Bukan Siti Fadhilah jika tidak kental dengan nuansa nasionalismenya. Hal-hal yang serba asing selalu disikapinya dengan sangat hati-hati, tak terkecuali tenaga medis asing. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, hingga saat ini, Departemen Kesehatan belum pernah menerima atau pun mengeluarkan izin praktik untuk dokter asing yang membuka praktik secara individu.

"Kalau ditemukan ada yang membuka praktik individu, maka dokter asing tersebut berarti telah membuka praktik ilegal dan harus secepatnya dikenai sanksi tegas, dideportasi dari Indonesia," ujar Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, saat ditemui di sela-sela acara peresmian 27 desa siaga dan tujuh gedung pos kesehatan desa di Balai Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Kamis (28/5).

Saat ini, dokter asing yang ada di Indonesia biasanya berpraktik di rumah sakit asing. Izin praktik dokter-dokter yang ada di dalamnya biasanya langsung diajukan oleh rumah sakit yang bersangkutan. (foto:image.detik.com)

Sedia payung sebelum hujan. Seperti itulah tampaknya ynag ingin diperbuat oleh Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan RI. Meski bulan ini bisa dikatakan awal dari musim kemarau dan jauh dari musim hujan, namun PPK Depkes pada tanggal 28-31 Mei 2009, melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Penggunaan Sarana Evakuasi Korban Bencana di Perairan. Pelatihan digelar di Sanur Bali.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, Rustam Pakaya.. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan bantuan hidup dasar dan pertolongan bagi korban bencana, khususnya kerban bencana di perairan, (2) Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam menyiapkan dan menggunakan perahu karet dengan dayung maupun dengan mesin tempel, pada saat bencana banjir, (3) Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam perawatan peralatan perahu karet dan perlengkapannya sehingga dapat menunjang kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir, (4) Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam mengevakuasi korban bencana di perairan.
Materi-materi yang disajikan dalam pelatihan ini, antara lain:
1. Filosofi SAR
2. Overview Penanggulangan Bencana
3. Bantuan Hidup Dasar (Teori dan Praktek)
4. Pengenalan Perahu Karet, Perakitan dan Pembongkaran
5. Teknik Mengangkat dan Membawa Perahu Karet
6. Teknik Mendayung
7. Pengenalan Motor Tempel
8. Teknik Mengangkat, Membawa dan Memasang Motor Tempel
9. Teknik Penyimpanan dan Perawatan Motor Tempel
10. Teknik Evakuasi Korban Bencana di Perairan
11. Teknik Ring Boy
12. Teknik mendayung di air.
13. Teknik mengemudikan perahu karet dengan menggunakan motor temple
14. Teknik Mencuci dan Melipat Perahu Karet
Metode pengajaran yang digunakan selama kegiatan menggunakan metode ceramah (kelas), demonstrasi, drilling (praktik lapangan). Pendekatan pembelajaran dengan metode "adult training". Interaksi belajar mengajar berjalan dua arah (two way communication) yang memungkinkan peserta didik dan instruktur bisa saling tukar informasi satu dengan lainnya.
Peserta serta narasumber kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Penggunaan Sarana Evakuasi Korban Bencana di Perairan tahun ini sebanyak 56 orang, yang terdiri atas:
1. Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 3 orang
2. Rumah Sakit sebanyak 2 orang
3. Badan SAR Nasional sebanyak 3 orang
4. Badan SAR Provinsi sebanyak 5 orang
5. PMI Provinsi sebanyak 1 orang
6. KKP sebanyak 1 orang
7. Unit Utama Depkes sebanyak 11 orang
8. Perwakilan WHO sebanyak 1 orang
9. PPK Depkes sebanyak 29 orang
(sumber : www.ppk-depkes.org)

Hari ini, Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono didampingi Menkes Siti Fadilah Supari membuka acara Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Pertemuan ini diikuti 900 kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK dari 33 Provinsi dan 440 Kabupaten/ Kota. Mereka akan menerima pembekalan dan pendalaman selama 3 hari (28 – 30 Mei) mengenai materi-materi yang berkaitan dengan tema “Kader Posyandu Mewujudkan Keluarga Sehat”.

Dalam laporannya Menkes Siti Fadilah menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Posyandu dan keterampilan teknis kader dalam memberdayakan keluarga. Diharapkan, keluarga akan mampu memelihara kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi, keluarga berencana, penanganan diare, keluarga sadar gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Sehingga, melalui temu kader tingkat nasional ini lebih memantapkan jejaring dalam pembinaan kader oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kota, jelas Menkes.

Selain kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK, acara ini juga dihadiri Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Pusat yang berasal dari departemen teknis pembina Posyandu. Hadir pula Mendagri Mardiyanto selaku Ketua Dewan Penyantun Posyandu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beserta istri, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Effi Mardiyanto, serta pejabat dari Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri.

Menurut Menkes, berbagai upaya terobosan dan program prioritas yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, penanggulangan penyakit menular dan prevalensi gizi kurang, telah memperlihatkan hasil yang cukup bermakna.

“Keberhasilan program pembangunan kesehatan dapat dilihat dari turunnya angka kematian ibu (AKI) dari 307 tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007, turunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 pada tahun 2004 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Serta turunnya prevalensi gizi kurang dari 23,2% pada tahun 2003 menjadi 18,4% tahun 2007”, papar Menkes.

Sejak diperkenalkan tahun 1980-an, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diakui memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan dan gizi. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat. Sasaran utamanya adalah mempercepat upaya penurunan AKI dan AKB dengan prioritas pelayanan terdiri dari pelayanan KIA, Gizi, KB, Imunisasi dan penanggulangan diare.

Posyandu juga merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar lain seperti tempat pemberian kapsul vitamin A, tablet besi, tempat pelayanan imunisasi dasar, dan lainnya. Di beberapa daerah, Posyandu bahkan telah diintegrasikan dengan pelayanan lain seperti pelayanan tumbuh kembang anak.

Posyandu terus berkembang pesat, baik jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 267 ribu Posyandu tersebar di lebih dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia.

Kinerja Posyandu sempat mengalami penurunan pada awal 2000-an sebagai akibat krisis multi-dimensi yang berkepanjangan. Hal ini diketahui dari adanya laporan gizi buruk dari berbagai wilayah tanah air. Penurunan dirasakan menyusul kurangnya keterampilan kader, tidak adanya dukungan operasional Posyandu, sarana dan prasarana yang tidak cukup serta lemahnya pembinaan.

Menyadari peran strategis Posyandu, tahun 2005 dilakukan revitalisasi secara nyata meliputi penyediaan biaya operasional Posyandu, latihan ulang kader, penyediaan sarana pendukung dan pembinaan. Secara lintas sektor juga dilaksanakan pemantapan Pokjanal Posyandu dan Jambore Kader yang rutin diadakan setiap tahun.

“Revitalisasi Posyandu dan pembentukan Desa Siaga telah berhasil meningkatkan jumlah Posyandu dari 232.000 menjadi 267.000. Begitu pula dengan jumlah Balita ditimbang di Posyandu meningkat dari 43% menjadi 74,5%, tambah Menkes.

Keberhasilan Posyandu sangat ditentukan oleh kinerja kader yang juga merupakan kader PKK serta pembinaan yang dilakukan oleh TP PKK khususnya TP PKK Kabupaten/Kota.

Dalam acara Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009, para kader akan mendapatkan pembekalan dari Menteri Kesehatan dan pendalaman materi oleh tim dengan topik Inisiasi Menyui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, Pemantauan Pertumbuhan termasuk mengisi KMS, serta Pembinaan PHBS, dan Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Tangga. Dalam kesempatan ini, para kader juga berkesempatan melakukan dialog dengan Ibu Negara H. Ani Bambang Yudhoyono. (sumber utama: depkes.go.id)

Posted from : depkes.go.id
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Penelitian Hati Indonesia (PPHI), Blitz Megaplex, Gold Gym dan Roche Indonesia, hari ini memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2009 dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan Hepatitis C.

Menkes RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dalam sambutan yang dibacakan dr. Rachmi Untoro, MPH Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal pada peluncuran program kegiatan berbasis edukasi melalui kampanye ” Ayo Periksa, Sembuhkan Segera ” di Jakarta (19/05, 2009), mengatakan sekitar 7 juta orang Indonesia hidup dengan Hepatitis C kronik, dan diperkirakan terdapat ribuan infeksi baru muncul setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kemitraan yang baik antara pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, LSM peduli Hepatitis C dan dunia usaha.

Menkes menambahkan, penyakit Hepatitis C sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahannya. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Oktober 2007 pemerintah bekerja sama dengan PT. Roche Indonesia telah mengumpulkan data Hepatitis C di 21 provinsi dengan melibatkan unit transfusi darah, rumah sakit dan laboratorium. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat besaran penyakit Hepatitis di Indonesia. Dari data yang telah didapatkan ternyata penderita Hepatitis C di Indonesia cukup banyak.

Hal ini merupakan masalah kesehatan karena penyakit ini menular melalui kontak dengan darah penderita sehingga penularan yang terjadi dikhawatirkan akan terus bertambah. Selain itu kesakitan baru muncul sekitar 10 sampai 30 tahun sehingga seseorang seringkali baru mengetahui tubuhnya terinfeksi setelah berada dalam keadaan sirosis lanjut dengan beberapa komplikasi, seperti bengkak, muntah darah, dan penurunan kesadaran.

Untuk itu marilah kita jadikan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini sebagai langkah awal untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengetahui secara dini kondisi kesehatannya, khususnya kesehatan hati dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak menderita penyakit ini.

Ketua PPHI, dr. Unggul Budihusodo Sp.PD. KGEH, menambahkan, pesan yang disampaikan melalui kampanye tersebut penting untuk diketahui secara luas. Pemahaman bahwa siapapun beresiko terkena dan kesadaran untuk memeriksakan diri secara mandiri tidak saja penting untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan penyakit Hepatitis C.

Hepatitis C kronik merupakan peradangan hati yang berjalan menahun dan disebabkan oleh virus Hepatitis C yang menyebabkan kerusakan sel hati yang berlanjut menjadi sirosis (pengerasan hati), gagal hati serta kanker hati yang berujung pada kematian. Kemajuan pengobatan telah memberikan peluang besar bagi mereka yang terinfeksi untuk sembuh. Peran dokter umum sangat penting dalam upaya diagnosis dini sehingga pembekalan yang memadai untuk mereka akan sangat membantu menemukan penyakit dan menyelamatkan hidup pasien, tegas dr. Unggul.

Seseorang yang tertular pada masa dewasa kemungkinan menjadi kronik sebesar 80% berbeda dengan Hepatitis B yang akan menjadi kronik hanya kurang dari 10%. Jadi memang kronisitas menjadi sifat dari Hepatitis C. Semua orang berisiko untuk tertular virus Hepatitis C. Selain melalui transfusi darah, virus ini dapat menular melalui hubungan seks yang tidak aman, tato, tindik dan injeksi. Hepatitis C kronik dikenal sebagai “silent killer” karena sekitar 90% kasus hampir tidak bergejala. Situasi ini meningkatkan risiko penularan Hepatitis C yang tidak disadari oleh pembawa virus, ungkap dr. Unggul.

Ditambahkan Dr. Ait Allah Mejri, General Manager PT. Roche Indonesia, masih panjang perjalanan yang harus dilalui untuk bisa mengatasi masalah Hepatitis C, terutama dalam hal pencegahan, penapisan, perbaikan akses terhadap pengobatan dan perawatan terkoordinir bagi mereka yang terkena penyakit hati tahap lanjut akibat Hepatitis C. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari masyarakat luas untuk bersama-sama menanggulangi penyakit Hepatitis di seluruh dunia.

Posted from: depkes.go.id

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa. Ketika itu negara-negara anggota telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal itu disampaikan Menkes ketika berpidato pada Sidang WHA ke-61 di Jenewa, Swiss, tanggal 19 Mei 2008. Sidang WHA ke-61 ini berlangsung tanggal 19 – 24 Mei 2008 dengan mengambil tema “Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)”.

Menkes lebih lanjut menyatakan bahwa sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan. Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru.

Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.

Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan bahwa GISN dan tradisinya yang sudah berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global. Menurut Menkes, mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang.

Menkes juga menjelaskan bahwa kemampuan produksi vaksin yang kurang dari 5% penduduk dunia saat ini adalah justru suatu kegagalan besar, sementara akses dan transfer teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang. Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza. Karena itu Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.

Menkes RI lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.

Dalam sidang WHA Menkes RI juga menyoroti bahwa tujuan MDGs sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan, serta perubahan iklim yang memperngaruhi insiden dan prevalesi penyakit tropis yang menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasannya. Hal tersebut memerlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh dari masyarakat global.

http://lisasuroso.files.wordpress.com/2008/04/ciliwung.jpg

Pada Tahun 2003, Departemen Kesehatan RI, melalui Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003 telah mencanangkan sebuah gerakan yang disebut dengan Indonesia Sehat 2010. Enam tahun sudah gerakan ini dicanangkan. Dan, tinggal empat bulan lagi kita akan melihat realisasi dari pencanangan ini.

Untuk mengukur apakah Indonesia Sehat sudah tercapai di 2010, Depkes sendiri telah menyusun indikator-indikator kinerja yang dapat digunakan oleh semua pihak untuk menilai dan mengevaluasi. Indikator yang disusun itu sangat detail, rigit dan sistematik. Berikut ini adalah beberapa indikator penting yang tertuang dalam lampiran Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003.

1. Angka kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup
2. Angka kematian balita per-1.000 kelahiran hidup
3. Persentasi Balita Gizi buruk maksimal 15 %
4. Persentase rumah sehat 80 %
5. Persentase Posyandu Purnama minimal 40 %
6. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas minimal 15 %
7. Rasio Dokter 1 : 100.000 penduduk
8. Rasio Dokter spesialis 1 : 100.000 penduduk
9. Rasio Dokter keluarga 1 : 1.000 penduduk
10. Persentase keluarga yang memiliki akses ke air bersih minimal 85 %

(sumber : www.koalisi.org)

Dengan indikator-indikator tersebut, tentu jika semua dibebankan kepada Depatermen Kesehatan RI tidak akan bisa tercapai. Diperlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai target tersebut. Selain soal struktural, kesehatan juga mencakup problem kultural salah satunya adalah perilaku sehat.

Tugas kita semua untuk menyelesaikannya. Yang memiliki perspektif struktural, silahkan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemegang kebijakan agar bekerja lebih serius, bagi yang lebih suka dengan pendekatan kultural, silahkan menggalakkan kegiatan-kegiatan keteladanan berperilaku hidup sehat dari lingkungan terkecil kita.

Indonesia Sehat 2010, tinggal menghitung hari. Jika lebay, Indonesia akan semakin susah untuk mengejar target Milineum Development Goals (MDGs) 2015

Jelang World Health Assembly ke-62: Indonesia Harap Negara Maju Konsisten soal Virus Sharing.Indonesia berharap komitmen WHO dan negara-negara maju dalam The Intergovermental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness atau IGM-PIP tentang virus sharing yang berlangsung tg 14-15 Mei 2009 menjelang World Health Assembly (WHA) ke 62 di Jenewa tidak akan berubah.

Karena konsistensi ini sangat penting bagi tercapainya kesepakatan mondial atas mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara yang didukung oleh mayoritas peseta IGM-PIP. Sehingga tidak ada lagi negara tertentu yang memonopoli virus dan vaksinnya apalagi kemudian menjualnya kembali kepada negara berkembang dengan harga mahal. Padahal, sebelumnya virus itu sendiri dikirim oleh negara berkembang untuk kebutuhan riset kesehatan.

“Menteri Kesehatan akan berpidato di WHA pada sidang hari pertama Senin 18 Mei 2009. Delegasi Indonesia diperkuat Dr. Makarim Wibisono, diplomat senior yang pernah menjadi Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB New York dan Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Kesehatan Publik, Dr. Widjaja Lukito, PhD.,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan, dr. Lily. S. Sulistyowati, MM.

Dilaporkan bahwa dalam IGM-PIP, yang dimandatkan oleh Resolusi WHA 60.28 untuk membahas Strandard Material Agreement (SMTA) yang mengatur sistem virus sharing yang adil, transparan dan setara, telah menyepakati sekitar 85% dari butir-butir yang dibahas, selebihnya masih memerlukan pembahasan lanjutan, terutama benefit sharing. Menteri Kesehatan mengharapkan komitmen dan goodwill dari semua untuk menyelesaikan mekanisme virus sharing baru yang adil, transparan dan setara.

Sementara, butir-butir yang telah disepakati Pada Joint statement menutup IGM-PIP Desember 2008 lalu di Jenewa, dapat disimpulkan sebagai 5 (lima) terobosan besar:

1.
Disetujui penggunaan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) dalam sistem virus sharing yang akan mengatur semua transfer virus maupun transfer bagian bagian virus yang berbentuk standar dan universal dan mempunyai kekuatan hukum.
2.
Prinsip prinsip SMTA secara umum disetujui termasuk pengakuan atas perlunya mengintegrasikan sistem benefit sharing kedalam SMTA, hal yang menjadi perjuangan gigih Indonesia dengan dukungan negara berkembang lain, dalam kelompok negara negara SEARO/South East Asia Regional Organization, Brazil dan AFRO (African Regional Office), meskipun terdapat tentangan keras dari Amerika Serikat.

Pernyataan IGM-PIP pada penutupan pertemuan bulan Desember 2008 berbunyi "negara negara anggota setuju untuk berkomitmen berbagi virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi pandemi serta menganggap virus sharing adalah setara benefit sharing, sebagai bagian penting dari langkah kolektif demi kesehatan publik secara global".
3.
Prinsip benefit sharing diintegrasikan kedalam SMTA
4.
Komitmen negara maju untuk benefit sharing secara nyata termasuk dalam berbagi risk assesment dan risk response.
5.
Terwujudnya Virus Tracking System dan Advisory Mechanisim untuk memonitoring dan evaluasi virus dan penggunaannya.

Prinsip-prinsip SMTA ini secara umum sudah disetujui oleh semua negara anggota, namun saat ini sistem benefit sharing yang diperjuangkan negara-negara berkembang masih belum tuntas dibahas.

Jika telah disahkan dan berkekuatan hukum SMTA akan merubah secara radikal tatanan penggunaan virus yang berlaku selama 62 tahun ini, dalam sebuah kerangka yang lebih adil transparan dan setara. Dan akan membuka akses terhadap virus influenza, yang berarti membuka peluang besar untuk para peneliti negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas penelitiannya sehingga Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat mengembangkan alat diagnostik, vaksin dan obat-obatan terhadap virus flu burung dan virus lainnya yang berpotensi pandemi, termasuk H1N1.

Perundingan virus sharing di IGM telah berlangsung selama dua tahun. Dan diharapkan hasilnya dapat disampaikan pada WHA yang berlangsung antara tanggal 18 – 22 Mei 2009.

Desakan penuntasan SMTA dan virus sharing pada WHA ini juga datang dari para Menteri Kesehatan negara ASEAN+3 dalam pernyataan bersama mereka sebagai hasil Pertemuan Khusus Menteri Kesehatan ASEA + 3 tentang Influenza A(H1N1) di Bangkok, 8 May 2009, antara lain:

“Menekankan kebutuhan untuk menuntaskan Inter-Governmental Meeting yang dimandatkan oleh WHA 60.28, tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain dengan potensi pandemi pada manusia serta benefit sharing yang adil dan setara;

“Prihatin bahwa sebagian besar produksi vaksin global berlokasi di Eropa dan Amerika Utara, dan tidak cukup untuk merespon pandemi global; dan walaupun wilayah-wilayah dunia lain telah mulai memiliki teknologi untuk memproduksi vaksin influenza, akses pada vaksin pandemi yang efektif masih merupakan permasalahan utama di wilayah ini.”

“…kami berkomitmen di tingkat nasional untuk:

*
Menuntaskan pembicaraan Inter-Governmental Meeting tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain yang berpotensi pandemic pada manusia dan adanya benefit sharing yang adil dan setara;
*
Mendesak Direktur Jenderal WHO untuk mendukung tujuan untuk memastikan akses yang adil dan setara pada vaksin pandemic bagi semua Negara anggota WHO; dan memfasilitasi peningkatan kemampuan produksi vaksin influenza di wilayah ini dan di Negara-negara berkembang lain.”

WHA merupakan sidang tertinggi dari Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO (World Health Organization) yang bersidang sekali dalam setahun setiap bulan Mei di Jenewa, Swiss.

Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM - PIP) adalah sebuah proses pertemuan Negara anggota yang diselenggarakan Sekretariat WHO untuk memfinalisasi negosiasi mengenai sistem baru virus sharing influenza H5N1 dan benefit sharing timbul dari penggunaan virus dan bagian-bagiannya. (sumber utama:depkes.go.id)

Posted from : Kapanlagi.com

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) tengah merancang pembangunan fasilitas riset dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia. "Kita bersiap alih teknologi produksi vaksin flu burung sebagai antisipasi ancaman penyakit menular pada umumnya dan pandemi influenza pada khususnya," kata Menkes Prof Dr dr Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) ketika membuka Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) di Bandung, Minggu (10/5) malam.

Pertemuan nasional di hotel Grand Permata Jalan Lemahneundet Bandung itu diikuti 200 orang peserta dari Depkes, Kepala Dinas Kesehatan Terpilih, dan Kepala UPT meliputi 48 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan 10 Kepala BBTKL-PPM.

Menurut Menkes, proyek tersebut difokuskan pada dua tempat yaitu Universitas Airlangga Surabaya untuk penyiapan 'seed vacsin' (biang vaksin) dengan Bio safety Level-3 (BSL 3) dan PT Biofarma Bandung untuk Chicken Breeding, fasilitas produksi vaksin skala industri.

Untuk mengatasi flu burung serta mengantisipasi flu baru lainnya seperti swine flu/ flu babi, Depkes telah menetapkan beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis mengatasi masalah dan tantangan Multiple Burden Diseases.

Adapun kebijakan lainnya meliputi penetapan pengetahuan dan pemahaman seluruh stake holders pelaku pembangunan terhadap nilai-nilai pembangunan kesehatan. Menetapkan empat strategi utama sebagai Pilar Pembangunan Kesehatan termasuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, yaitu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Selain itu juga Capacity and competency Building yang ditandai dengan restrukturasi organisasi antara lain Direktorat Penyakit tidak Menular, peningkatan kelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PP&PL antara lain 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menjadi kelas I dan empat Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Pemberantasan Penyakit (BTKL-PPM) menjadi Balai Besar.

Di samping tantangan tersebut, Menkes Siti Fadilah Supari menyebutkan berbagai keberhasilan terlah diraih dalam pembangunan kesehatan yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup.

Sedangkan angka kematian ibu (AKI) dari 307 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, gizi kurang balita dari 25,8% menjadi 18,4%, dan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 66,2 menjadi 70,6.
Keberhasilan pemerintah dengan semua komponen ini harus dipertahankan, serta disinergikan melalui agenda perencanaan dan pelaksanaan terpadu yg komprehensif ke depan, kata Menkes yang menyinggung janji kampanye Gubernur Jabar realisasikan pengobatan gratis, di sela-sela pidatonya.

Sementara Dirjen PP&PL Depkes Prof Dr Tjandra Yoga Aditama dalam laporannya menyatakan akan mengeliminir masalah atau kekurangan-kekurangan seperti double burden yaitu masalah penyakit infeksi dapat dituntaskan termasuk munculnya re dan new-emerging diseases seperti influenza A H1N1 (strain Meksiko).
Selain itu, penyakit non infeksi seperti coronary, degenerative, dan cancer dengan angka kematian yang relatif tinggi sehingga memerlukan perhatian dan penanggulangan segera. (kpl/meg)

Posted from : bogor.net

Kasus malaria di Indonesia masih cukup tinggi. Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengeliminasi jumlah penderita penyakit tersebut secara masal di berbagai daerah. Karena itu, Menkes Siti Fadilah Supari mengeluarkan surat keputusan tentang eliminasi malaria. Surat itu ditujukan kepada daerah-daerah dengan angka malaria cukup tinggi. Di antaranya, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan, Sumatera, dan NTB.

Program itu diusung seiring peringatan Hari Malaria Sedunia. Saat ini, 396 kabupaten atau 80 persen daerah di Indonesia merupakan endemi malaria. Sekitar 45 persen penduduk Indonesia berdomisili di daerah yang berisiko tertular penyakit tersebut.

Pada 2007, terjadi 1,75 juta kasus malaria klinis. Kendati pada 2008 jumlahnya menyusut menjadi 1,62 juta kasus, penyakit itu tetap harus diantisipasi. ''Kebijakan eliminasi malaria itu ditujukan untuk membasmi malaria secara bertahap di Indonesia,'' tutur Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama kemarin.

Dia menjelaskan, eliminasi di DKI, Bali, dan Barelang Binkar dilakukan pada 2010. Lalu dilanjutkan di Jawa, NAD, dan Kepri pada 2015. Kemudian, Sumatera, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2020.

Posted from : dpr.go.id

Setelah menunggu beberapa bulan lamanya, PT Askes (Persero) baru mendapat kepastian program kerja sama (PKS) pelaksanaan Jamkesmas 2009 yang segera akan ditandatangani Departemen Kesehatan RI (Depkes) dalam bulan Mei 2009.

Demikian diungkapkan Sekjen Depkes RI Dr. Sjafii Ahmad, MPH, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi IX DPR RI dengan Sekretariat Jenderal Depkes RI dan Dirut PT. ASKES (Persero) I Gede Subawa, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Hasanudin Said, Ak (F.PD) Selasa (11/5) di Ruang Rapat K. IX Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya . Sjafii Ahmad menjelaskan, UU N0. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional mengamanatkan untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatan dijamin oleh Pemerintah.

Pelaksanaan Jamkesmas 09 sebagai kelanjutan pelaksanaan 08 dengan perbaikan dan peningkatan yang mencakup aspek kepesertaan pelayanan kesehatan, pendanaan dan organisasi manajemen, sasaran kepesertaan jamkesmas 09 mencakup 76,4 juta jiwa dan Pemda harus berkontribusi terhadap masyarakat miskin di luar kuota.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Hasanudin Said mengatakan perbedaan PT Askes (persero) dengan Depkes yang PKSnya belum ditandatangani, karena ada perbedaan dalam pembiayaan operasional. Depkes berpendapat biaya operasional sesuai dengan APBN, sedangkan PT Askes (Persero) biaya operasioanal sesuai dengan BUMN.
Dalam catatan Hasanudin Said, Depkes belum menerbitkan pedoman pelaksanaan Jamkesmas, belum mengembangkan system jaminan sosial nasional (SJSN) dan sosialisasi tentang jamkesmas termasuk pembiayaan, pelayanan yang belum optimal, serta SK Bupati belum mencakup seluruh rakyat miskin yang ada di daerah masing-masing. Demikian juga kader Pos yandu belum terjangkau jamkesmas, masih ada penolakan peserta jamkesmas oleh pengelola rumah sakit.
Sjafii Ahmad mengatakan sebenarnya dia sudah bertemu dengan PT Askes (pesero), secara formal, dan Depkes telah mengirimkan surat penawaran berdasarkan standar biaya umum (SBU) kepada PT Askes (persero). Dikatakan, PT Askes dapat mengajukan keberatan bila SBU tidak sesuai dengan biaya operasional.
I Gede Subawa menjelaskan perbedaan antara PT Askes dengan Depkes RI karena adanya perbedaan satuan pembiayaan yang dipergunakan untuk menghitung biaya tersebut.
Sebagai bahan Depkes untuk berkonsosialisasi dengan Departemen Keuangan, sedangkan yang menentukan biaya operasional itu Bendaharawan Negara/ Menteri Keuangan.
Menurutnya, PT Askes menyatakan, tidak mengada-ada karena semua dilandasi dasar hukum tentang public service obligation (PSO) pada UU NO 19/2003 pasal 66 dan PP NO 45/2005 pasal 65 mengenai Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN tersebut.
Selanjutnya I Gede Subawa mengatakan PT Askes (persero) telah menerima surat dari Depkes dengan total biaya anggaran PT Askes (Persero) sebesar Rp 63 miliar, namun anggaran yang dipergunakan 2009 sebesar Rp 99 miliar, ada penurunan sebesar 5 % dari 2007.

Kecewa Jamkesmas

Dalam RDP Komisi IX banyak anggota yang kecewa atas pelayanan dan sosialisasi Jamkesmas, Anggota Elva Hartati (F.PDIP), Maryamah Nugraha Besoes (F.PG), Nina Mariana (F.PAN), Ribka Ciptaning (F.PDI), Ahmad Darodji (F.PG) mengatakan banyak masyarakat yang datang kerumah mengeluh bila masyarakat ke rumah sakit selalu di tolak, atau orang miskin yang berobat ke rumah sakit harus ada jaminan, baru masuk ke rumah sakit.

Menurut Anggota Umar Wahid Hasyim (F.PKB), evaluasi pelaksanaan dan pelayanan Jamkesmas selama 08 lebih baik dari 07 berdasarkan masukan masyarakat dan profider mereka yang melayani, walaupun masih banyak keluhan dari masyarakat. Selanjutnya Umar mengatakan masa berlaku jamkesmas oktober 09, selanjutnya mau diapakan jamkesmas ini.

Menjawab pertanyaan Anggota Komisi IX DPR Sjafii Ahmad mengatakan apa yang dikeluhkan anggota mengenai jamkesmas itu benar, sudah dilakukan penegoran lisan dan tertulis, sekarang telah diturunkan Tim Irjen Depkes untuk menindaklanjuti temuan tersebut. (ad)

Posted from : detik.com




Departemen Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Pembebasan ini akan dilakukan bertahap dengan meluncurkan 5 kebijakan yang memperkuat kebijakan lama.

Seperti dikemukakan Direktur Pemberantasan Penyakit Menukar Bersumber Binatang Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Rita Kusriastuti, program pembebasan malaria di Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap diluncurkan 6 Mei 2009.

Program itu menargetkan pada 2010 wilayah Indonesia yang bebas malaria ada di DKI Jakarta, Bali, dan Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Barelang Bingkar). Sedangkan pada tahun 2015 yang ditargetkan bebas malaria adalah Pulau Jawa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Riau.

Sedangkan pada tahun 2020, giliran Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan dan Sulawesi yang ditergetkan bebas malaria. Target akhir, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus bersih dari malaria.

"Kenapa paling akhir karena angka penderitanya paling besar, wilayah banyak hutannya tapi terjadi pembabatan habis-habisan sehingga nyamuk yang biasa tinggal di pohon-pohon di hutan merambah ke pemukiman penduduk," ujar Rita dalam jumpa pers di Depkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2009).

Untuk pemberantasan malaria secara bertahap, ada 5 kebijakan baru yang akan menyempurnakan kebijakan pemberantasan malaria sebelumnya. Kebijakan itu adalah diagnosa malaria yang harus dilakukan sampai ukuran mikroskopis dengan Rapid Diagnostic Test (RDT).

"Itu semacam tes darah yang hanya dengan waktu 15 menit bisa diketahui hasil positif atau negatif malaria," jelasnya.

Kedua, pengobatan dengan metode Artemisinin Combination Therapy (ACT) yang ditanggung APBN dan diberikan gratis bagi penderita malaria.

Ketiga, pencegahan penularan dengan pembagian kelambu yang mengandung insektisida bagian dalamnya (Long Lasting Insecticidal Net) yang bisa bertahan 3-5 tahun.

Kemudian kerjasama lintas sektor dengan adanya Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria, serta memperkuat desa siaga dengan pembuatan Pos Malaria Desa (Posmaldes).

Bulan Mei ini Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yaitu ADB Meeting di Bali tanggal 2-5 Mei 2009 dan World Ocean Conference (WOC) di Manado tanggal 11-15 Mei 2009. Dua event tersebut akan dihadiri ribuan peserta yang datang dari berbagai Negara, termasuk Negara yang saat ini terserang wabah Flu Baru H1N1 yang lebih popular disebut flu babi. Untuk mengamankan kedua event tersebut dan mengantisipasi agar flu baru H1N1 tidak menular ke Indonesia, Departemen Kesehatan telah bertindak cepat dan tepat dengan menetapkan langkah-langkah antisipasi dan prosedur tetap (Protap) pengendalian flu baru H1N1.

Demikian penjelasan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) kepada para wartawan saat jumpa pers di kantor Departemen Kesehatan, Jakarta, 4 Mei 2009.“Langkah-langkah antisipasi sudah diumumkan pada Jumpa Pers 28 April lalu, yang akan disampaikan sekarang adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan Depkes dalam ADB Meeting dan WOC di Manado nanti “, ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Menurut Menkes, Depkes telah menetapkan prosedur tetap yang meliputi proses screening/penjaringan dan tata laksana di airport kedatangan serta penerimaan pasien di klinik maupun di rumah sakit.
Di airport kedatangan, penumpang yang dicurigai menderita Flu Baru H1N1 yang tertangkap oleh thermal scanner, akan diperiksa di tempat yang sudah disediakan yaitu di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Apabila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat. Setiap pasien yang dicurigai (suspek) wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia secara ketat, agar jangan sampai virus berbahaya itu yang sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak ditemukan di Indonesia, kata Menkes.

Sedangkan proses penerimaan di klinik, pasien akan ditangani dokter dan tenaga kesehatan poliklinik yang sudah mendapat wawasan tentang Emerging Infectious Disease (EID) khususnya Flu Baru H1N1. Poliklinik dibawah kendali rumah sakit rujukan flu burung yaitu RS Sanglah di Bali dan RS Kandouw di Manado. Di ruang sidang juga disiapkan ruang isolasi khusus untuk proses screening dan untuk pemeriksaan lanjutan dirujuk ke RS Sanglah dan RS Kandouw.

Spesimen pasien yang dicurigai, diambil oleh RS Sanglah/ lab Biomolekuler FK Universitas Udayana dan RS Kandouw untuk dikonfirmasikan ke Litbangkes Depkes RI. Sambil menunggu ketentuan WHO untuk penanggulangan kasus Flu Baru H1N1, penderita dirawat sesuai prosedur yang berlaku. Penderita asing berhak mendapat second opinion dari negaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, ujar Dr. Siti Fadilah.

Menkes menambahkan, semua petugas yang kontak dengan orang yang dicurigai terpapar Flu Baru H1N1 wajib menggunakan APD/ Alat Pelindung Diri. Pasien warga Negara asing yang dicurigai menderita Flu Baru H1N1 wajib melengkapi diri dengan foto copy paspor dan visa. Apabila perlu memberi pernyataan tertulis tentang riwayat kontak untuk dibuatkan form khusus dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Bila diperlukan, dokter di kedua RS tersebut dapat mengeluarkan surat keterangan medik terhadap proses penatalaksanaan penderita. Tim Dinas Kesehatan Bali dan Dinas Kesehatan Sulawesi Utara akan menilai seluruh proses setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Dinas Kesehatan berhak melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap peserta dan setiap orang lainnya yang terlibat dalam kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan yang timbul akibat ketentuan-ketentuan ini menjadi tanggungan pemerintah, jelas Menkes.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya pinjaman luar negeri untuk mengantisipasi Flu Baru H1N1, Menkes menegaskan, sampai saat ini Departemen Kesehatan tidak mengajukan anggaran untuk hutang. Anggaran untuk Flu Burung untuk tahun ini masih dapat digunakan untuk Flu Baru H1N1.
”Jadi untuk H1N1 yang manifestasinya lebih ringan menurut saya kita maksimalkan saja apa yang sudah kita punyai H5N1”, tegas Menkes.

Menkes meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi berita mengenai Flu Baru H1N1. Menjawab pertanyaan wartawan apakah sudah ditemukan kasus diantara peserta dan undangan yang akan menghadiri ADB Meeting, Menkes menyatakan bahwa ditemukan seorang jurnalis asal China yang akan meliput acara tersebut. Jurnalis itu terdeteksi lewat thermal scanner di Bandara Ngurah Rai, karena menderita panas, sakit tenggorokan, batuk dan pilek. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan spesimennya negatif dan sekarang sudah sehat kembali.

Menkes menambahkan, hingga saat ini, WHO tidak pernah mengumumkan berapa kematian yang disebabkan oleh virus H1N1 baru ini. Setelah kita hitung, angka kematian akibat virus H1N1 baru adalah 2,2 persen, lebih kecil dari pada angka kematian yang disebabkan H5N1/ Flu Burung yang mencapai 80 - 90 persen. Pandemi terjadi bila angka kesakitan dan angka kematian kasusnya tinggi. Sampai detik ini H1N1 belum ada di negara kita dan diharapkan H1N1 tidak akan hadir di negeri.

Mengenai penamaan virus yang berubah-ubah dari Flu Babi menjadi Flu Meksiko dan kemudian Influenza A H1N1, Menkes menyatakan bahwa pemberian nama bukan hal yang sederhana. Namun dengan diresmikannya GIS AID, suatu sistem baru yang baku di WHO, nama-nama virus akan menjadi jelas dan tidak membingungkan seperti saat ini.

posted from : kotabogor.go.id

Sebanyak 24 sepeda motor dibagikan Plh (Pelaksana Harian) Walikota Bogor H. Dody Rosadi untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sepeda motor yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan RI. Penyerahan bantuan sepeda motor bermerk RX King dan Yamaha bebek tersebut diserahkan pada pelaksanaan apel pagi dilingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Bogor di Halaman Balaikota Senin (15/5) pagi.

Secara simbolis bantuan sepeda motor diterima oleh para Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di 6 wilayah Kecamatan se Kota Bogor. Mereka yang menerima bantuan yaitu UPTD Puskesmas Bogor Tengah, Kedung Badak, Lawanggintung, Bogor Tengah, Semplak, dan UPTD Puskesmas Gang Kelor. Dody berharap, bantuan sepeda motor yang dibagikan akan bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dalam upaya melayani masyarakat.

'"Kami juga berharap dengan diterimanya bantuan sepeda motor pelayanan kepada masyarakat harus lebih cepat,'' pintanya.

Apalagi dalam waktu dekat akan ada kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Jadi Bogor ke 524. ''Karena itu Saya minta jajaran aparat Pemkot untuk menyebarluaskan kegiatan Hari Jadi Bogor sampai ke masyarakat bawah. Sebab, kegiatan menyambut hari Jadi Bogor akan lebih banyak dilakukan di wilayah, ''ungkap Dody.

Terkait dengan Hari Jadi Bogor Dody mengatakan, bertepatan dengan hari Jadi Bogor ke 524, pada tanggal 3 Juni mendatang Pemkot akan memberikan KTP gratis bagi warga Bogor yang baru berusia 17 tahun dan bagi mereka yang habis masa berlakunya. Bahkan, KTP tersebut akan diantarkan langsung ke rumah warga.


Karena itu Dody menghimbau kepada warga yang akan membuat KTP untuk segera menyerahkan indentitas diri termasuk foto ke Kelurahannya masing-masing. (yan/gus)

Sumber : beritasore.com

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diapresiasi oleh organisasi kaum muda Gerakan Nasional Rakyat Indonesia (GNRI) sebagai tokoh kebangsaan berdikari yang menjalankan tradisi gotong royong. 

Kiprah Siti Fadilah Supari sudah nyata memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia di bidang kesehatan dan berani melawan intervensi asing, kata salah satu eksponen GNRI, Eko Nugroho, di Jakarta Kamis [14/05] .  

Bukti nyata atas kerja keras Fadilah menjadi inspirasi bagi GNRI untuk mendorong dan melawan neoliberalisme ditengah kaum muda negeri ini.

Posted from : kompas.com (dirilis juga oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI menjamin daging babi masih aman dikonsumsi namun hanya bagi yang dipotong di rumah potong hewan (RPH) Kapuk, Jakarta Barat.

"Ada tiga tahapan pemeriksaan yaitu pemeriksaan karantina, antemortem dan posmortem. Jadi secara umum pemeriksaan daging babi lebih ketat daripada yang lain," ujar Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI Edi Setiarto di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Edi mengatakan RPH Kapuk memiliki sarana karantina yang memadai dan bisa dengan mudah melakukan isolasi jika terjadi kasus penularan penyakit.

"Kalau ada penyakit kita isolasi. Kalau lolos pemeriksaan awal, masuk ke tahap dua ke kandang dalam, kemudian diperiksa lagi sebelum dipotong," paparnya.

Edi menjelaskan di DKI belum ditemukan babi yang mengidap virus H1N1 yang menjadi sumber penyebaran flu babi dan telah bermutasi penyebarannya antar manusia.

"Sampai sekarang belum ada," katanya.Meskipun demikian, ia menyatakan pihaknya akan tetap mengawasi peredaran babi di Jakarta termasuk bagi yang dipotong di luar RPH Kapuk.

"Babi-babi kecil biasanya didatangkan dari Sumatra Utara yang digunakan dalam upacara adat. Namun itu juga sudah dilarang. Pemotongan babi di luar Kapuk juga sudah dilarang," ujarnya.

Dua daerah menurut Edi telah berhasil mensterilkan kawasannya dari pemotongan babi yakni Jakarta Timur dan Jakarta Barat sementara daerah-daerah lainnya menyusul.

Daging Celeng Juga Diawasi
Selain daging babi, daging celeng (babi hutan) juga diawasi dengan ketat peredarannya di Jakarta.

"Daging ini hanya bisa masuk ke Ragunan, untuk dijadikan makanan hewan di kebun binatang," kata Edi.

Selain tujuan itu, maka masuknya daging celeng ke Jakarta dilarang. Daging celeng dicurigai digunakan sebagai campuran bagi makanan olahan dari daging yang lain namun Edi menyatakan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap produk olahan daging.

"Petugas di tiap sudin (suku dinas) memantau pergerakan celeng dan ada laboratorium untuk memeriksa produk daging," ujarnya.

Namun lebih dari itu, dr drh Mangku Sitepoe menyatakan bahwa penularan virus Influenza A(H1N1) sebenarnya tidak lagi berasal dari babi ke manusia, tetapi antarmanusia.

Virus flu ini, menurut anggota Veterinary Watch tidak menular leawt makanan, melainkan lewat cairan yang keluar dari hidung mulut saat batuk. Jadi sebenarnya tidak ada alasan takut makan daging babi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek penelitian dan pengelolaan limbah kotoran sapi sebagai bahan baku pembuatan bata untuk bahan bangunan mendapuk enam mahasiswa Prasetiya Mulya Business School menyabet juara pertama kompetisi business plan tingkat dunia bertajuk "Global Social Venture Competition (GSVC) 2009" yang berlangsung 23-25 April 2009 di University of California, Berkeley, Amerika Serikat.
Ditemui Rabu (13/5) di kampusnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, anggota tim tersebut menjelaskan bahwa kemenangan mereka diperoleh karena sangat sesuai dengan syarat utama kompetisi GSVC 2009. Syarat itu adalah menyiapkan hasil riset dan penelitian berbentuk perencanaan bisnis (business plan) yang harus berorientasi pada keuntungan dan berdampak sosial positif bagi masyarakat luas dan mampu memaparkannya secara kompetitif di depan para juri internasional.

"Sebagai bahan bangunan pengelolaan limbah kotoran sapi tidak hanya memecahkan masalah polusi kotoran, melainkan juga mengurangi penggunaan bahan dari tanah liat yang tidak bisa dibarukan," ujar Yusuf Aria Putera, anggota tim.
"Karena merupakan sumber dari alam, proyek ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, jadi sesuai dengan semangat global warming," ujar Yusuf, mahasiswa program Magister Manajemen tahun 2008/2009.

GSVC merupakan kompetisi perencanaan bisnis tingkat dunia yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1999. Tergabung dalam tim bernama 'EcoFaeBrick', Yusuf dan kelima rekan mahasiswa Prasetiya Mulya itu mengalahkan sembilan finalis dari sekolah bisnis dan universitas-universitas peringkat dunia, seperti London Business School, ESSEC Business School Perancis, Columbia Business School, George Washington University School of Business, Tuck School of Business Dartmouth, Indian School of Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration, SP Jain Institute of Management and Research, serta Haas School of Business.

"Ini tentu sangat berarti bukan hanya buat kami di Prasetiya, melainkan juga buat Indonesia karena, setelah sepuluh tahun kompetisi ini digelar, baru tahun inilah ada tim sekolah bisnis dari luar AS berhasil menjadi juara pertama," ujar Deddi Tedjakumara, anggota tim penasehat dari jajaran sivitas akademika Prasetiya Mulya.

Masalah Menjadi Manfaat
Bekerja sama dengan organisasi non-formal bernama 'Faerumnesia' pimpinan Syammahfuz Chazali, tim EcoFaeBrick memulai proyek penelitian bisnis ini pada Desember 2008 di daerah Godean dan Sayegan, Yogyakarta, yang memiliki komunitas peternak sapi.

"Teknologinya mereka yang punya dan secara teknis mereka yang menguasai, kami tinggal membuat perencanaan bisnisnya hingga bernilai ekonomi, sosial, serta lingkungan," tukas Erma Melina Sarahwati, anggota tim.
Erma mengakui, selama ini teknologi pengelolaan limbah kotoran sapi memang sudah ada, yaitu sebagai pupuk. "Hanya saja, mengolahnya sebagai bahan baku membuat bata merupakan keunggulan terbaru dari upaya masyarakat untuk memanfaatkan energi terbarukan yang memberi value cukup banyak," tambah Erma, yang berkaca pada pengalaman orangtuanya yang memiliki ternak sapi.

Selain itu, alasan memilih limbah sapi pun merupakan tantangan yang cukup besar ketimbang kambing atau unggas. "Permasalahan yang timbul dilihat dari volume limbahnya tentu pilihan pengelolaan ini sangat menarik karena volume limbah sapi per ekor mampu mencapai 20 kilogram per hari," kata Erma.

Meningkahi pendapat Erma, Marselina pun memberikan komentarnya. "Penciptaan value diawali dari masalah sehingga kami berpikir bagaimana masalah dari kotoran ini harus bisa menjadi manfaat," ujar Marselina.

Marselina menuturkan, selain mengurangi dampak polusi, penggantian bahan bakar dari kayu menjadi biogas metana hasil kotoran sapi dalam proses pembakaran bata membuat biaya produksi menjadi lebih rendah.

Selain itu, dengan menggunakan model bisnis yang melibatkan pengembang perumahan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal melalui perserikatan koperasi lokal, tim EcoFaeBrick membangun permintaan pasar yang dapat dipertahankan untuk jangka panjang dan memberikan jaminan berupa keuntungan yang menarik bagi para investor. "Jadi impact sosial dan ekonominya terhadap masyarakat juga kena dan itulah yang kami rencanakan," tukas Marselina.

Untuk itulah, tidak mengherankan jika beberapa utusan negara dari Meksiko, Argentina, dan India yang merupakan negara produsen besar sapi di dunia tertarik dengan business plan buatan tim EcoFaeBrick ini. "Bahkan, untuk proyek ini sedang ada penjajakan dari UNDP," tambah Deddi Tedjakumara. LTF

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K), Rabu, (13/5) kunjungi RS Mata Cicendo Bandung. Menkes yang disambut jajaran Direksi RS Mata Cicendo langsung melihat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Dalam kesempatan tersebut Menkes langsung berbicara dengan pasien di loket pelayanan Jamkesmas. Cara seperti ini sering dilakukan Menkes saat mengunjungi rumah sakit guna mengetahui apakah program Jamkesmas sudah berjalan dengan baik dan masyarakat pengguna merasa puas atau belum.

Menurut Direktur Utama RS Mata Cicendo dr. Kautsar Boesoirie, Sp. M. MM, RS yang dipimpinnya adalah satu-satunya RS khusus mata milik Depkes yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan mata. RS Mata Cicendo adalah RS mata khusus kelas A pendidikan yang berafiliasi dengan FK Unpad menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
RS Mata Cicendo pada Januari 2009 yang lalu genap berusia seabad, didirikan pada tahun 1909. Dengan misi awal menanggulangi wabah trakoma dan xerophtalmia, kemudian berkembang menjadi RS khusus yang menanggulangi semua penyakit mata dan kebutaan. Pada tahun 1961, RS ini mulai digunakan oleh mahasiswa FK Unpad dan 1968 digunakan sebagai tempat pendidikan dokter spesialis mata dan mulai 2007 sebagai tempat pendidikan sub-spesialis mata.

Melalui SK Menkes No. 1040/Menke/SK/XI/1992, RS Mata Cicendo ditetapkan sebagai RS rujukan mata nasional sehingga berbagai fasilitas dan kualitas pelayanan serta pendidikan mulai ditingkatkan. Sejak 2002, dimulai peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana. Dikembangkan pula pusat pelayanan unggulan (center of exelence) seperti pediatrik optalmologi, vitreo-retina, optalmologi komunitas, glaukoma dan katarak bedah refraktif. Kemudian diikuti dengan pengembangan pusat pelatihan optalmologi (opthalmology training center) dan pusat penelitian mata (opthalmology research center) melalui kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, kata dr. Kautsar.

Masalah kebutaan masih menjadi masalah kesehatan di dunia maupun Indonesia. Sesuai hasil survei Nasional Kesehatan Indera di 8 provinsi tahun 1993 – 1996 prevalensi kebutaan di Indonesia sebesar 1,5%. Penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78%), glaukoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%), dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan lanjut usia (0,38%).

Berdasarkan survei ini didapatkan data bahwa kebutaan di pedesaan 1,7% lebih besar daripada perkotaan 1,1%. Insiden katarak sebesar 0,78% atau sekitar 210.000 orang per tahun. Sedangkan kemampuan melakukan operasi hanya kira-kira 80.000 orang per tahun. Akibatnya timbul backlog (penumpukan penderita) katarak yang memerlukan operasi. Penumpukan ini antara lain disebabkan daya jangkau pelayanan operasi yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat, sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan karena kondisi geografi serta ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan mata yang masih terbatas.

Depkes terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut berkerjasama dengan berbagai pihak antara lain Perdami (Persatuan Dokter Mata Indonesia), LSM peduli kesehatan mata dan pihak swasta.

Selain itu RS Mata Cicendo sebagai UPT Depkes juga berupaya meningkatkan cakupan operasi katarak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Melalui pusat pelayanan unggulan (center of exelence), di antaranya optalmologi komunitas, RS Cicendo bekerjasama dengan Perdami Jabar, Komisi Penanggulangan Gangguan Kebutaan (PGK) Jabar, LSM peduli mata Jabar dan berbagai pihak swasta melaksanakan pelayanan operasi katarak di dalam RS maupun di luar RS. Kegiatan pelayanan operasi katarak di luar gedung RS dilaksanakan tidak hanya di Jabar tetapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Upaya kesehatan mata/pencegahan kebutaan sudah diintegrasikan ke dalam pokok kegiatan Puskesmas sejak 1984 sedangkan program penanggulangan katarak paripurna dimulai sejak 1987 baik melalui RS maupun Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).

Indonesia mengusulkan agar WHO merevisi parameter dalam menentukan status pandemi karena status pandemi yang ditetapkan dapat membawa konsekuensi yang cukup berat bagi suatu negara (dalam hal ini contohnya Meksiko). Dalam menetapkan status pandemi hendaknya bukan hanya berdasarkan transmissibillity (penularan antar manusia) saja tetapi harus juga memasukkan pertimbangan determinan klinis (morbiditas dan mortalitas) serta determinan virologi/gen sequencing (high atau low pathogenic).

Usul Indonesia itu disepakati sebagai salah satu klausul dalam Joint Ministerial Statement ASEAN +3 Ministers Special Meeting on Influenza A H1N1 di Bangkok Thailan tanggal 7-8 Mei 2009.

Hal itu disampaikan Menkes Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K ) kepada para wartawan saat Jumpa Pers setibanya di tanah air usai menghadiri pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN +3 (China, Jepang dan Korea) tanggal 9 Mei 2009.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin Menkes Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dengan anggota Dirjen P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Kepala Badan Litbangkes Prof. dr. Agus Puwadianto SH, dan Staf Khusus Menkes Bidang Kesehatan Publik dr. Wijaya Lukito, Ph.D.

Di dalam Joint Ministerial Statement, Indonesia juga mengingatkan meskipun dunia sedang menghadapi outbreak influenza A H1N1 tetapi ASEAN + 3 tetap akan terus menyelesaikan proses perjuangan Indonesia dalam virus sharing dan benefit sharing di WHO (IGM-PIP) yang akan berlangsung di WHA minggu depan, kata dr. Siti Fadilah Supari.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga mengemukakan bahwa telah melaksanakan pandemic preparedness plan secara komprehensif, bahkan sudah melaksanakan 2 kali simulasi berskala lengkap (full scale simulation) kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang dilakukan di Jembrana Bali pada April 2008 dan di Makassar Sulsel pada April 2009, ujar Menkes.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh semua negara-negara ASEAN + 3, yaitu 10 negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Vietnam) dengan China, Jepang dan Korea, telah menyepakati berbagai hal.

1. Pertemuan ini merupakan komitmen politik yang tinggi untuk menunjukkan solidaritas ASEAN + 3 Members State untuk menghadapi ancaman outbreak dari influenza A H1N1 baru. Semua sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan di negaranya masing-masing dalam menghadapi influenza A H1N1.

2. Semua member state, sepakat bahwa outbreak kali ini belum mencapai status 6 Pandemi. Semua juga sepakat bahwa ancaman pandemi ini secara klinis ringan, tetapi kita semua harus tetap waspada dan melakukan upaya kesiapsiagaan yang baik.

3. Joint Ministerial Statement pada pertemuan ini juga telah memutuskan beberapa hal antara lain :

1. Melanjutkan implementasi Pandemic Preparedness Plan masing-masing negara
2. Meningkatkan efektifitas komunikasi publik agar masyarakat tidak panik
3. Mempertimbangkan sistem di dalam negara ASEAN + 3 untuk memfasilitasi ketersediaan suplai esensial bila terjadi keadaan emergency

.

Menjawab pertanyaan tentang 3 orang yang diduga suspek H1N1, Menkes menegaskan bahwa karena kesiapsiagaan Indonesia itu maka ketiga orang tersebut terdeteksi melalui termal scaner (pengukur suhu tubuh) yang dipasang di bandara internasional.

Ketiga orang itu ialah S (30 th, P), TKI asal Jawa Timar yang pulang dari Taiwán sudah sembuh. Hasil lab. Badan Litbangkes, negatif (bukan suspek H1N1). Kedua, J (53 th, L) WN asing, sejak 5 Mei 2009 dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Saat ini kondisi kesehatannya sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Hasil lab Badan Litbangkes, negatif (bukan suspek H1N1). Ketiga, L (30 th, L), seorang jurnalis yang akan meliput ADB Meeting di Bali, sudah sembuh.Hasil lab. Badan Litbangkes, negatif ( bukan Suspek H1N1).

Posted from : kpu.go.id



Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan bakal calon presiden/wakil presiden yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait kemampuan secara jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk KPU pada 13 sampai 15 Mei 2009.

“Karena ini (pemeriksaan kesehatan) membutuhkan waktu khusus, teknologi khusus, dan keahlian khusus sehingga kami harus mengkonsolidasikan ketiga unsur tersebut,” ujar Ketua Pengurus Besar IDI Dr.dr. Fachmi Idris pada konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta (1/5). Hadir juga anggota KPU yang juga Koordinator Pokja Pancalonan Calon Presiden/Wakil Presiden (capres/cawapres) Syamsul Bahri, Penasehat PB IDI Dr. Broto Wasito dan Ketua Majelis Pengembangan dan Pelayanan Keprofesian PB IDI Prof. Zubairi Djoerban.

Fachmi mengatakan, penetapan kerangka teknis persiapan jadwal ini agar persiapan pemeriksaan kesehatan lebih rapi. “Kita sangat berharap, satu hari satu pasang (bakal calon yang diperiksa). Ini akan memudahkan kami dalam pemeriksaan,“ ujar Fachmi. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, lanjut Fachmi, dengan pemeriksaan satu hari satu pasang, memudahkan tim dalam rangkaian tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan, rapat pleno sampai keputusan akhir hasil pemeriksaan.

Fachmi mengharapkan, penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan ini dapat disampaikan ke parpol/gabungan parpol dan bakal calon yang mendaftarkan diri agar dari awal dapat memilih tanggal berapa akan diperiksa.

Menurut Fachmi, ada tiga prinsip yang digunakan dalam penilaian kesehatan mampu secara jasmani dan rohani bakal calon capres/cawapres. Pertama, bakal calon tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan.  Namun, setidaknya dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna; Kedua, tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam lima tahun ke depan; Ketiga, memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Sementara itu, anggota KPU Syamsul Bahri mengatakan, bakal calon yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, salah satunya keterangan mampu secara jasmani dan rohani yang berasal dari rumah sakit yang ditunjuk KPU, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. “Kita menganjurkan kepada bakal calon untuk mengatur jadwal pemeriksaan antara tanggal 13-15 Mei 2009,” ujar Syamsul.

KPU, lanjut Syamsul, akan berkoordinasi dan mengirim surat kepada parpol/gabungan parpol, agar masing-masing parpol/gabungan parpol mengajukan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calonnya antara tanggal 13-15 Mei 2009.***

Departemen Kesehatan membuka kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menjadi Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 2009 M / 1430 H sebagai berikut:

A. TKHI (Kloter) : Dokter dan perawat dengan masa tugas 35-40 hari
B. PPIH (Non Kloter) : Dokter spesialis, Dokter gigi, Perawat High Care, Apoteker, Asisten Apoteker, Sanitarian/Epidemiolog, Ahli Gizi, Penata Rontgen, Analis Laboratorium, Perekam Medik dan Siskohat dengan lama tugas 73-81 hari


PERSYARATAN:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Instansi Swasta.
2. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental.
3. Berusia maksimal 50 tahun kecuali tenaga strategis yang dibutuhkan.
4. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
5. Diutamakan mempunyai ACLS bagi dokter dan BCLS bagi perawat.
6. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter.
7. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil pada saat penugasan.
8. Bagi PNS dan PTT mempunyai DP3 dengan nilai setiap unsur baik dalam satu tahun terakhir.
9. Bagi Non-PNS mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
10. Suami isteri tidak boleh melamar sebagai petugas kesehatan haji pada musim haji yang sama.
11. Petugas Kesehatan Haji tidak boleh memiliki hubungan keluarga (istri/suami/anak) dengan jemaah haji pada musim haji yang sama. Dilengkapi dengan surat pernyataan.
12. Bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.
13. Tidak bertugas sebagai Petugas Kesehatan Haji dalam kurun waktu tahun 2004-2008 (khusus pelamar TKHI).

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN:

1. Surat pengantar dari Instansi;
2. Formulir permohonan (hasil cetak dari web) bermaterai Rp.6.000;
3. Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh atasan langsung;
5. Fotokopi sertifikat ACLS atau BCLS yang dilegalisir oleh atasan langsung;
6. Fotokopi STR yang berlaku;
7. Fotokopi DP 3 satu tahun terakhir bagi PNS dan PTT.
8. Surat keterangan mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik dari atasan langsung bagi Non-PNS;
9. Surat izin dari suami bagi calon petugas wanita (isian formulir 2) bermaterai Rp.6.000.

Registrasi calon petugas kesehatan haji Indonesia dilakukan secara online. Hasil cetak formulir registrasi dan kelengkapan berkas diterima paling lambat tanggal 8 Mei 2009 di:

Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI,
Gedung Departemen Kesehatan Blok A lantai 5 Ruang 502
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No.4-9
Registrasi di sini

(foto : detikfoto.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, pagi ini WHO telah menetapkan bahwa flu babi/flu Meksiko telah mencapai fase V.

Artinya sudah menular dari manusia ke manusia secara luas, tetapi angka kematiannya tidak setinggi H5N1 (flu burung) yang ada di Indonesia.

"Flu babi angka kematiannya berkisar 6 persen, artinya dari 100 penderita ada 6 yang meninggal," ujar Siti Fadilah sebelum mengikuti diskusi publik di Yogyakarta, Kamis (30/4).

Kalau di Indonesia H5N1, dari 100 yang sakit, ada 80 persen yang meningal. "Jadi, kita sudah terlatih menghadapi flu yang jauh lebih ganas. H1N1 memang jauh lebih cepat penularannya, tapi tidak lebih ganas. Artinya, kita tidak harus sangat takut, tetapi juga tetap waspada," katanya.

Departemen Kesehatan, kata Siti Fadilah, sudah memasang detektor temperatur untuk setiap wisatawan yang masuk sehingga bisa diketahui berapa derajat suhu tubuh masing-masing wisatawan. Jika lebih dari 38 derajat celsius, dia akan segera diperiksa.

"Kita juga menghidupkan kembali sentinel-sentinel untuk mengirimkan sampel ke Depkes. Kita juga merevitalisasi 100 rumah sakit rujukan, puskemas, dan klinik di bandara harus siap," katanya