetifikasikannya pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, diidentifikasikannya isu strategis tantangan yang dihadapi, upaya terobosan dan potensi yang dimiliki pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan, dan disepakatinya upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan kesehatan.

Kekesalan Menkes ini tertangkap saat acara dialog dengan pengurus DKR se-Indonesia dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (1/7/2009).

Saat itu salah satu pengurus DKR asal Solo bertanya. "Orang cacat di Solo tak dapat Jamkesmas. Padahal orang cacat di Solo banyak yang miskin," tutur laki-laki itu dengan nada tinggi.

Mendengar keluhan itu Menkes pun menjelaskan bahwa kalau masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tak sampai sasaran di daerah maka tanggung jawabnya ada di Pemda.

"Saya itu sudah ketemu dengan kepala perkumpulan penyandang cacat. Dan sudah dipastikan kalau mereka miskin, mereka pasti dapat. Kalau ada warga miskin yang tidak dapat Jamkesmas, jangan salahkan menterinya. Tapi salahkan Pemda-nya. Jadi jangan memusuhi Menteri Kesehatannya. Lah piye to kok kalian malah mengkritik saya," ujar Menkes gusar.

Kekesalan Menkes kembali mengemuka setelah mendengar keluhan pengurus DKR dari Nias, Sumatera Utara.

"Puskesmas di Nias itu letaknya berjauh-jauhan. Dokter spesialis juga susah," keluh penanya dari Nias yang juga sedang memberikan advokasi kasus malpraktek itu.

Menkes pun menegaskan bahwa fungsi DKR adalah untuk mengawal program Depkes tepat sasaran, bukan menilai, mengkritik, atau mengawasi.

"Itu tadi sudah saya utarakan dalam sambutan saya. Jangan diulang-ulang. Kalian itu bukan pengawas. Kalian hanya mengawal program, agar program dari pemerintah seperti Jamkesmas itu bisa sampai kepada masyarakat. Kalian itu jangan mengkritik, ini untuk check and balancing. Kalian itu bukan memvonis," tukas Menkes kesal.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan tujuan DKR adalah untuk meyakinkan dan memastikan program Depkes sampai kepada warga miskin yang membutuhkan. Kalau ada dugaan korupsi pada rumah sakit daerah, Menkes meminta melaporkan kepada aparat yang berwenang.

"Terus kalau ada dugaan korupsi di rumah sakit laporkan saja ke BPK atau BPKP. Jangan minta saya untuk beri surat tugas supaya kalian bisa mengusut permasalahan itu. Karena itu bukan wewenang kalian," kata Menkes dalam sambutannya.  (nwk/asy)

Hari ini, 1/7/2009, di Jakarta, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) membuka Musyawarah Kerja Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) pertama diikuti sekitar 3.000 orang terdiri dari unsur pembina dan jajaran pimpinan DKR tingkat Nasional, 33 Provinsi dan 440 Kabupaten/Kota.

Tujuan Mukernas adalah menetapkan garis kebijakan umum DKR. Juga memperjelas program kerja Nasional DKR sehingga pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan tugas DKR dalam mendorong terbentuk dan berfungsinya Desa Siaga, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, penanggulangan gizi buruk dan advokasi masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat menuju perilaku hidup sehat.
Menkes dalam sambutannya menyatakan, DKR dibentuk untuk memantau program kesehatan apakah telah dilaksanakan dengan baik sampai di tingkat desa/kelurahan. DKR yang dibentuk tanggal 4 Februari 2008, sudah melaksanakan konferensi dan workshop di 16 provinsi.

Dengan terbentuknya DKR di setiap provinsi, kata Menkes, diharapkan tersedia relawan yang memiliki kepedulian dan secara aktif berpartisipasi sebagai motivator, fasilitator serta advokasi kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya termasuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan di lingkungannya.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan keberhasilan yang dapat dilihat dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi pada tahun 2007 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Juga dapat diturunkannya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Kusta, Rabies, filariasis dan lain-lain.