rss
twitter

26.490 Orang Perebutkan 1.745 Kursi CPNS Depkes

3

posted by | Posted in , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Hari ini, Sabtu (31/10/2009) sebanyak 26.490 orang mengikuti ujian tertulis di seluruh Indonesia untuk memperebutkan 1.745 kursi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen Kesehatan tahun 2009. Ujian penerimaan CPNS Depkes untuk pengisian formasi kantor pusat Depkes dan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Depkes DKI Jakarta dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Depkes dr. Sjafii Ahmad, MPH. Diikuti 10.136 pelamar untuk memperebutkan 582 kursi yaitu 307 kursi untuk Kantor Depkes Pusat dan 275 kursi untuk UPT Depkes DKI Jakarta.

Sesjen Depkes dr. Sjafii Ahmad, MPH dalam sambutannya mengatakan banyaknya peserta ujian menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Untuk itu Depkes menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntable, dan professional untuk menghindarkan praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dengan demikain semua calon pegawai negeri sipil mempunyai hak yang sama untuk diterima sebagai CPNS di lingkungan Depkes.

Dr. Sjafii Ahmad menambahkan, alokasi formasi yang ditetapkan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2009 sebanyak 2.777 kursi terdiri dari 1.745 untuk pelamar umum dan 1.032 untuk tenaga honorer yang sudah masuk dalam database Nasional di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sesjen menambahkan, tahun ini seluruh tenaga honorer yang ada di Departemen Kesehatan semuanya sudah diangkat menjadi CPNS/PNS, artinya janji pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer paling lambat tahun 2009 sudah terpenuhi.

Sesjen dr. Sjafii Ahmad mengharapkan dalam rekruitmen tahun ini Depkes dapat memperoleh SDM yang berkualitas dan profesional, baik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan maupun untuk menunjang terlaksananya tugas pokok di bidang kesehatan.

Sementara itu Deputi BKN Bidang Kinerja dan Perundang-undangan Drs. Kusprijo Murdono yang juga hadir dalam pembukaan ujian seleksi mengatakan syarat penerimaan pegawai ada dua hal yaitu pelamar umum dan honorer. Pelamar umum mengacu pada PP No. 11 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan dari PP No. 98 tahun 2000, sedangkan untuk honorer mengacu pada PP No. 43 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan dari PP No. 48 Tahun 2005. Ujian yang dilaksanakan ini merupakan seleksi untuk pelamar umum.

Pengumuman penerimaan CPNS Depkes ini sudah ditayangkan sejak tanggal 5 Oktober 2009 melalui media cetak Kompas dan Jawa Post, serta melalui website Depkes www.kepegawaian.depkes.go.id dan www.ropeg-depkes.or.id. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website tersebut mulai tanggal 11-14 Oktober 2009.

Pelamar yang mendaftar secara on line berjumlah 68.925, berkas pendaftaran yang masuk ke PO Box sampai batas akhir waktu yang ditentukan 52.906 pelamar yang memasukkan berkas, dan setelah dilakukan validasi sejumlah 28.429 pelamar yang dinyatakan valid.

Dari 28.429 pelamar yang memenuhi syarat administrasi, sampai dengan batas akhir tanggal 29 Oktober 2009 peserta yang mengambil kartu ujian sebanyak 26.490 orang termasuk peminatan Kantor Pusat dan UPT Depkes di DKI Jakarta sebanyak 10.136 orang.

Pengumuman kelulusan sebagai CPNS Depkes akan dilakukan pada tanggal 16 November 2009 melalui webite depkes

Standar Perlindungan Pasien Perlu Disosialisasikan ke Seluruh Rumah Sakit

2

posted by | Posted in , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Menteri Kesehatan dr. Endang R.Sedyaningsih, MPH,.Dr.PH mengatakan, peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan dalam dua dekade terakhir belum diikuti peningkatan kualitas layanan medik. Hal ini dapat dilihat dari 1.292 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia baru 60 persen diantaranya yang terakreditasi.

"Dari yang sudah terakreditasi pun belum semuanya menerapkan prosedur standar perlindungan pasien," kata Menkes saat membuka Kongres XI Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Balai Sidang Jakarta, 28 Oktober 2009.

Menkes mengatakan, hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi risiko. Data emperik membuktikan masalah medical error (kesalahan medis) sering terjadi dalam derajat yang beragam, dari yang ringan hingga yang berat. Menurut laporan IOM (Institute of Medicine) menyebutkan bahwa di Amerika Serikat setiap tahun terjadi 48.000 hingga 100.000 pasien meninggal dunia akibat kesalahan medis, ujarnya.

Dr. Endang R. Sedyaningsih berharap, PERSI, sebagai induk organisasi pengelola rumah sakit, ikut berperan secara aktif mendorong seluruh anggotanya untuk bersama-sama melaksanakan dan mengembangkan pelayanan medik prima guna mencapai tujuan perlindungan pasien. “Salah satu upaya besar pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai perlindungan pasien (patient safety) kepada seluruh komponen professional dan rumah sakit”, ujarnya.

Pelayanan medik prima dalam mencapai perlindungan pasien dapat diwujudkan melalui identifikasi secara cermat seluruh pasien, peningkatan komunikasi yang efektif kepada pasien, peningkatan keamanan pasien dengan sedini mungkin mengenali tanda-tanda untuk keberhasilan atau kegagalan dalam pengobatan serta terhindarnya salah tempat, salah pasien dan salah tindakan pembedahan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Selain itu, kata Menkes, infeksi nosokomial, kerugian pada pasien yang diakibatkan oleh kesalahan petugas medis dan perawatan harus ditekan seminimal mungkin.

Dalam Kongres yang mengangkat tema “ Menuju Rumah Sakit Bermutu Global dan Peran Stakeholder dalam Patient Safty dari Hulu ke Hilir “, Menkes mengharapkan rumah sakit harus mengubah paradigma, bukan berorientasi pada dokter tapi pada pasien. Pelayanan juga tidak dilakukan terpisah, tapi terpadu," kata Menkes.

Pelayanan terhadap pasien di rumah sakit, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional secara tepat dan cermat sesuai kebutuhan pasien. Setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien, juga harus didokumentasikan dengan baik supaya pengelola rumah sakit memiliki data dan catatan medis yang dibutuhkan jika masalah muncul kemudian hari. Tenaga kesehatan yang bertugas di depan harus tahu perasaan pasien, bicara kepada mereka supaya keluarganya tidak panik, kata dr. Endang.

Masyarakat kita terutama yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu mereka banyak yang memilih berobat ke luar negeri dibandingkan menggunakan layanan kesehatan dalam negeri. Apabila hal ini dibiarkan, devisa kita akan terus mengalir ke luar negeri.

Untuk itu Depkes mendorong terwujudnya RS Kelas Dunia. RS Pendidikan akan dijadikan prioritas karena telah memiliki SDM maupun sumber daya kesehatan sebagai prasyarat untuk meningkatkan mutu pelayanan, penelitian dan pendidikan. Selain itu RS Pendidikan yang selama ini dijadikan wahana bagi pendidikan dokter dan dokter spesialis dapat meningkatkan kualitas dokter, sehingga kedepan mutu pelayanan medik di tanah air akan semakin baik sehingga memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Menkes Endang R. Sedyaningsih Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

2

posted by | Posted in | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Hari Rabu (28/10/09) Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr. PH, memimpin upacara peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober yang diikuti karyawan Depkes di Jakarta. Ini merupakan upacara pertama yang pimpinnya sejak dilantik Presiden menjadi Menkes tanggal 22 Oktober 2009. Sebelum membacakan amanat Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, terlebih dulu Menkes memperkenalkan dirinya kepada seluruh peserta upacara.

“Saya pernah berdiri disitu”, katanya sambil menunjuk tempat peserta upacara berdiri dari barisan staf. “Kemudian disini”, lanjutnya sambil menunjuk tempat barisan para pejabat berdiri. “Kemudian disitu lagi,” tambahnya sambil menunjuk barisan staf lagi. “Kemudian menjadi Menteri Kesehatan sebagai inspektur upacara, berdiri disini, panggung kehormatan,” ujar Endang R. Sedyaningsih yang disambut tepuk tangan para karyawan Depkes.

Pada kesempatan tersebut Menkes Endang mengingatkan kepada seluruh karyawan agar bekerja untuk Depkes dan rakyat Indonesia bukan untuk Menteri. Menkes Endang menegaskan tidak akan mengubah visi dan misi Depkes. Visi “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dan misi “Membuat Rakyat Sehat” sudah disepakati selama ini.

Lebih lanjut Menkes mengingatkan, saat ini hanya ada satu Departemen Kesehatan. Untuk itu, Menkes mengajak seluruh jajaran kesehatan menyatukan potensi dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat.

Usai memperkenalkan diri, Menkes membacakan sambutan Menegpora pada upacara Hari Sumpah Pemuda (HSP). Disampaikan peringatan HSP ke 81 tahun ini bertepatan dengan 101 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan 11 tahun reformasi. Tiga momen penting yang dipelopori oleh para pemuda pada zamannya.

Tiga momentum sejarah ini penting untuk kembali direnungkan dan direaktualisasikan agar semangat yang tergantung di dalamnya dapat terus memberi inspirasi dan motivasi bagi seluruh bangsa.

Semangat ini mendasari tema HSP tahun ini yaitu Pemuda Bersatu, Indonesia Bangkit dan Beratu. Tema ini secara khusus menandung pesan bahwa bekal untuk menuju Indonesia sejahtera adalah dengan mencetak, membangun, dan mengembangkan pemuda Indonesia yang patriotic, memiliki jati diri, berwawasan dan jiwa nasionalis-religius, berpegang teguh pada komitmen untuk tetap bersatu di bawah NKRI, serta menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk bangkit memimpin bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan dan krisis multidimensional yang melanda bangsa ini.

Melalui HSP tahun 2009, diharapkan agar bangsa Indonesia kembali merenungkan dan menghayati jiwa dan semangat yang terkandung dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan pemuda saat itu.

Pemuda Indonesia harus mampu berperan dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Untuk itu, pemuda Indonesia harus memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing serta memiliki komitmen untuk memajukan bangsanya. Komitmen untuk berbakti dan berbuat yang terbaik untuk kejayaan bangsa dan negara merupakan manifestasi dari hakekat, semangat, dan jiwa Sumpah Pemuda.

Berdiri Tegak, Bicara Lantang, Kalahkan Osteoporosis

0

posted by | Posted in | Posted on

sumber : depkes.go.id

Berdiri Tegak, Bicara Lantang, Kalahkan Osteoporosis adalah tema yang dipilih dalam peringatan Hari Osteoporosis Nasional (HON) tahun 2009. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya osteoporosis.

Osteoporosis dijuluki silent epidemic disease, karena menyerang secara diam – diam, tanpa adanya tanda-tanda khusus, sampai penderita mengalami patah tulang. Namun demikian pada dasarnya osteoporosis dapat dikendalikan sejak awal, bahkan sejak janin dalam kandungan secara berkelanjutan agar tidak terjadi osteoporosis secara lebih dini. Usia pencegahan yang paling berarti adalah antara 8-17 tahun karena pada periode ini pemadatan dan percepatan tumbuh tulang mencapai 90 persen.

Berdasarkan hasil Analisis Data Risiko Osteoporosis oleh Puslitbang Gizi Depkes bekerja sama dengan Fonterra Brands Indonesia tahun 2006 menyatakan, 2 dari 5 orang Indonesia memiliki risiko osteoporosis. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi dunia, dimana 1 dari 3 orang berisiko osteoporosis.

Hal ini juga didukung oleh Indonesian White Paper yang dikeluarkan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) tahun 2007, osteoporosis pada wanita di atas 50 tahun mencapai 32,3% sementara pada pria di atas 50 tahun mencapai 28,8%. Selain itu data yang dikeluarkan International Osteoporosis Foundation (IOF), diprediksikan pada tahun 2050 sebanyak 50% kasus patah tulang panggul akan terjadi di Asia.

Menkes Dr. dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH.PH dalam sambutan peringatan HON di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang dihadiri 10.000 peserta jalan sehat mengatakan, pembangunan kesehatan, Indonesia berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi kurang pada Balita, serta menurunkan berbagai penyakit menular di masyarakat. Namun, saat ini kita mulai menghadapi berbagai penyakit degeneratif akibat meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup seperti merokok, kurang aktifitas fisik (olah raga), dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit yang dimaksud adalah jantung koroner, stroke, kanker, diabetes mellitus dan osteoporosis.

Ditambahkan, menjadi tua merupakan proses alamiah yang tidak dapat dihindari. Namun menjadi tua tetapi sehat dapat diupayakan dan diwujudkan. Pada usia lanjut terjadi proses degeneratif (kemunduran akibat proses menua) sehingga fungsi seluruh sistem tubuh dapat menurun.

”Proses degeneratif ini tetap berjalan, namun perlu dijaga agar tidak muncul gangguan gangguan fungsi, yaitu tidak terdeteksinya faktor risiko yang menimbulkan penyakit,” jelas Menkes.

Untuk mencegah osteoporosis dan penyakit degeneratif lain, diantaranya memperhatikan kecukupan gizi, latihan dan olah raga yang teratur. Kegiatan ini sebaiknya sudah dibiasakan sejak usia masih sangat muda karena dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kebugaran, tambah Menkes.

Menurut Menkes, cara praktis mencegah osteoporosis dini adalah melakukan aktifitas fisik dengan berolah raga secara baik, benar, terukur, teratur (BBTT) paling tidak 30 menit 3 kali seminggu. Berjalan kaki 10.000 langkah perhari merupakan olah raga yang mudah, murah, dan dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dimana saja dan risiko rendah. Tidak kalah penting adalah mengatur pola makan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang memadai, menghindari merokok, alkohol, serta tidak mengkonsumsi kopi, kafein dan sodium secara berlebihan yang dimulai sejak usia dini.

Menkes berharap, kegiatan Peringatan Hari osteoporosis nasional dapat diteruskan dan diaplikasikan untuk menunjang upaya penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian masalah penyakit di Indonesia.

“Saya sangat menghargai kegiatan yang diselenggarakan Depkes bekerja sama dengan PEROSI, Perhimpunan Wanita Tulang Sehat Indonesia (PERWATUSI) dan sektor swasta dalam memperingati Hari Osteopirosis Nasional. Partisipasi dan kejasama organisasi masyarakat seperti inilah yang sangat dibutuhkan pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan”, kata Menkes.

Tema Hari Osteoporosis tahun ini adalah Lanjutkan! Berdiri Tegak, Bicara Lantang, Kalahkan Osteoporosis. Kegiatan Puncak Peringatan Hari Osteoporosis Nasional Tahun 2008 ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober, bertempat di Jalan MH. Thamrin dan sebagian di Jalan Jenderal Sudirman

Berbagai rangkaian kegiatan dalam Puncak Peringatan HON tahun 2009, antara lain Senam Osteoporosis massal memperkenalkan senam pencegahan Osteoporosis seri 2 Perosi, jalan sehat missal, pemeriksaan deteksi dini kepadatan tulang massal (Bone scan) serta berbagai hiburan dan bazaar.

Hari Osteoporosis Nasional pada tahun ini juga diperingati di 24 (dua puluh empat) kota di Indonesia (Palembang, Pekan Baru, Padang, Batam, Lampung, Pematang Siantar, Denpasar, Lombok, Surabaya, Semarang, Bandung, Cirebon, Subang, Jogya, Madiun, Tulung Agung, Makassar, Manado, Banjar Masin, Pontianak, Balik Papan, Tarakan dan Samarinda.

Hari Osteoporosis Nasional telah diperingati selama 7 tahun, sejak tahun 2002 dan dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI. Hari Osteoporosis Nasional merupakan program Departemen Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Perosi, Perwatusi dan swasta.

Presiden: Nila is The Great Woman

3

posted by | Posted in , , | Posted on

Sumber : republika.co.id

JAKARTA --Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara soal diskualifikasi Nila Djoewita Moeloek sebagai calon menteri kesehatan (menkes). SBY juga membantah Endang Rahayu Sedyaningsih diangkat sebagai menkes tanpa tes. Berdasarkan hasil seleksi, SBY mengatakan, Nila unggul di beberapa bidang.

Tapi, Ada satu dua titik yang menurut penilaian saya, tidak tepat kalau beliau saya forsir menempati pos departemen itu, kata SBY saat menyampaikan sam butan pada sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Jumat (23/10) siang. Alhasil, setelah melakukan pembahasan dua hari, atas nama konsep the right man, on the right place, in the right time, SBY menga takan, memberitahukan persoal an itu kepada Nila, lewat anggota tim kecil, Hatta Rajasa. Saya sendiri, insya Allah, akan bertemu langsung dengan beliau, katanya.

SBY berharap Nila masih bersedia mengemban tugas lain yang lebih sesuai. Sejak 2004, SBY mengaku telah ingin mengajak Nila masuk kabinet, karena Nila mempunyai expertise. She is the great woman, tetap saya hormati untuk bisa berkiprah di medan pengabdian yang tidak kalah mu lianya dengan sekarang,kata SBY.

Semula, Nila dipanggil di Cikeas untuk menjalani fit and pro per test, serta telah mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tapi, yang kemudian menjadi menkes adalah Endang Rahayu Sedyaningsih. Tidak benar kalau Ibu Endang Rahayu tidak mengikuti seleksi, terutama bagian-bagian utama. Ini saya jelaskan, karena saya tadi pagi (Jumat pagi), masih men dengar, Ibu Endang tiba-tiba diambil Presiden tanpa tes, kata SBY.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, diskualifikasi Nila merupakan urusan kedokteran. Saya tidak punya kewenangan bicara itu,katanya. Hatta membantah nama Endang tiba-tiba muncul. Menurut dia, Presiden mempunyai sembilan lapis biodata calon menteri. Nama Endang, kata dia, isa dari praktisi di bidang kesehatan. Bisa dari tim kecil, berbagai macam. Hatta mengatakan, yang menghubungi Endang adalah Sudi Silalahi. Hatta bertugas menyampaikan kepada Nila bahwa yang bersangkutan tak masuk kabinet.

Penasaran Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menilai, masuknya Endang terkesan dipaksakan. Kita penasaran, ada apa ini? Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Jose Rizal Jurnalis, mengatakan, ada indikasi kuat Endang titipanAmerika. Pasalnya, kata dia, Endang merupakan pe neliti Depkes yang dekat dengan Namru-2. Endang, kata Jose Rizal, bahkan pernah berseteru dengan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari yang berusaha keras menutup Namru-2. Siti Fadilah kemudian berhasil menutup Namru-2 per 16 Oktober. Tapi, posisi menkes kemudian beralih kepada Endang.Jose Rizal menilai diskualifikasi Nila dari calon menkes, mengadaada.

Bagaimana mungkin dokter ahli mata yang sering melakukan bedah mikro yang sangat sulit, karena bergeser sedikit saja bisa fatal, kok dinyatakan mudah stres. Bedah mikro itu penuh dengan tekanan dan operasi yang sulit. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfidz, berharap, kontroversi pengangkatan Endang dihentikan. Beri kesempatan yang bersangkutan membuktikan kiner janya sampai publik mengetahui apakah menteri tersebut benar-benar berbuat demi kepentingan rakyat atau hanya titipan lembaga internasional.wed/yli


Habis Namru-2, Terbitlah IUC


Setelah melalui pergulatan bertahun-tahun, Laboratorium Riset Medis Angkatan Laut Amerika Serikat (Naval Medical Research Unit-2/Namru2), akhirnya takluk di tangan Siti Fadilah Supari. Menteri kesehatan yang pernah mengobarkan rang virusmelawan Amerika Serikat (AS) di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ini menamatkan riwayat Namru-2 lewat surat No 919/Menkes/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

Tapi, hanya dalam sepekan, reinkarnasi Namru-2 sudah disiapkan. Adalah Endang Rahayu Sedyaningsih, yang langsung mengibarkan lembaga baru itu, saat dilantik sebagai menteri kesehatan di Istana Negara pada Kamis (22/10). Saat itu, dia baru menyebut kerja sama dengan AS dilanjutkan, tapi dalam format hubungan sipil-sipil.

Hubungan baru ini menghilangkan unsur militer AS, seperti yang ada dalam kerja sama Namru-2. Jumat (23/10), seusai sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Endang menyebut nama lembaga itu, yaitu Indonesia-United States Center for Medical Research (IUC). IUC inilah yang akan melanjutkan kerja sama di bidang teknik biomedis. (Namru-2) ditutup, karena itu militer. Yang tetap berlangsung kerja samanya,kata Endang usai sidang paripurna yang merupakan sidang perdana KIB II.

Endang menyebut pendirian IUC itu termasuk dalam program 100 hari departemen yang dipimpinnya. Lembaga ini ditargetkan eksis pada Januari 2010. Dalam IUC, kerja sama RI-AS mencakup bidang yang luas, salah satunya biomedis untuk pengembangan vaksin, alat diagnostik, dan identifikasi virus atau bakteri.

Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Jose Rizal Jurnalis, khawatir IUC hanya akan menjadi reinkarnasi Namru-2. Sementara, Komisi IX pun sudah menanti kedatangan Endang ke Senayan. Kita akan menanyakan kedekatan dia (Endang) dengan Namru-2,kata Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, Ribka Tjiptaning.wed/yli

Menkes Pastikan RI-AS Tetap Kerjasama Soal Laboratorium Biomedis

2

posted by | Posted in , ,



Sumber : detik.com


Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih menjamin bila Depkes akan tetap akan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, meski Namru 2 telah dihentikan. Kerjasama yang dilakukan dengan membentuk laboratorium biomedis.

"Kerjasama Indonesia-AS yang meliputi hal yang luas, salah satunya adalah laboratorium biomedis," ujar Menkes usai mengikuti sidang paripurna kabinet di Kantor Setneg, Jl Majapahit, Jakarta, Jumat (23/10/2009).

Menkes menjelaskan, keberadaan  Namru di Indoensia sudah tidak ada lagi karena sudah diganti dengan IUC (Indonesia-United States Center for Medical Research).

Laboratorium biomedis seperti apa? "Nanti akan diatur lebih lanjut. Intinya adalah untuk kemajuan teknologi di bidang biomedis," jawab Endang.

Lebih lanjut Endang menjelaskan, laboratorium tersebut nantinya bisa dipakai untuk pengembangan vaksin, pengembangan alat diagnostik, identifikasi virus atau bakteri.

"Nanti saya lihat lagi. Saya akan usahakan. Itu termasuk dalam program 100 hari," imbuhnya.

"Sekarang Puskesmas dan Posyandunya kita perkuat lagi. Itu masuk dalam program 100 hari. Bagaimana ketenagaannya, bagaimana ketersediaannya, bagaimana fasilitas dan sebagainya." tambahnya.

Jamkesmas bagaimana? "kita teruskan. tentu kita akan lihat macetnya di mana, masalahnya di mana, kan ada tagihan yang belum diselesaikan," pungkasnya. (anw/ndr)



Endang dan Perempuan di Kramat Tunggak Endang pernah menulis buku tentang perempuan-perempuan di Kramat Tunggak

3

posted by | Posted in | Posted on

Endang Rahayu Sedyaningsih disalami SBY usai diaudisi jadi Menteri Kesehatan (Rumgapres/ Anung)
VIVAnews - Menteri Kesehatan Indonesia yang baru, Endang Rahayu Sedyaningsih berlatar belakang sebagai peneliti.

Ditanya apa fokus penelitian yang pernah di kerjakan, Endang mantap menjawab penyakit seksual menular.

"Dalam penelitian, saya lebih fokus dalam penyakit seksual menular atau yang lebih disebut epidemologi sosial," kata Endang di rumahnya di Jalan Pendidikan Raya III, Blok J-55 Kompleks IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis 22 Oktober 2009.

Endang mengaku penelitiannya fokus pada penyakit AIDS. Dia bahkan punya buku soal penelitiannya itu. "'Saya juga pernah menulis buku tentang perempuan-perempuan di Kramat Tunggak," kata dia.

Demi menulis buku itu, Endang berkali-kali meneliti perempuan -perempuan di Kramat Tunggak, kawasan lokalisasi paling besar di Jakarta Utara. Dia meneliti penyakit menular yang berkembang di sana. Hasil penelitian itu diramu dalam sebuah buku.
Penelitian dan menulis tentang perempuan-perempuan di Kramat Tunggak itu menyebabkan Endang memahami betul bahaya penyakit menular. Dia juga tekun meneliti obat yang tepat untuk berbagai penyakit itu.

Walau mendalami penyakit seksual,  Endang berjanji bahwa setelah jadi menteri dia  juga akan fokus ke penyakit menular lain seperti H5N1 [flu burung] , H1N1 [flu babi] AIDS, dan SARS," tambah dia.

****
Endang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1979).

Setelah lulus strata 1 di FK UI, Endang pun meneruskan gelar master dengan spesialisasi Kesehatan Publik. Endang pun lulus dengan gelar Master of Public Health, pada Juni 1992 dari Harvard School of Public Health, Boston, Amerika Serikat.

Di tempat kuliahnya, Endang melanjutkan studinya. Pada Maret 1997, Endang pun mendapat gelar Doctor of Public Health, dari tempat yang sama, Harvard School of Public Health.

Selepas kuliah di FKUI, Endang sempat bekerja di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, pada 1979-1980. Kemudian, pada 1980-1983, Endang berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini, Endang menjabat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Waipare, NTT.

Lalu, dia berlanjut tugas kembali ke Jakarta. Endang dipercaya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI pada 1983-1997. Tidak hanya di level lokal dan Tanah Air, karir Endang juga terbilang gemilang di kancah dunia.

Di Badan Kesehatan Dunia (WHO), Endang memegang peran penting. Dia menjabat penasihat teknis pada Departemen Penyebaran Penyakit dan Respons di Geneva, Swiss, tahun 1997-2006.

Karir Endang terus moncer, hingga menjadi koordinator riset Avian Influensa tahun 2006. Kini, Endang menjabat Direktur Pusat Riset dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Departemen Kesehatan sejak Februari 2007, sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Kesehatan.

Pesan Komisi IX pada Menkes Endang Rahayu

2

posted by | Posted in ,

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengaku kaget ketika nama Endang Rahayu Sedyaningsih disebut sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Padahal, sebelumnya nama Guru Besar FK UI Nila Moeloek yang disebut-sebut sebagai pengganti Siti Fadillah Supari.

"Munculnya nama menkes ini saya juga sedikit kaget. Karena isu besarnya bukan Endang Rahayu, tapi Nila Moeloek," tuturnya seusai memimpin rapat Komisi IX di ruang komisi, Kamis (22/10).

Ribka mengaku mendengar ada masalah dengan tes kesehatan Nila Moeloek. Namun, Ribka juga heran karena hanya Nila yang gagal masuk kabinet karena masalah tes kesehatan juga terjadi pada empat calon lainnya. "Kenapa hanya ibu Nila yang diganti?" tanyanya.

Ia mengutarakan, dalam pertemuan Komisi IX sebelumnya dengan mantan Menkes Siti Fadillah Supari, Komisi IX sudah mendesak Siti Fadillah untuk membubarkan dan menolak NAMRU (Naval Medical Research Unit 2). NAMRU adalah laboratorium penelitian penyakit menular milik Amerika Serikat di Indonesia. Keberadaan lembaga ini dianggap sebagai intervensi Amerika Serikat ke Indonesia.

"Ke depan kita minta ini tak terjadi lagi, apalagi sudah diundangkan lima persen anggaran kesehatan. Jangan lagi melirik ke Amerika, anggaran dimainkan. Saya enggak tahu bagaimana dia (Endang) akan menanggapi eselon I yang dulu jadi komandan-komandannya," tandasnya.

Ribka mengatakan, Komisi IX akan terus melakukan kontrol terhadap Departemen Kesehatan dan panitia anggaran. Komisi IX akan segera mengagendakan rapat kerja dengan Menkes baru untuk mengetahui visi dan misinya serta konfirmasi sikapnya terhadap NAMRU.

Siti Fadilah Supari menuding Endang dekat dengan NAMRU. Menurut Siti, Endang pernah mengirim sampel virus flu burung ke Amerika Serikat. Hal ini bertentangan dengan sikap Siti yang menolak memberikan sampel virus kepada pihak asing. Akibatnya, Endang dimutasi. Endang sendiri membantah tudingan ini.

Inilah Program Kerja Bu Menkes Endang

3

posted by | Posted in ,


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan terpilih DR Endang Rahayu Sedyaningsih akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, rumah sakit, dan puskesmas di Indonesia untuk menghadapi masalah penyakit menular yang sering dialami negara berkembang. Program itu akan diprioritaskan dalam tahun pertama kepemimpinannya di Departemen Kesehatan.

"Indonesia negara berkembang masih menghadapi penyakit atau masalah kesehatan yang biasa dialami negera berkembang seperti penyakit menular. Pada tahun-tahun pertama itu yang ingin ditangani," ucap dia saat jumpa pers di kediamannya di Kompleks IKIP, Duren Sawit, Jakarta, Kamis (22/10).

Endang menjelaskan, ia juga akan melaksanakan reformasi sektor kesehatan yang menjadi agenda Presiden. Selain itu, semua program yang baik untuk masyarakat selama kepemimpinan Siti Fadilah Supari seperti Jamkesmas akan dilanjutkan. "Saya kira semua program baik. Mungkin ada yang perlu difokuskan. Yang pasti good governance," jelas dia.

Menurut peraih Doktor Kesehatan Masyarakat di Harvard University itu, semasa kepemimpinan Siti Fadilah, Indonesia telah mendekati target MDG's. Hal itu ditunjukkan penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, pengurangan persentasi gizi buruk, dan penyakit menular. "Ke depan target harus dicapai, bahkan dilampaui," tegasnya.

Kerja sama internasional

Lebih lanjut Endang menjelaskan, ia akan tetap menjalin kerja sama intenasional di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular yang sering dialami Indonesia. Namun, kerja sama itu harus transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, kata penulis buku berjudul Perempuan-perempuan Kramat Tunggak itu, ia akan berusaha memperpanjang usia harapan hidup di Indonesia. "Namun, orang-orang yang usia tua akan bertambah. Itu artinya jadi masalah baru. Kita harus sediakan layanan kesehatan untuk orangtua karena masalah-masalah kesehatan orangtua berbeda," jelas dia.

Dr dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Menteri Kesehatan 2009-2014

2

posted by | Posted in , ,

Sumber : depkes.go.id

Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.PH, ditetapkan sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) menggantikan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K). Pengumuman susunan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara tanggal 21 Oktober 2009 jam 22.00. Endang Rahayu Sedyaningsih, sebelumnya adalah Peneliti Utama pada Puslitbang Bio Medis dan Farmasi Badan Litbangkes dan pernah menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bio Medis dan Farmasi Badan Litbangkes Depkes.

Endang R. Sedyaningsih lahir di Jakarta, 1 Februari 1955 adalah lulusan FK Universitas Indonesia tahun 1979. Gelar Master on Public Health dan Doktor Kesehatan Masyarakat diperoleh di Harvard University, USA tahun 1992 dan 1997. Buah perkawinannya dengan dr. MJN Mamahit, Sp.OG, dikaruniai 3 orang putra dan putri, Arinanda Wailan Mamahit, Awandha Raspati Mamahit, dan Rayinda Raumanen Mamahit.

Endang Sedyaningsih, memulai karirnya di Departemen Kesehatan sejak tahun 1990. Tahun 2004 sebagai pejabat fungsional dengan pangkat Peneliti Madya. Pada 26 Januari 2007 dipercaya oleh Menkes Siti Fadilah Supari sebagai Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi. Pada 24 Juli 2008 sebagai peneliti Madya dan sejak 1 Agustus 2008 sebagai Peneliti Utama pada Puslitbang Biro Medis dan Farmasi.

Sebagai seorang peneliti, Endang R. Sedyaningsih sudah dua kali memperoleh penghargaan yaitu sebagai Penulis Artikel terbaik ke-2 Badan Litbangkes tahun 2000, Presentasi Poster Terbaik ke-3 pada Conferensi Asia Pasifik ke-3 tentang Perjalanan Kesehatan.

Karya-karya Endang R. Sedyaningsih diantaranya adalah Pengembangan Jaringan Virologi dan Epidemiologi Influenza di Indonesia (2007), Karakteristik kasus-kasus flu burung di Indonesia (Juli 2005-Mei 2006), dan Kajian penelitian sosial dan perilaku yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS di Indonesia (1997-2003)

Siti Fadillah: Tolong Awasi Jamkesmas!

3

posted by | Posted in , , | Posted on

 sumber : banjarmasinpost.co.id

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari berpamitan dengan beberapa rekan media menjelang berakhir masa jabatannya. Jika tidak terpilih jadi menteri lagi, Siti Fadillah siap untuk menjadi pengamat kesehatan. "Setelah ini mungkin saya tetap jadi pengamat," ujar Siti di rumah dinasnya, Jl Denpasar No 14, Jakarta, Minggu (18/10).

Selain itu, Siti Fadillah juga sudah berencana untuk kembali mengeluarkan bukunya. Kali ini tema yang diambil seputar kegiatannya selama menjabat sebagai Menkes.

"Tanggal 6 (November) saya mau launching buku, dimulai saat melaksanakan pekerjaan," kata Siti yang terlihat santai mengenakan kemeja corak bunga-bunga.

Selepasnya dari Menkes, Siti Fadillah meminta agar media dan masyarakat terus mengawasi program-program yang sudah berjalan selama ini. "Mengenai program-program yang sudah dijalankan, supaya terus diawasi. Sejauh mana pelaksanaannya, terutama mengenai Jamkesmas," tandasnya. (dtc)

Depkes Jalin Kerjasama Dengan Dephukham

2

posted by | Posted in , | Posted on

sumber : depkes.go.id

Departemen Kesehatan dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bersepakat menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipinang. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, SH, MH di Gedung Depkes Jakarta, 16 Oktober 2009.

Tujuan kesepakatan ini adalah dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kesehatan di RS Cipinang bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat umum sekitar.

Menkes mengatakan, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipinang menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan perhatian dan upayanya di bidang pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan dan Lapas Cipinang.

Menurut Menkes, upaya kesehatan harus ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada masyarakat rentan seperti masyarakat miskin, daerah terpencil dan perbatasan, serta masyarakat khusus seperti warga binaan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipinang menjadi sangat relevan dan strategis.

Menkes menambahkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang dituangkan dalam berbagai program pembangunan kesehatan tidak akan mencapai hasil yang maksimal bila hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan saja, namun memerlukan dukungan dari berbagai sektor lain, baik oleh instansi Pemerintah maupun oleh peran serta masyarakat.

Lingkup kesepakatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS Cipinang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, bimibingan teknis dan manajemen RS.

Kerjasama ini berlaku untuk lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama

Depkes Jalin Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Sudan

1

posted by | Posted in , | Posted on

sumber : depkes.go.id

Depkes RI dan Kementerian Kesehatan Republik Sudan sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan, obat-obatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dan kesehatan masyarakat. Penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (Mou) dilakukan Menteri Kesehatan RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) dengan Menteri Kesehatan Republik Sudan, Dr. Tabita Botros Shokai di Ruang Cut Mutia, Gedung Depkes Jakarta, 12 Oktober 2009.

Acara penandatanganan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Depkes, dr. Sjafii Ahmad, MPH, Inspektur Jenderal Depkes, Dr. Faiq Bahfen, SH, Kepala Badan PPSDM, dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH dan beberapa pejabat lainnya.

Rencana kerja sama ini sudah dibahas sejak lama. Program kesehatan mereka belum semaju di Indonesia. Jadi mereka ingin belajar bagaimana menangani bencana, menurunkan kematian ibu dan anak serta menyediakan kebutuhan tenaga kesehatan dan obat-obatan, ujar Siti Fadilah Supari kepada para wartawan menjelaskan kerja sama Indonesia dengan negara Afrika itu.

Menkes menambahkan, selain bertukar pengetahuan mengenai program, penyediaan tenaga kesehatan dan penanganan bencana, kedua negara juga akan melakukan kerja sama dalam riset medis, manajemen rumah sakit, kesehatan lingkungan penanggulangan penyakit menular dan gizi.

Sebagai tindak lanjut penandatangan, kedua negara akan menyusun pengaturan-pengaturan spesifik, program serta proyek-proyek yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut.

Pejabat kedua negara selanjutnya akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang akan menetapkan bentuk, metode dan batasan kerja sama serta mengkaji dan menganalisa hasil kerja sama.

Kerjasama ini akan meneruskan dan memperkuat hubungan kedua negara khususnya kerjasama bidang kesehatan, ujar Menkes.

Kerjasama ini berlaku untuk masa tiga tahun dan mengakhiri kerjasama yang telah dibuat sebelumnya oleh Depkes RI dan Kementerian Kesehatan Sudan yang ditandatangani di Khartoum, Sudan pada 22 April 2009 silam

Kisah Korupsi Ayat Terkait Rokok di UU Kesehatan

4

posted by | Posted in , | Posted on

Sumber : detik.com

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta- Satu ayat di UU Kesehatan yang berkaitan dengan rokok dikorupsi setelah disahkan pada 14 September 2009. Di mana proses korupsi ayat itu bisa dilakukan? Siapa yang kemungkinan bisa mengkorupsi ayat itu?

Ayat 2 yang dikorupsi itu memang menjadi inti dari Pasal 113. Berikut petikan lengkap Pasal 113 yang terdiri dari 3 ayat:

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Nah, saat dikirimkan ke Setneg untuk ditandatangani dan menjadi Lembaran Negara, pasal 2 dihapus. Pasal 3 menjadi pasal 2.

Adalah mantan anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrat (PD) dr Hakim Sorimuda Pohan SpOG yang concern terhadap masalah rokok yang memergoki masalah ini karena mendapat protes dari masyarakat.

"Di alat komunikasi saya banyak yang protes. 'Pak ini sudah dikebiri, yang di FB berbeda dengan yang sekarang, sudah disunat'" kisah Hakim yang menerima protes saat kembali dari Tasikmalaya memberikan advokasi kesehatan reproduksi.

Hakim pun memeriksa naskah yang dimilikinya saat disahkan dan diketahui Pasal 113 itu lengkap. Dia lalu melacak ke bagian Sekretariat DPR dan menerima naskah UU Kesehatan. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX pun menjelaskan bahwa naskah itu sudah dikembalikan dari Setneg.

"Nah ini, kenapa tinggal 2 ayat? Mereka katakan kembali dari Setneg sudah seperti ini. Saya tak percaya begitu saja, karena sampul luarnya sudah bahan final, sudah ada kertas putih tebal hardcover mengkilap berlogo DPR RI warna emas, itu artinya draf final dari DPR. Mengapa bisa berubah?" cerita Hakim saat jumpa pers di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2009).

Dia lalu membuka ayat penjelasan di draf final itu. Dan ternyata ayat penjelasnya masih mensyaratkan pasal 113 itu 3 ayat. Personel yang ada di bagian sekretariat pun tidak bisa berkata apa-apa.

"Kalian hati-hati ya, mungkin saja dari kalian ada yang menerima dari industri rokok. Mungkin menerima Rp 5 miliar atau berapa, hati-hati kalian!" ancam Hakim pada Sekretariat DPR.

Saat itu Hakim dan pegiat antirokok pun rapat di ruangannya. Hakim memutuskan untuk mengirimkan surat ke pimpinan pansus UU Kesehatan yang juga pimpinan Komisi IX, Ketua DPR, Badan Kehormatan dan Presiden tertanggal 29 September 2009.

Menurut Hakim, baru sekarang ini hal tentang rokok masuk dalam UU Kesehatan. UU Kesehatan yang lama UU 23/1992 pasal yang mengatur tentang tembakau tak berhasil masuk karena ada permainan dari industri rokok. Yang bisa masuk menyangkut psikotropika.

"Sekarang Alhamdulillah bisa masuk. Ini seperti take and give. RUU Perlindungan Dampak Tembakau jadi dijegal, tak diapa-apakan di Badan Legislasi (Baleg) DPR," kata dia.

Sedangkan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad yang mendapatkan draf UU Kesehatan saat disahkan terkejut ayat 2 Pasal 113 itu hilang dari soft copy UU Kesehatan versi Setneg yang dikirimkan ke emailnya.

"Saya marah-marah. Saya langsung berkomunikasi dengan Irjen Depkes Faiq Bahfen apakah itu sengaja dihilangkan? Dia bilang tidak hilang, lalu saya ngecek di Kabag Biro Hukum Depkes Pak Budi, dia juga bilang itu tidak hilang. Ternyata Depkes tidak tahu ayat itu hilang," kata Kartono.

Sebelumnya Kartono juga sempat menyayangkan karena pasal yang mengatur tentang iklan rokok disepakati pemerintah dan DPR untuk dihilangkan. Untuk ayat 2 Pasal 113 ini, Kartono menduga ada ketidaksinkronan.

"Jadi hilangnya atas pengetahuan Setneg, Sekretariat DPR atau bahkan atasannya Pak Faiq (Menkes)?" ujar Kartono.

Depkes Kirim Tim Advance Kesehatan Haji ke Arab Saudi

1

posted by | Posted in , ,

 Sumber : depkes.go.id

Hari ini, Departemen Kesehatan mengirim tim advance kesehatan haji yang berjumlah 5 orang menuju Arab Saudi. Kelima orang tersebut terdiri dari Dr.dr.Barita Sitompul, SpJP (Ketua), Bambang Suprayitno (Bendahara), Drs.Bowo,Apt ( Perbekalan), dr. Gembong (Sanitasi Surveilans) dan Azandi Mirza Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu ) bidang kesehatan, demikian penjelasan Dr.dr.Barita Sitompul, SpJP Ketua Koordinator Penyelenggara Kesehatan Haji Indonesia tahun 2009.

Menurut dr. Barita, keberangkatan tim advance kesehatan ini untuk mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Oleh sebab itu tim ini harus sampai di Arab Saudi lebih dahulu sebelum kedatangan jamaah haji Indonesia.

Di Arab Saudi, tim akan melakukan koordinasi dengan berbagai sektor, termasuk berkomunikasi dengan rumah sakit yang ada di Jeddah, Mekah dan Madinah. Hal ini dilakukan agar saat pelaksanaan haji tahun 2009, kerjasama pelayanan kesehatan haji dapat berjalan lancar.

Bagian perbekalan akan melakukan perekrutan tenaga baru pengemudi ambulan. Walau tahun sebelumnya sudah melakukan perekrutan, tapi masih perlu verifikasi kembali, untuk memperoleh tenaga pengemudi yang lebih baik dan mengganti tenaga pengemudi yang sudah tidak bersedia bekerja lagi. Kurang lebih 150 orang yang harus direkrut, mereka adalah tenaga pengemudi, tenaga bidang farmasi, bidang informasi dan tenaga sanitasi surveilans tambahan. Semua ini membutuhkan waktu yang cukup agar memperoleh tenaga yang berkualitas, kata dr. Barita.

Tim perbekalan juga harus membantu penerimaan obat pada saat serah terima obat dari pengirim yang jumlahnya kurang lebih 40 ton. Selain itu, juga harus menempatkan obat di rumah sakit baru. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu perlu pengaturan yang tepat dan cepat, agar pada saat distribusi obat mekanismenya dapat berjalan dengan lancar, tegas dr. Barita.

Dr. Barita menambahkan, khusus untuk anggota tim surveilans, ia akan melihat kondisi gedung asrama, poliklinik dan gedung lain terkait. Kemudian merancang mekanisme survielans, cara kerja baru sesuai dengan kondisi dan prinsip keilmuan. Untuk Siskohat tahap awalnya memasang instalasi di Jeddah, Mekah dan Madinah. Dengan demikian ketika jamaah haji datang, monitoring dapat berjalan dengan baik, karena sudah terekam dengan baik dalam Siskohat.

Mengenai masuknya bendara dalam tim advance, dr. Barita menjelaskan bendara adalah orang yang paling tahu tentang mekanisme pengeluaran uang dan penggunaan pembelian barang yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. “Perbekalan sudah harus tersedia sebelum jamaah haji datang”, jelasnya.

Tahun ini, jumlah jamaah haji Indonesia 192.835 orang akan diterbangkan dalam 478 kloter. Untuk mendukung pelayanan kesehatan haji ditugaskan 1.740 orang tenaga kesehatan, terdiri dari 1.434 orang (kloter) dan 306 (non kloter). Setiap Kloter terdiri dari satu dokter dan dua perawat. Tenaga kesehatan tersebut merupakan satu tim kesehatan haji yang akan mendampingi jamaah haji dalam kloter yang bersangkutan dari tanah air, Arab Saudi sampai ke tanah air kembali.

Tim kesehatan haji berasal dari berbagai daerah dan profesi selama ini memiliki kemampuan adaptasi kerja yang cukup tinggi. Dokter, perawat, gizi, suveilans dan tenaga kesehatan yang lain selalu solid dalam membangun tim kerja. Tak pernah ada konflik diantara mereka, walau harus bekerja lembur dan sedikit istirahat, tutur dr. Barita.

Menurut dr. Barita, selalu ada kendala setiap tahun dalam pelayanan kesehatan haji. Hal ini terjadi karena kesenjangan bahasa yang digunakan. Jamaah haji masih banyak yang tidak mampu berbahasa Arab atau Inggris. Kondisi ini cukup menyulitkan tenaga dokter maupun jamaah haji dalam berkomunikasi. Untuk memperkecil masalah komunikasi ini, petugas kesehatan melengkapi pasien yang dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi dengan panduan komunikasi sederhana. Pengalaman sebelumnya, panduan komunikasi sederhana ini dapat mengurangi kesenjangan komunikasi antara pasien dan dokter dalam memberi pelayanan kesehatan.

Untuk menjaga kesehatan jamaah haji di Arab Saudi, dr. Barita mengajak kepada seluruh jamaah haji agar memelihara kesehatan dengan makan, minum dan istirahat yang cukup. Selalu menggunakan masker untuk melindungi diri dari infeksi saluran nafas, debu dan penyakit menular yang menyebar melalui udara. Memperbanyak minum air putih untuk mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi. Selalu berkonsultasi masalah kesehatan dengan petugas kesehatan yang mendampingi. Menghindari keracunan makanan dengan memperhatikan warna, bau,rasa makanan sebelum mengkonsumsi dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa bila membeli makanan

Menkes Tolak Akui UU "Revisi"

0

posted by | Posted in ,

sumber : kompas.com

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan hanya mengakui Undang-Undang Kesehatan yang memuat ayat mengenai tembakau sebagai zat adiktif. Undang-undang itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, 14 September 2009.

Dalam UU Kesehatan yang beredar di masyarakat, ayat yang menyatakan tembakau sebagai zat adiktif tak tercantum atau hilang. Hilangnya ”ayat tembakau” tersebut menimbulkan kecurigaan adanya intervensi pihak luar.

Ayat (2) Pasal 113 UU Kesehatan yang hilang tersebut berbunyi, zat adiktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Ayat itu kemudian raib setelah perundang-undangan tersebut disetujui sekalipun penjelasan mengenai ayat itu masih termuat di dalamnya.

Departemen Kesehatan telah mengecek dan melihat perbedaan antara UU Kesehatan yang disetujui dalam rapat paripurna dan salinan yang diterima setelah pengesahan itu.

Siti Fadilah mengatakan tidak mengetahui bagaimana tepatnya ayat tersebut menghilang. ”Kami mempunyai keduanya dan memang ayatnya sudah hilang. Aneh ya, Ayat (2) hilang begitu saja. Kita pakai yang disahkan paripurna sebagai institusi tertinggi,” ujar Siti Fadilah, Senin.

Mantan anggota Panitia Kerja RUU Kesehatan dan anggota Southeast Asia Tobacco Control Alliance, Hakim Sorimuda Pohan, mengatakan, setelah disetujui dalam rapat paripurna, seharusnya perundang-undangan tersebut tidak dapat berubah lagi.

Hakim menjelaskan, pada 30 September 2009 ia menerima hasil cetakan UU Kesehatan yang sudah berlogo DPR dan tidak ada Ayat (2) Pasal 113 termuat di dalamnya. ”Saya bertanya ke Sekretariat Komisi IX DPR dan mendapatkan jawaban bahwa sekretariat menerima kembalian dari sekretariat negara dengan kondisi Ayat (2) sudah hilang,” ujarnya.

Menurut dia, pada 6 Oktober lalu ia ditemui Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR. Ia menginformasikan bahwa ayat tersebut sudah masuk lagi. ”Persoalannya tidak lagi sekadar ayat itu dimasukkan kembali, tetapi terdapat percobaan menghilangkan ayat,” ujarnya.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh ketika dikonfirmasi semalam langsung mengecek persoalan tersebut kepada Kepala Biro Persidangan Bambang Susetio Nugroho. Menurut Nining, dari hasil pengecekan ternyata informasi yang dia dapatkan, hilangnya pasal tersebut karena faktor teknis semata.

”Tidak ada yang hilang. Itu hanya teknis. Pada naskah asli pasal itu ada. Nanti akan ada perbaikan,” ujarnya.
Nining belum mengetahui secara pasti di bagian mana kesalahan itu terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Usut pelaku dan motifnya

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengatakan, ”kudeta redaksional” yang terjadi pada UU Kesehatan tak bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius yang semestinya harus diusut, siapa pelaku dan motifnya.”Jangankan menghilangkan butiran ayat dari sebuah pasal, mengubah titik-koma pun harus melalui Rapat Paripurna DPR,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fadjroel Falakh, menyoroti kurang ketatnya prosedur pembahasan RUU sebelum disetujui dalam paripurna. Ia menyayangkan tidak adanya pembacaan akhir atau final reading untuk setiap RUU yang dibahas DPR, mulai dari bagian pembuka hingga penutup. ”Kita tidak punya prosedur seketat itu,” ujar Fadjroel.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Lodewijk Gultom mengatakan, hilangnya satu ayat dalam UU Kesehatan memang keterlaluan. Hal itu bisa berdampak pada pidana politik, yaitu melemahkan wibawa pemerintah.

Secara hukum, ketentuan yang paling mengikat adalah ketentuan di dalam rapat paripurna. Meskipun sudah diumumkan dalam lembaran negara, UU Kesehatan itu masih bisa diubah dan dikembalikan sesuai dengan hasil rapat paripurna.

”Yang mengikat adalah RUU yang disahkan di paripurna. Jadi, jika telanjur dicantumkan dalam lembaran negara, pemerintah bisa meralat dengan menyusulkan ayat yang tertinggal dalam lembar negara baru,” ujar Lodewijk.

Jadi payung hukum
Hakim mengatakan, dengan tercantumnya ”ayat tembakau”, pemerintah berkewajiban menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa tembakau merusak dan menyebabkan kecanduan. ”Ayat itu memberikan payung hukum sekaligus mengakhiri debat kusir apakah tembakau menguntungkan atau merugikan negara. Selama ini selalu ada pembelaan bahwa cukai rokok menguntungkan karena memberikan tambahan penghasilan besar bagi negara. Akan tetapi, pendapatan itu semu karena yang membayar cukai itu bukan industri rokok, tetapi para perokok,” ujarnya.

Pakar dan pengamat kesehatan, Kartono Mohamad, mengatakan, kasus menghilangnya ayat tersebut harus diusut sampai tuntas oleh Badan Kehormatan DPR. ”Kasus itu juga akan dilaporkan ke kepolisian. Hilangnya ayat mengenai tembakau tersebut memunculkan kecurigaan adanya intervensi dari pihak luar,” ujarnya. (INE/SUT/ANA/NAL)

Kesehatan Jiwa Sebagai Prioritas Global 2009

2

posted by | Posted in | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ( HKJS ) 2009, merupakan Kampanye Kesadaran Global yang ditujukan untuk melanjutkan keinginan menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas global. Tidak ada diskriminasi bagi penderita gangguan jiwa dan kesehatan jiwa adalah bagian integral dari aspek kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Hal itu dikatakan dr. H. M. Aminullah, Sp.KJ, MM Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Depkes RI ketika membuka Mental Health Movement dalam rangkaian peringatan HKJS 2009, yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober di Bundaran Hotel Indonesia.

Peringatan ini mengangkat tema Kesehatan Jiwa di Pelayanan Kesehatan Primer : meningkatkan Penyembuhan dan Promosi Kesehatan Jiwa dengan sub tema Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Masalah Kesehatan Jiwa, ungkap Aminullah.

Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya promosi kesehatan jiwa untuk memberikan gambaran paradigma baru kesehatan jiwa kepada masyarakat luas secara langsung. Acara ini ikut melibatkan para ODS (Orang Dengan Skizofrenia) yang telah menjalani terapi dan telah dapat menjalani kehidupan dengan normal, kata Aminullah.

Diharapkan, kegiatan ini akan memberi pengaruh positif kepada masyarakat umum sehingga diharapkan dapat menerima dan memberikan perhatian yang tepat kepada orang yang mengalami gangguan jiwa serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat ”Tidak Ada Kesehatan tanpa Kesehatan Jiwa”, tegas Aminullah.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa Damayanti menyatakan masalah kesehatan jiwa mulai dari yang ringan seperti depresi sampai yang berat seperti skizoprenia adalah masalah medis, bukan karena kesurupan atau guna-guna.

Prevalensi masalah kesehatan jiwa saat ini cukup tinggi. Menurut WHO, 25 % dari penduduk dunia pernah menderita masalah kesehatan jiwa, 1 % diantaranya adalah gangguan jiwa berat, ujar Yeni Rosa.

Menurut Yeni, banyak hal yang dulu dianggap memalukan dengan dukungan media massa, sekarang dianggap biasa misalnya orang yang memiliki cacat tubuh, sekarang tidak malu berada di tempat umum. Bahkan stigma terhadap penderita HIV pun berkurang. Semua bergantung pada informasi, sosialisasi, public relation, dan pada akhirnya pembentukan opini masyarakat. Karena itu diharapkan media massa membantu menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan jiwa. Karena itu momen HKS ini penting bagi upaya kita bersama untuk menghapus stigma terhadap penderita masalah kesehatan jiwa.

Masalah kesehatan jiwa bisa diobati, apalagi dengan kemajuan pesat dari obat-obatan yang tersedia sekarang ini. Dengan pengobatan dan dukungan yang baik, bahkan orang dengan gangguan jiwa berat bisa diobati dan hidup normal serta produktif. Untuk itu PJS menyambut gembira pasal-pasal pada UU Kesehatan yang baru disahkan DPR yang mewajibkan Puskesmas untuk menyediakan layanan jiwa, ujar Yeni Rosa.

Orang dengan skizofrenia bukan ancaman bagi masyarakat, mereka justru sering menjadi korban kekerasan, hinaan, diskriminasi, dan pelalaian. Penderita penyakit lain yang tidak mendapat pengobatan mendapatkan simpati dari masyarakat, termasuk media massa, namun penderita gangguan jiwa yang tidak diobati menjadi bahan olok-olok, dikurung, dan dipasung. Perilaku penderita yang tampak menyimpang dari perilaku normal hanyalah gejala dari penyakit sebelum mendapat pengobatan, ujar Yeni Rosa.

Perlu dibedakan antara gejala dan penyakitnya. Dengan pengobatan yang baik, gejala-gejala tersebut bisa diobati dan dihilangkan.. Penderita gangguan jiwa sebagaimana penderita sakit lainnya perlu mendapat perlindungan dan pengobatan yang semestinya. Akan tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka belum mendapatkan akses terhadap pengobatan medis, ujar Yeni Rosa.

PJS adalah organisasi dari orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa beserta keluarganya, tenaga professional kesehatan jiwa dan orang-orang lain yang peduli. Anggota PJS sebagian besar adalah orang dengan skizofrenia (ODS), dan mereka hidup normal sebagaimana orang-orang lainnya

Sampai 9 Oktober 2009, 4.160 Orang Menjadi Korban Gempa Sumbar

1

posted by | Posted in , , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Sampai Jumat (9/10) pukul 18.00 WIB berdasarkan informasi yang dikumpulkan PPK Depkes, jumlah korban luka dan hilang akibat gempa bumi di Sumatera Barat mencapai 4.160 orang, terdiri 788 orang luka berat, 2.727 orang luka ringan dan 645 orang hilang. Selain itu terjadi pengungsian sebanyak 3.223 orang. Lokasi pengungsi di Kab. Agam tersebar di 3 lokasi di Kec. Tanjung Raya yaitu 2 titik Sungai Batang dan 1 titik di Sungai Tmapang.

Jumlah korban luka berat sebanyak 788 orang (412 di Kota Padang, 102 orang di Kota Pariaman, 4 orang di Kota Bukittinggi, 82 orang di Kab. Agam, 1 orang di Kab. Solok, 4 orang di Kab. Pasaman Barat, 175 orang di Kab. Padang Pariaman, dan 8 orang di Kab. Pesisir Selatan).

Jumlah korban luka ringan sebanyak 2.727 orang (1.690 orang di Kota Padang, 15 orang di Kota Padang Panjang, 4 orang di Kota Solok, 540 orang di Kab. Padang Pariaman, 5 orang di Kab. Pesisir Selatan, 23 orang di Kab. Pasaman, 410 orang di Kab. Pasaman Barat, dan 40 orang di Kab. Agam).

Selain itu sebanyak 645 orang dinyatakan hilang dengan rincian 4 orang di Kota Padang, 48 orang di Kab. Agam, dan 593 orang di Kab. Padang Pariaman.

Pasien yang masih dirawat inap di RS sebanyak 911 orang, dengan rincian 489 orang di Kota Padang, 182 orang di Kota Pariaman, 34 orang di Kota Bukit Tinggi, 5 orang di Kota padang Panjang, 7 orang di Kab Pesisir Selatan, 42 orang di Kab. Agam, 50 orang di Kab. Pasaman Barat, dan 2 orang dirawat di Jakarta. Dengan jumlah kumulatif pasien yang dirawat inap sebanyak 298 orang, dioperasi 339 orang dan dipasang pen 83 orang.

Pasien yang masih di rawat jalan, sebanyak 16.929 orang, dengan rincian kumulatifnya 576 orang di Kota Padang, 1.650 orang di Kota Pariaman, 150 orang di Kab. Padang Pariaman, 112 orang Kab. Pesisir Selatan, dan 5 orang di Kab. Padang Panjang, dan 14.236 orang di Kab. Agam .

Untuk membantu penanggulangan permasalahan kesehatan, tanggal 5 Oktober, Depkes mendirikan Posko Aju yang berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A, Padang. Tim dipimpin pejabat Eselon I dan dibantu 6 tim yaitu Tim Pencari Fakta, Tim Kesehatan Lingkungan, Tim Pendataan Kerusakan Fisik, Tim Surveilans, Tim Pelayanan Kesehatan dan Tim Logistik. Posko tersebut juga dilengkapi dengan tim mobile lengkap yang tenaganya berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim mobile terpadu yang sudah terbentuk 8 Tim di Kota Padang.

Tanggal 7 Oktober Depkes mengirimkan lagi tim ke-2 menggunakan mobil operasional dengan membawa 500 buah Polygip, 400 buah Policrepe, 30 set Acrilic, 30 buah skin traksi dewasa, 20 buah skin traksi anak dan 50 buah cancellous bone screws.

Bantuan yang telah diberikan Depkes, berupa ;

  • Biaya operasional sebesar Rp. 200 juta
  • 3 ton obat dan ATS 2.500 vial
  • 1.850 buah kantong mayat .
  • 15 ton MP-ASI .
  • 350 veltbed
  • Bahan dan alat kesehatan untuk pelayanan medis yang terdiri dari : 1.000 buah Baju Steril Dispossible, 3 set Orthopedic set, 1 set Orthopedic Battery – Driven Drill, 1 set Bor Orthopedic Manual, 1 set Basic Mayor Surgery Set, 3 set Vena Sectio Set, 1 set Abdominal Operation Instrumen Set, 1 unit Sterilisator, 1 koli Kertas Steril, 123 koli Gips, 100 roll elastic verban 10 cm x 4,55 m, 100 roll elastic verban 15 cm x 4,55 m, 100 roll polygip 10 cm x 2,7 m, 100 roll polygip 15 cm x 2,7 m, 550 unit External Fixator, 9 box Benang jahit 1.0, 9 box Benang jahit 2.0, 9 box Benang jahit 3.0, 50 roll Silk cassette 1.0, 25 box Silk 3.0 cutting, 25 box Silk 3.0 tapper, 50 Silk 2.0 cutting, 2 unit ventilator mobile, 2 unit suction pump dan 302 set implant (plate).
  • Bahan dan alat untuk Penanggulangan Penyakit Menular dan kesehatan lingkungan yang terdiri dari : 1.000 buah baju operasi disposibel, 2 unit tenda berikut genset, 2 buah mesin fog, 500 buah kelambu, 2 drum seruni, 10 dus jentik, 2 dus PKD, 3 dus PKD 2 (infus set), 5.000 kantong ringer laktat, 5.000 bungkus oralit 200 ml, 400 set IV catheter, 100 set wing needle anak, 200 buah dirigen, 10 drum kaporit, 300 liter lysol, 1.000 kg penjernih air tawas, 200 buah pot kaporit, 5.000 buah polybag sampah, 500 botol air rahmat, 4.000 buah masker.
Sejak tanggal 1 Oktober 2009, telah memobilisasi bantuan tenaga kesehatan ke lokasi bencana yang berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan di Sumatera, Jawa, Sulawesi, TNI, POLRI, LSM dan sebagainya. Tenaga yang ada saat ini di lokasi sebanyak 1.139 orang, terdiri dari 10 tenaga assesment, 349 tenaga medis, 260 tenaga paramedis, 42 tenaga kesehatan masyarakat, 20 tenaga farmasi, 52 tenaga DVI dan 404 tenaga lainnya. Sebagian besar tenaga telah didistribusikan ke Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Pariaman dan Kab. Agam

Menkes Canangkan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tahun 2009 Print

0

posted by | Posted in , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Pada hari Kamis, 8/10/09 di Desa Lueng Bata Kota Banda Aceh dicanangkan dimulainya Kampanye Imunisasi Campak dan Polio secara serentak di 3 provinsi : Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Kampanye ini dilaksanakan dari tanggal 6 – 24 Oktober 2009. Pencanangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes mewakili Menteri Kesehatan.

Kampanye ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap pelaksanaan. Tahap pertama, tahun 2009, meliputi provinsi Aceh, Sumut, Maluku Utara dan menyusul provinsi Papua bulan November 2009. Tahap kedua (tahun 2010) meliputi provinsi Maluku, Papua Barat, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Kepri, NTT, dan Banten. Tahap ketiga (tahun 2011) meliputi provinsi Kaltim. Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sultra, Sulut, Sulbar, Sulteng, Gorontalo. Kegiatan ini sesuai Kepmenkes No. 473/Menkes/SK/VI/2009 tentang Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tambahan Secara Bertahap tahun 2009-2011.

Dalam konteks dunia, kampanye ini berkaitan erat dengan komitmen global eliminasi kematian akibat campak pada tahun 2015. Selain itu, salah satu target yang juga dicanangkan dalam Millenium Development Goal (MDG’s) adalah menurunkan angka kematian anak Balita.

Menkes dalam sambutan yang disampaikan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL Depkes mengatakan salah satu dari 17 program pokok pembangunan kesehatan adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang salah satu sasarannya untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) atau imunisasi bagi semua anak pada tahun 2010 sampai di tingkat desa. Artinya pada tahun 2010, minimal 80% bayi di semua desa harus memperoleh imunisasi dasar.

Menurut Menkes, sesuai dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) tahun 2003, Indonesia berkomitmen menurunkan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak hingga 90% pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2000. Untuk itu telah dilaksanakan imunisasi dasar (BCG, DPT, POLIO, Campak dan Hepatitis B). Imunisasi campak dosis pertama diberikan kepada anak usia 9 bulan dan dosis kedua pada anak SD untuk menghilangkan kelompok rentan.

Hingga kini penyakit campak dan polio masih menjadi ancaman kecacatan dan kematian bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, campak berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dengan angka kematian yang tinggi. Kajian surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis) menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang tidak mendapat imunisasi polio sehingga dikawatirkan dapat menimbulkan kembali KLB polio di masa mendatang.

Sasaran imunisasi tambahan campak adalah anak usia 9-59 bulan berjumlah 1.866.437 anak. Sedangkan sasaran imunisasi polio tambahan adalah anak usia 0-59 bulan sebanyak 2.277.355 anak. Target cakupan kedua jenis imunisasi ini minimal 95%. Imunisasi akan diberikan di pos-pos Pelayanan Imunisasi yang ditentukan dengan tanda khusus yaitu Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Imunisasi campak diberikan dengan cara suntik oleh petugas kesehatan yang terlatih, sedangkan imunisasi polio diberikan secara oral (ditetes melalui mulut).

Menurut Prof. Tjandra Yoga, meskipun campak telah masuk ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 1982, namun sampai saat ini masih ditemukan kejadian luar biasa (KLB) campak. Hal ini disebabkan cakupan imunisasi campak belum merata. Hambatan di lapangan, diantaranya letak geografis yang sulit dijangkau oleh petugas kesehatan, data sasaran yang kurang akurat, serta keterbatasan biaya operasional.

Selain itu, masih ada masyarakat yang menolak imunisasi karena takut ada efek samping (kejadian ikutan pasca imunisasi/KIPI). Padahal vaksin campak tergolong aman, meskipun dapat menimbulkan reaksi pada sebagian kecil anak, namun jarang bersifat serius. Reaksi dapat berupa ruam-ruam kulit ringan, demam ringan, pilek adalah reaksi yang paling umum ditemui setelah imunisasi dan dapat diobati. Imunisasi polio juga aman, ujar Prof. Tjandra.

Menurut Prof. Tjandra, tanpa imunisasi, penyakit campak akan menyerang hampir setiap anak, dan mampu menyebabkan cacat dan kematian karena komplikasinya seperti radang paru (pneumonia), diare, radang telinga (otitis media) dan radang otak (ensefalitis) terutama pada anak dengan gizi kurang. Penyakit campak sendiri dapat menyebar melalui percikan ludah (droplet infection) yang keluar ketika bersin atau batuk. Virus campak menyerang sistem kekebalan tubuh. Gejala klinis yang timbul berupa demam, pilek, batuk disertai ruam/bercak merah pada permukaan kulit, mata merah.

Penyakit campak yang disebabkan oleh virus ini dapat dicegah jika seseorang mendapatkan imunisasi campak minimal dua kali yakni mendapatkan imunisasi dasar usia 9 bulan ditambah dengan dosis kedua pada anak sekolah dasar dan melaksanakan imunisasi tambahan melalui kampanye campak usia 9 – 59 bulan. Upaya imunisasi campak tambahan yang dilakukan bersama dengan imunisasi rutin terbukti dapat menurunkan kematian karena penyakit campak secara bermakna, tambah Prof. Tjandra.

Pembiayaan kampanye imunisasi campak dan polio ini bersumber dari dana APBN dan APBD. Khusus tahun 2009 juga didukung oleh GAVI, WHO dan UNICEF. Dalam pelaksanaannya Depkes bekerja sama dengan Depdagri, Depdiknas, Depag, PKK, Organisasi Profesi, Pemda dan LSM

Permasalahan Kesehatan Akibat Banjir di Kab. Garut dan Angin Puting Beliung di Kab. Gorontalo

0

posted by | Posted in , ,

Sumber : depkes.go.id

Permasalahan kesehatan akibat banjir di Kab. Garut Provinsi Jawa Barat dan angin puting beliung di Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo serta upaya penanggulangannya berdasarkan informasi yang diterima oleh Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari Dinas Kesehatan Kab. Garut dan Kab. Gorontalo tanggal 8 Oktober 2009 sampai pukul 08.00 WIB.

Kab. Garut
Pada tanggal 7 Oktober 2009 pukul 24.00 WIB telah terjadi tanah longsor di Desa Ciudan Kec. Singajaya, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat. Tanah longsor tersebut mengakibatkan sebanyak 1 unit rumah tertimbun. Kejadian tersebut menyebabkan 1 orang meninggal, 2 orang luka berat dan 1 orang hilang, namun tidak terjadi pengungsian.

Kab. Gorontalo
Seminggu sebelumnya, pada 30 September 2009 pukul 14.00 WITA, telah terjadi angin puting beliung di Desa Duloniyohu, Kec. Boliohuto, kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Akibatnya, sebanyak 101 rumah mengalami kerusakan, yang terdiri dari 25 rumah rusak berat dan 76 rumah rusak ringan. Selain itu, 1 unit mesjid dan 1 unit gereja juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban meninggal maupun pengungsian, namun 1 orang mengalami luka ringan.

Upaya yang telah dilakukan mencakup evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan pemantauan di lokasi bencana

Perkembangan Permasalahan Kesehatan Akibat Gempa Bumi di Kab.Kerinci, Jambi.

0

posted by | Posted in , ,

Sumber : depkes.go.id

Pada tanggal 1 Oktober 2009 pukul 08.52 WIB terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,0 SR pada kedalaman 10 Km yang berlokasi di 2,33 LS – 101,59 BT (46 Km Tenggara Sungai Penuh Jambi). Gempa terutama dirasakan di 13 desa dalam 5 kecamatan di Kab. Kerinci yaitu Kecamatan Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, Danau Kerinci dan Tiulak. Gempa bumi tersebut juga dirasakan di Kabupaten Merangin (Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai, Kecamatan Jangkat) dan Kota Sungai Penuh.

Sampai Rabu (7/10) pukul 17.00 WIB berdasarkan informasi yang dikumpulkan PPK Depkes, korban meninggal dunia sebanyak 3 orang di Kabupaten Kerinci, korban luka berat sebanyak 12 orang (fraktur 8 orang, luka bakar 1 orang dan trauma 3 orang) di kabupaten Kerinci. Semuanya mendapat perawatan di RS. Mayjend. H.A Thalib.

Korban luka ringan sebanyak 58 orang di Kabupaten Kerinci dan 1 orang di Kabupaten Merangin. Pengungsi berjumlah 15.798 jiwa dengan terdiri dari bayi 952 jiwa, balita 4.217 jiwa, ibu hamil 1.047, ibu menyusui 194, usia lanjut 3.242 jiwa di Kabupaten Kerinci.

Jumlah pasien rawat jalan 2.582 jiwa (hipertensi 1.066 jiwa, trauma 768 jiwa, dan lain-lain 748 jiwa) di Kabupaten Kerinci.

Sarana kesehatan yang rusak antara lain:

  • - Di Kabupaten Kerinci : 3 unit Puskesmas rusak ringan (Puskesmas sungai Tutung, Lolo dan Semerap), 2 unit Pustu rusak berat (Pustu Batang Merangin dan Pustu Muaro Imat), 2 unit Pustu rusak ringan (Pustu Pondok dan Lili Kecil), 1 unit rumah dokter rusak berat (Puskesmas Lolo), 1 unit rumah dokter rusak ringan (Puskesmas Semurup), 1 unit rumah para medis rusak berat (Puskesmas Lolo) dan beberapa bangsal di RS Mayjen H.A Thalib rusak berat. Toyal kerugian sebesar Rp.1.675.000.000,00.
  • - Di Kabupaten Merangin : 2 unit Pustu rusak berat.
  • - Di Kota Sungai Penuh : 2 unit Puskesmas rusak ringan (Puskesmas Sungai Penuh dan Desa Gedang), dan 2 unit Pustu rusak ringan (Pustu Sungai Penuh dan Talang Lindung).

Upaya yang dilakukan antara lain: evakuasi korban, melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, melakukan pemantauan di lokasi bencana, memobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan yang berasal dari luar Kabupaten Kerinci.

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengirimkan bantuan tenaga kesehatan ke lokasi bencana, dengan rincian 4 orang dokter umum, 6 orang perawat, 2 orang bidan, 2 orang sanitarian, 2 tenaga promosi kesehatan dan 4 orang supir.

Departemen Kesehatan telah mengirimkan bantuan berupa MP-ASI sebanyak 5 ton ke Dinkes Kabupaten kerinci dan 1 ton ke Dinkes Provinsi Jambi, dan obat sebanyak 2 ton ke Dinkes Provinsi Jambi

Sekjen Depkes Resmikan Gedung Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta 08 Oct 2009

0

posted by | Posted in , | Posted on

sumber : depkes.go.id

Sekretaris Jenderal Depkes, Dr. Sjafii Ahmad meresmikan gedung Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, Selasa 29 September yang ditandai dengan penandatanganan prasasti di Gedung BPFK, Jln. Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Dr. Sjafii Ahmad mengatakan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat telah menumbuhkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Masyarakat semakin kritis terhadap hak-haknya. Keadaan ini perlu dibarengi dengan pendukung sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat.

BPFK ini mempunyai wilayah kerja 9 provinsi meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan dengan pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta, ujar Dr. Sjafii.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363 tahun 1998 ditetapkan bahwa setiap fasilitas/ alat kesehatan, yang digunakan pada Sarana Pelayanan Kesehatan, wajib dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan pemakaian. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh Institusi Penguji secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dr. Sjafii Ahmad juga menyampaikan selamat kepada jajaran BPFK Jakarta yang telah mendapat Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dengan menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium kaibrasi dengan menerapkan secara konsisten ISO/IEC 17025:2005 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup suhu, tekanan, masa dan volume. Selain itu akreditasi personil untuk tenaga penguji, kalibrasi dan proteksi radiasi juga didapatkan dari lembaga sertifikasi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN), dan lain-lain.

Ketika meresmikan gedung seluas 1.120 M² dan berlantai empat ini, Dr. Sjafii berharap kinerja BPFK makin meningkat, cakupan dan jenis alat yang diuji atau kalibrasi bertambah. Melakukan inovasi pelayanan dengan berorientasi pada pelayanan prima, meningkatkan kemampuan secara terus menerus agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat berubah.

Menurut Kepala BPFK Jakarta, H. Suryono Nugroho, BE.ST.MMT, pembangunan gedung ini menggunakan DIPA tahun 2006 sebesar 966 juta dan DIPA tahun 2007 sebesar Rp 2,776 miliar.

BPFK selain berada di Jakarta, juga berada di Surabaya, Medan, dan Makassar dengan Unit Fungsional yaitu Solo, Palembang, Banjarmasin, dan Papua yang sedang dalam persiapan operasional

Depkes bentuk Posko Aju Untuk Koordinasikan Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan di Sumbar

0

posted by | Posted in , , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Departemen Kesehatan RI mendirikan Posko AJU untuk mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Sumatera Barat selama masa tanggap darurat dan rehabiabilitasi-rekonstruksi agar dapat berjalan dengan baik. Posko Aju tersebut berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat/Tim Penanggulangan Bencana Daerah.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dr. Budihardja, MPH sebagai Ketua Umum Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Depkes di Sumatera Barat (Posko Aju) ketika audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi selaku Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tanggal 5 Oktober di Pendopo Gubernuran.

Posko Aju Depkes berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A, Padang. Memiliki peran yang sangat besar berupa: mendukung kegiatan penanganan bencana Pemerintah Daerah dalam aspek kesehatan, koordinasi, kooperasi dan kolaborasi, evaluasi cepat dalam penanganan korban meninggal, luka ringan/berat, sarana kesehatan yg ada (lumpuh/tidak berfungsi), kebutuhan tenaga dan sarana (dokter, paramedis, obat, dll), distribusi Logistik terkait kesehatan (obat, alat kesehatan, tenaga dll), inventarisasi masalah berkoordinasi dengan Satlak/Poskotis Kesehatan Provinsi untuk pemecahan masalah, koordinasi utuk pelaksanaan RHA dan surveilans, pendataan, pencatatan dan pelaporan korban setiap hari ke Depkes, Pusat Krisis serta mencatat semua bantuan (jumlah, jenis, penempatan bantuan).

Dirjen Bina Kesmas menambahkan bahwa Posko Aju juga memiliki 6 Tim pelaksana yaitu Tim Pencari Fakta, Tim Kesehatan Lingkungan, Tim Pendataan Kerusakan Fisik, Tim Surveilans, Tim Pelayanan Kesehatan dan Tim Logistik. Posko tersebut juga dilengkapi dengan tim mobile lengkap yang tenaganya berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim mobile terpadu yang sudah terbentuk 8 Tim di Kota Padang. Sedangkan Tim mobile terpadu lainnya menyusul.

Tim mobile lengkap merupakan tim mobile baik medis-perawatan, surveilans, penyehatan lingkungan dan sanitasi, pemberantasan vektor penyakit menular, pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi, pemeriksaandan pengamanan sumber air bersih dan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Dra. Kustantinah, Apt, M.Appt.Sc selaku Ketua II, mengatakan bahwa logistik kesehatan meliputi obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk tim logistik memiliki tugas untuk melakukan stok, menghitung kebutuhan dan menerima bantuan atau donasi dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk negara sahabat. Tim logistik akan berkoordinasi dengan BPOM dan Balai Besar POM Sumatera Barat.

Untuk obat-obatan yang berasal dari bantuan disyaratkan agar masa kedaluwarsanya tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun. Sehingga bantuna obat-obatan yang kurang dari 2 (dua) tahun akan ditolak. Sedangkan untuk obat-obatan yang diragukan khasiatnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dan BBPOM Sumatera Barat, ujar Dirjen Binfar Alkes ketika melakukan rapat koordinasi jajaran Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya-upaya tanggap darurat kesehatan dengan melakukan evakuasi korban selamat maupun meninggal, tindakan medis dan keperawatan bagi korban yang selamat dan memerlukan perawatan di rumah sakit, mengkoordinasikan kegiatan posko pelayanan kesehatan, mendistribusikan logistik dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan oleh RS, Puskesmas maupun Posko Kesehatan.

Selama masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga telah mempersiapkan untuk kegiatan persiapan keberangkatan calon jemaah haji embarkasi Padang, vaksinasi untuk pencegahan penyakit tetanus, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), pengendalian vektor penyakit DBD, lalat dan vektor lain yang dapat menyebarkan penyakit menular, pemeriksaan dan pengamanan sumber air bersih.

Selama masa tanggap darurat pasca bencana, rapat koordinasi sektor kesehatan selalu diadakan secara rutin pagi hari jam 08.00 WIB. dan malam hari jam 20.00 WIB untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat kesehatan. Setiap perkembangan keadaan akan dilaporkan ke Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat di pendopo Gubernur Sumatera Barat, ujar Kadinkes.

Sementara Direktur SEPIM Kesma Ditjen P2PL Depkes yang juga Anggota Tim Surveilens dr. Andi Muhadir, MPH mengatakan bahwa untuk kegiatan surveilans epidemiologi dengan melakukan kegiatan surveilans aktif untuk menemukan kasus secara dini penyakit menular (active case finding) dan surveilans pasif (pasive case finding). Surveilans aktif ditujukan untuk memberikan informasi kejadian dan pemetaan suatu penyakit atau kondisi kesehatan lingkungan tertentu agar dapat ditindaklanjuti segera dalam penanganannya. Sedangkan surveilans pasif melakukan pengamatan penyakit dan kondisi kesehatan lingkungan tertentu yang bersumber dari tempat pelayanan kesehatan baik RS, Puskesmas maupun posko kesehatan statis.

Logistik yang disediakan oleh Departemen Kesehatan terdiri dari insektisida sebanyak 400 Liter yang dapat digunakan untuk melakukan pemusnahan vektor serangga penular penyakit seluas 1.200 hektar, 20 peralatan fogging untuk pemasmian nyamuk Aedes aigypti (vektor DBD) sebanyak, kelambu 500 buah, vaksin TT sebanyak 20.000 vial, 5.000 sampai 10.000 jarum suntik sekali pakai, 500 kg penjernih air, air rahmat dan PAC. PT Biofarma membantu dengan menyediakan anti tetanus serum (ATS) dan vaksin TT.

Saat ini upaya yang telah dilakukan adalah pemberian imunisasi TT untuk pencegahan tetanus sebanyak 138 orang, penyemprotan untuk pembasmian lalat di 320 titik, pelayanan evakuasi medis untuk korban gempa, perawatan, penjernihan dan pengamanan sumber air bersih.

Bagi calon jemaah haji embarkasi Padang tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga proses persiapan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Depkes bentuk Posko Aju Untuk Koordinasikan Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan di Sumbar

0

posted by | Posted in , ,

Sumber : depkes.go.id

Departemen Kesehatan RI mendirikan Posko AJU untuk mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Sumatera Barat selama masa tanggap darurat dan rehabiabilitasi-rekonstruksi agar dapat berjalan dengan baik. Posko Aju tersebut berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat/Tim Penanggulangan Bencana Daerah.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dr. Budihardja, MPH sebagai Ketua Umum Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Depkes di Sumatera Barat (Posko Aju) ketika audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi selaku Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tanggal 5 Oktober di Pendopo Gubernuran.

Posko Aju Depkes berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A, Padang. Memiliki peran yang sangat besar berupa: mendukung kegiatan penanganan bencana Pemerintah Daerah dalam aspek kesehatan, koordinasi, kooperasi dan kolaborasi, evaluasi cepat dalam penanganan korban meninggal, luka ringan/berat, sarana kesehatan yg ada (lumpuh/tidak berfungsi), kebutuhan tenaga dan sarana (dokter, paramedis, obat, dll), distribusi Logistik terkait kesehatan (obat, alat kesehatan, tenaga dll), inventarisasi masalah berkoordinasi dengan Satlak/Poskotis Kesehatan Provinsi untuk pemecahan masalah, koordinasi utuk pelaksanaan RHA dan surveilans, pendataan, pencatatan dan pelaporan korban setiap hari ke Depkes, Pusat Krisis serta mencatat semua bantuan (jumlah, jenis, penempatan bantuan).

Dirjen Bina Kesmas menambahkan bahwa Posko Aju juga memiliki 6 Tim pelaksana yaitu Tim Pencari Fakta, Tim Kesehatan Lingkungan, Tim Pendataan Kerusakan Fisik, Tim Surveilans, Tim Pelayanan Kesehatan dan Tim Logistik. Posko tersebut juga dilengkapi dengan tim mobile lengkap yang tenaganya berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim mobile terpadu yang sudah terbentuk 8 Tim di Kota Padang. Sedangkan Tim mobile terpadu lainnya menyusul.

Tim mobile lengkap merupakan tim mobile baik medis-perawatan, surveilans, penyehatan lingkungan dan sanitasi, pemberantasan vektor penyakit menular, pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi, pemeriksaandan pengamanan sumber air bersih dan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Dra. Kustantinah, Apt, M.Appt.Sc selaku Ketua II, mengatakan bahwa logistik kesehatan meliputi obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk tim logistik memiliki tugas untuk melakukan stok, menghitung kebutuhan dan menerima bantuan atau donasi dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk negara sahabat. Tim logistik akan berkoordinasi dengan BPOM dan Balai Besar POM Sumatera Barat.

Untuk obat-obatan yang berasal dari bantuan disyaratkan agar masa kedaluwarsanya tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun. Sehingga bantuna obat-obatan yang kurang dari 2 (dua) tahun akan ditolak. Sedangkan untuk obat-obatan yang diragukan khasiatnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dan BBPOM Sumatera Barat, ujar Dirjen Binfar Alkes ketika melakukan rapat koordinasi jajaran Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya-upaya tanggap darurat kesehatan dengan melakukan evakuasi korban selamat maupun meninggal, tindakan medis dan keperawatan bagi korban yang selamat dan memerlukan perawatan di rumah sakit, mengkoordinasikan kegiatan posko pelayanan kesehatan, mendistribusikan logistik dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan oleh RS, Puskesmas maupun Posko Kesehatan.

Selama masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga telah mempersiapkan untuk kegiatan persiapan keberangkatan calon jemaah haji embarkasi Padang, vaksinasi untuk pencegahan penyakit tetanus, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), pengendalian vektor penyakit DBD, lalat dan vektor lain yang dapat menyebarkan penyakit menular, pemeriksaan dan pengamanan sumber air bersih.

Selama masa tanggap darurat pasca bencana, rapat koordinasi sektor kesehatan selalu diadakan secara rutin pagi hari jam 08.00 WIB. dan malam hari jam 20.00 WIB untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat kesehatan. Setiap perkembangan keadaan akan dilaporkan ke Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat di pendopo Gubernur Sumatera Barat, ujar Kadinkes.

Sementara Direktur SEPIM Kesma Ditjen P2PL Depkes yang juga Anggota Tim Surveilens dr. Andi Muhadir, MPH mengatakan bahwa untuk kegiatan surveilans epidemiologi dengan melakukan kegiatan surveilans aktif untuk menemukan kasus secara dini penyakit menular (active case finding) dan surveilans pasif (pasive case finding). Surveilans aktif ditujukan untuk memberikan informasi kejadian dan pemetaan suatu penyakit atau kondisi kesehatan lingkungan tertentu agar dapat ditindaklanjuti segera dalam penanganannya. Sedangkan surveilans pasif melakukan pengamatan penyakit dan kondisi kesehatan lingkungan tertentu yang bersumber dari tempat pelayanan kesehatan baik RS, Puskesmas maupun posko kesehatan statis.

Logistik yang disediakan oleh Departemen Kesehatan terdiri dari insektisida sebanyak 400 Liter yang dapat digunakan untuk melakukan pemusnahan vektor serangga penular penyakit seluas 1.200 hektar, 20 peralatan fogging untuk pemasmian nyamuk Aedes aigypti (vektor DBD) sebanyak, kelambu 500 buah, vaksin TT sebanyak 20.000 vial, 5.000 sampai 10.000 jarum suntik sekali pakai, 500 kg penjernih air, air rahmat dan PAC. PT Biofarma membantu dengan menyediakan anti tetanus serum (ATS) dan vaksin TT.

Saat ini upaya yang telah dilakukan adalah pemberian imunisasi TT untuk pencegahan tetanus sebanyak 138 orang, penyemprotan untuk pembasmian lalat di 320 titik, pelayanan evakuasi medis untuk korban gempa, perawatan, penjernihan dan pengamanan sumber air bersih.

Bagi calon jemaah haji embarkasi Padang tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga proses persiapan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Sampai 2 Oktober 2009 Pukul 24.00, Korban Akibat Gempa Mencapai 3.289 Orang

4

posted by | Posted in , , | Posted on

sumber : depkes.go.id

Sampai Jumat (2/10) pukul 24.00 berdasarkan informasi yang dikumpulkan PPK Depkes, jumlah korban akibat gempa bumi di Sumatera Barat mencapai 3.289 orang, terdiri 471 orang meninggal dunia, 604 orang luka berat (patah tulang), 618 orang diperkirakan korban hilang/tertimbun di Kab. Padang Pariaman. Sedangkan di kota Padang masih ribuan orang tertimbun.

Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 SR di Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu (30/9), juga menyebabkan kerusakan RSUP Dr. Djamil Padang di mana sebagian bangunannya roboh. Selain itu sebanyak 591 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 32 unit di Kota Padang (12 unit hancur dan 20 unit rusak berat), 533 unit di Kab. Pesisir Selatan (287 unit rusak berat, 135 unit rusak sedang dan 111 unit rusk ringan) serta 26 unit rusak berat di Kab. Tanah Datar.

Untuk membantu penanggulangan permasalahan kesehatan, sebanyak 3.000 lebih tenaga kesehatan dikerahkan termasuk 700 dokter spesialis dan residen dari Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional DKI Jakarta, Sumatera Utara, Makassar dan Sumatera Selatan. Selain bantuan operasional dari Depkes 200 juta rupiah, Obat-obatan sebanyak 3 ton, 5 ton MP ASI dan 330 kantong mayat serta 400 set alat kesehatan berupa plat patah tulang juga telah dikirimkan.

Bantuan logistik dan tenaga kesehatan lainnya yaitu PPK Sub Regional Sumatera Barat dan TNI telah siap untuk mendirikan RS Lapangan. PPK Regional Sumatera Utara, PPK Regional Sumatera Selatan, PPK Regional DKI Jakarta (RSCM, RSUD Pasar Rebo, RS Budhi Asih dan Dinkes Prov. DKI Jakarta), PPK Regional Sulawesi Selatan, Dinkes Prov. Jambi, Dinkes Prov. Bengkulu, RS Fatmawati Jakarta, TNI, RS Kartini Bekasi, BSMI serta Medical Emergency Rescue Committee juga telah memobilisasi tenaga kesehatan ke lokasi bencana. Jumlah total tenaga kesehatan tersebut sebanyak 215 orang, terdiri dari 3 tenaga RHA, 88 tenaga medis, 63 tenaga paramedis, 5 tenaga kesehatan masyarakat serta 56 tenaga lainnya.

Rincian bantuan logistik sebagai berikut :

* • PPK Regional Sumatera Utara mengirimkan 1 paket obat, 100 buah kantong mayat, 30 dus MP-ASI, 10 kotak masker, 3 buah oksigen, 10 buah spanduk dengan menggunakan 3 unit ambulans dan 1 unit mobil operasional.
* • PPK Regional Sumatera Selatan mengirimkan obat-obatan, 60 dus MP-ASI, 20 buah kantong mayat dengan menggunakan 1 unit ambulans, 1 unit mobil klinik dan 2 unit mobil operasional.
* • Dinkes Prov. Bengkulu membawa bantuan obat-obatan dengan menggunakan 3 unit ambulans.
* • TNI mengirimkan bantuan tenda, obat dan alat kesehatan.

Hingga saat ini pemantauan perkembangan permasalahan kesehatan terus dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terkena bencana, PPK Sub Regional Sumatera Barat, PPK Regional Sumatera Utara dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Disahkan

6

posted by | Posted in , | Posted on

Sumber : depkes.go.id

Semua Fraksi DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disahkan menjadi Undang Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR-RI yang dipimpin Ketua DPR RI H.R. Agung Laksono di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta tanggal 29 September 2009.

H.R. Agung Laksono mengatakan bahwa semua fraksi menyetujui disahkannya RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi Undang-Undang tanpa terkecuali. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berisikan 12 bab dan 63 pasal ini akan diserahkan ke Pemerintah untuk diundangkan dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari atas nama Presiden menyambut baik dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas penyelesaian pembahasan RUU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang saat ini telah memasuki pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang Undang

Menurut Menkes, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya sosial, ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya. Rancangan Undang Undang ini diharapkan menjadi upaya untuk memperlancar pembangunan nasional karena seharusnya penduduk lebih berperan sebagai subjek daripada objek pembangunan, tambah Menkes.

Pemerintah menyadari pembahasan RUU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini memerlukan pendekatan yang multidisipliner, pemikiran yang jauh kedepan dalam rangka pembangunan kependudukan yang berkesinambungan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan yang lebih besar terhadap penyebaran penduduk, ujar Menkes.

Hal-hal substansial yang perlu diatur secara tegas di dalam RUU ini, antara lain penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah melalui pembentukkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kata Siti Fadilah.

Menkes menambahkan, pembahasan substansi RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pembicaraan Tingkat I telah dilakukan secara mendalam, demokratis dan penuh kecermatan. Hal ini dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan di bidang kependudukan kita harus tetap menjaga keseimbangan nilai filosofis, sosiologis dan tehnis serta tetap mengacu pada asas asas pembentukkan peraturan perundang undangan yang telah diatur pada Undang Undang Nomor 10 tahun 2004.

Menkes mengharapkan, dengan disahkannya RUU ini akan dapat meberikan sumbangsih nyata dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dr. Hj. Kasmawati Tahir Z. Basalamah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, dalam laporannya mengatakan terkait dengan otonomi daerah dan adanya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana masalah kependudukan merupakan urusan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka dalam Undang Undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah diberikan kewenangan yang tegas dan jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Titik sentral pembangunan keluarga berkelanjutan dimaksudkan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup, sehat, sejahtera dan produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menajdi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan atas kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan yang harus dinikmati oleh seluruh penduduk bukan sebagian atau golongan tertentu, ungkap Kasmawati.

Dalam RUU ini dilakukan penguatan terhadap kelembagaan yang sudah ada, yakni dengan mengubah nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) dalam rangka mewujudkan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Badan tersebut berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan di tingkat daerah diberi nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) yang mempunyai hubungan fungsional dengan BKKBN, ujar Kasmawati.

Ditambahkan dalam laporannya, sesuai keputusan Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Agustus 2005 dan surat presiden tanggal 19 Desember 2006, komisi IX ditugaskan untuk membahas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama pemerintah, ungkap Kasmawati

DPR Sahkan RUU Kesehatan

0

posted by | Posted in ,

sumber : depkes.go.id

Rancangan Undang-undang Kesehatan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna ketujuh yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono hari Senin (14/9/2009) di Jakarta.

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp J.P (K) ketika membacakan sambutan Presiden RI mengatakan bahwa pembahasan RUU Kesehatan yang sudah dimulai sejak tahun 2007 ini terkesan berjalan lambat karena banyak dipengaruhi berbagai kondisi perubahan seperti Amandemen UUD 1945, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralisasi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan kedokteran yang sangat pesat. Hal-hal tersebut mengharuskan pemerintah mengkaji ulang konsep pembangunan kesehatan kemasa depan yang lebih baik sebagai perubahan dari konsepsi pembangunan kesehatan yang sudah dituangkan dalam UU Kesehatan yang lama.

Pemerintah menyadari bahwa pembahasan terhadap materi muatan RUU Kesehatan ini memerlukan pendekatan yang multidisipliner, pemikiran yang cerdas baik dari sisi substansi maupun dari sisi cakupan pengaturan yang lebih baik kemasa depan dengan mengutamakan prinsip jaminan bagi hak asasi manusia di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, implementasi hak dan kewajiban berbagai pihak serta meningkatkan peran organisasi profesi.

Menkes atas nama Presiden menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Pansus yang penuh dedikasi dan kerja keras sehingga RUU Kesehatan ini dapat disetujui dan disahkan

Padang Diguncang Gempa Dahsyat

4

posted by | Posted in , , | Posted on

 sumber : depkes.go.id

Gempa berkekutan 7,6 pada Skala Richter kembali menggucang Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 pukul 17.16 pada kedalaman 71 Km yang berlokasi di 0,84 LS – 99,65 BT (57 Km Barat Daya Pariaman – Sumbar). Gempa bumi tersebut mengakibatkan Kota Padang dan Pariaman mengalami kerusakan paling parah. Beberapa unit rumah, rumah sakit, rumah ibadah, gedung sekolah dan gedung pemerintah rusak.
Menurut dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes, korban meninggal dunia yang berhasil dipantau sampai 1 Oktober 2009 pukul 01.00 WIB dari berbagai lokasi dan rumah sakit sebanyak 39 orang, dengan rincian 16 orang di RSUP Dr. Djamil Padang, 12 orang di RS Dr. Reksodiwiryo Padang, 9 orang di Kota Pariaman dan 2 orang di Kota Solok. Korban luka berat sebanyak 165 orang. Selain itu RSUP Dr. Djamil Padang sebagian bangunannya roboh.

Hari ini (1/10/09) Pemerintah mengirim enam menteri meninjau lokasi bencana serta menyerahkan bantuan yaitu Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkes Siti Fadilah Supari, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.

Departemen Kesehatan hari ini juga mengirimkan bantuan berupa biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,-dan 91 orang tim kesehatan terdiri dari 3 orang petugas PPK Depkes untuk melakukan pemantauan dan koordinasi dengan membawa 1 truk obat dan 5 ton MP-ASI. Tim Kesehatan lainnya dari TNI (1 org dokter bedah orthopedi, 1 org dokter anestesi, 6 org dokter umum, 24 org tenaga lainnya, tenda, obat dan alat kesehatan), Bulan Sabit Merah Indonesia (1 org dokter spesialis kejiwaan, 1 org asisten dokter bedah, 1 org perawat OK, 3 org perawat, 1 org bidan dan 3 org petugas logistik), Medical Emergency Rescue Committee (1 orang dokter bedah orthopedi, 1 org dokter anak, 1 org dokter bedah, 1 org dokter residen bedah syaraf, 4 org dokter umum dan 3 org tenaga lainnya) dan RS Kartini Bekasi (1 org dokter kandungan).

Selain itu, tim kesehatan berasal dari PPK Regional DKI Jakarta terdiri 5 org dokter bedah umum, 4 org dokter bedah orthopedi, 3 org dokter anestesi, 1 org dokter bedah syarat, 2 org dokter umum, 17 org perawat dan 2 org tenaga administrasi, ujar dr. Rustam.

Dr. Rustam menambahkan, bantuan lainnya dari PPK Sub Regional Sumatera Barat akan mendirikan rumah sakit lapangan untuk merawat penderita yang mengalami luka-luka. PPK Regional Sumatera Utara mengirimkan 5 org dokter umum, 6 org perawat, 1 org perawat mahir, 1 orang petugas surveilans, 1 org petugas kesling, 2 org supir, 1 paket obat, 100 buah kantong mayat, 30 dus MP-ASI, 10 kotak masker, 3 buah oksigen, 10 buah spanduk dengan menggunakan 3 unit ambulans dan 1 unit mobil operasional.

Disamping itu, PPK Regional Sumatera Selatan tadi malam juga mengirimkan 4 orang dokter umum, 10 org perawat, 2 org asisten apoteker, 2 org petugas surveilans, 1 org petugas komunikasi, 1 org petugas administrasi, 4 org supir, obat, 60 dus MP-ASI, 20 buah kantong mayat dengan menggunakan 1 unit ambulans, 1 unit mobil klinik dan 2 unit mobil operasional, kata dr. Rustam.