sumber : www.okezone.com

JAKARTA - Gempa bumi kembali terjadi di Tanah Air. Kali ini, gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi di 4Ternate, Maluku Utara pada pukul 19.29 WIB.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, Gempa di Ternate berkekuatan 5,5 SR" terang petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jajang, saat dikonfirmasi okezone, Minggu (29/11/2009).

Menurutnya, lokasi pusat gempa berada di 0.47 lintang utara dan 142 kilometer Barat Daya Ternate. "Kedalaman gempa ini 10 kilomenter. Namun gempa ini tidak berpotensi tsunami," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak dalam peristiwa tersebut. (teb)

KUPANG - Tenaga ahli kesehatan di daerah-daerah kawasan Indonesia timur, seperti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) minim. Hal ini diakui oleh Menteri Kesehatan Endang Rayahu Sedyaningsih.

Salah satu kendala dalam penyaluran tenaga ahli kesehatan ini, menurut Endang, adalah letak geografis dari daerah-daerah ini.

"Sulitnya distribusi karena letak geografis, ekonomi dan budayannya berbeda-beda," ujar Endang dalam kunjungan kerjanya di Kupang Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/11/2009) kemarin.

Untuk menanggulangi hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah (Pemda).

Endang mengaku memahami betul kekurangan dan fasilitas kesehatan apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Karena Endang pernah bertugas di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste itu, tepatnya di Puskesmas Waipare, Kabupaten Sikka, NTT.

"Terus terang saya sudah mengalami. Karena itu saya bisa mengerti apa kebutuhan dari rakyat (di sini)," ungkapnya.

Depkes, kata Endang, juga berencana membahas Undang-Undang tenaga kerja kesehatan bersama DPR, agar para tenaga ahli ini memiliki dasar hukum yang kuat.

"Di dalamnya ada klausul-klausul yang dapat memotivasi mereka, seperti menjadi PNS, mendapat imbalan dan lain-lain. Ini sedang diatur," jelasnya.(ded)

 sumber : www.okezone.com


KUPANG - Departemen Kesehatan merencanakan akan mengeluarkan program yang tidak jauh berbeda dengan Departemen Pendidikan, yaitu Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

"Jika Depdiknas punya BOS kami punya BOK," terang Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/11/2009).

Program BOK, kata dia, merupakan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat yang tidak diberikan secara langsung kepada masing-masing individu, namun melalui Posyandu yang terdapat didaerah-daerah yang menjadi sasaran.

"BOK ini tidak ditujukan kepada orang, tetapi ke Posyandu dan Puskesmas," tambahnya.

Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program 100 hari kerjanya. "BOK merupakan salah satu program 100 hari dari Depkes," ungkapnya.

Endang juga menjelaskan bahwa  kunjungannya ke kupang ini juga merupakan langkah awal dari program 100 hari semenjak dirinya menjabat sebagai Menteri Kesehatan.(bul)(hri)

 sumber : okezone.com


JAKARTA - Jumlah jamaah haji yang meninggal dunia sampai hari ini sebanyak 113 orang. Angka tersebut termasuk tambahan seorang jamaah,  bernama Jaeni Sanusi asal Cirebon, Jawa Barat yang meninggal di Arafah sebelum prosesi wukuf berlangsung.

Seperti dikutip situs Departemen Agama, Jumat (27/11/2009), berdasar data sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat), jenazah telah dikebumikan di pemakaman Hawa. Pria asal kloter JKS 30 ini meninggal akibat serangan jantung sesaat setelah tiba di tendanya.

Sementara itu, tiga jamaah lainnya wafat pada Hari Arafah. Mereka adalah Syafi`i Lahaman asal Kuantan Sengingi (Riau), Normala Bukeri asal Barito Kuala (kalimantan Selatan), dan Murtamat Abdul Djalil asal Trenggalek Jawa Timur.

Seorang petugas Misi haji Indonesia juga berpulang di Makkah sehari menjelang hari Arafah. Triyono Achmad Anwar, petugas bagian perawatan mobil Daerah Kerja Makkah, menghembukan nafas terakhir setelah dirawat selama sehari di Balai Pengobatan Haji Indonesia akibat stroke yang dialaminya.

Berdasar persetujuan keluarganya, Triyono yang lahir di Klaten tanggal 21 N0vember 1962 ini dimakamkan di Syaraya, Makkah. "Saya sungguh tak menduga. Sehari sebelum dirawat, almarhum bersama saya membeli karpet. Katanya untuk oleh-oleh biar bisa berjamaah dengan istri dan anak-anak di atasnya," ujar Endang Harini, rekan sesama petugas haji.

Sementara itu, berdasar data Balai Pengobatan Haji Indonesia, sebanyak 126 orang mengikuti safari wukuf di Arafah. Sebanyak 34 orang diangkut dalam posisi tidur dengan 17 ambulans, 19 orang dengan tiga mobil coaster, dan 73 orang diangkut dengan tiga bus.

Mereka berangkat dari BPHI yang berlokasi di Holidiyah Makkah sekitar pukul 14.30 dan tiba di Arafah pukul 17.15. "Ada tiga orang dari Jeddah yang dibadalhajikan karena kesehatannya," ujar wakil ketua PPIH bidang kesehatan, Dr Barita sitompul SpJP.

(ram)

• Pesisir Barat Sumatera
• Sumatera bagian Tengah dan Selatan
• Jawa Barat
• Banten
• Jabodetabek
• Jawa Tengah bagian Utara dan Barat
• Jawa Timur bagian Utara
• Kalimantan bagian Barat, Timur dan Selatan
• Sebagian besar Sulawesi
• Maluku Utara, Tengah dan Tenggara
• Papua bagian Barat dan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei terakhir yang dilakukan Departemen Kesehatan bersama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada tahun 2009 membuktikan bahwa pemicu utama penularan HIV/AIDS di Indonesia adalah hubungan heteroseksual. Hasil survei ini disampaikan oleh wakil dari Departemen Kesehatan, Prof Dr Candra Yoga dalam Seminar Advokasi "Akses Universal dan Hak Asasi Manusia" di Jakarta, Kamis (26/11).

"Sepuluh tahun terakhir sampai dengan September 2009 ini kasus HIV/AIDS di Indonesia meningkat sangat cepat, dan paling banyak ditularkan melalui hubungan heteroseksual," jelasnya. Dari seluruh kasus penularan HIV/AIDS di Indonesia, sebanyak 48,8 persen ditularkan melalui hubungan heteroseksual, disusul penggunaan narkoba suntik sebanyak 41,5 persen, dan homoseksual sebanyak 3,3 persen.

Hasil survei ini cukup mengejutkan mengingat dalam survei-survei sebelumnya yang juga dilakukan Depkes, IAKMI, dan KPAN tercatat bahwa penggunaan narkotika melalui jarum suntiklah yang menjadi penyebab penularan HIV/AIDS paling signifikan di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih langsung bereaksi cepat menyusun kebijakan penanggulangan HIV/AIDS untuk 5 tahun mendatang dengan sasaran utama, yaitu para pelaku hubungan heteroseksual menyimpang seperti wanita pekerja seks (WPS) dan pelanggan WPS.

"Penanganan infeksi-infeksi HIV/AIDS baru harus segera dilakukan. Pemerintah juga sudah merencanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS untuk 5 tahun mendatang maupun target 100 hari sektor kesehatan. Sasaran utama dalam kebijakan penanganan ini adalah populasi kunci seperti para pelaku hubungan heteroseksual menyimpang, seperti pekerja seks komersial," katanya.

Hingga saat ini permasalahan kesehatan masih dapat ditangani oleh jajaran kesehatan setempat dan pemantauan tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Hadir dalam acara ini Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs. S.H. Sarundajang, anggota DPR Komisi IX Vanda Sarundajang, pejabat eselon II Depkes, Bupati/Walikota di Sulawesi Utara, para Rektor Universitas, serta para Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Sulawesi Utara. Pengukuhan DASIPENA ini merupakan pengukuhan yang kedelapan setelah PPK Regional Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan serta DKI Jakarta. PPK Regional Sulawesi Utara memiliki daerah layanan yang mencakup provinsi Gorontalo, Maluku Utara, dan provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya Menkes menyatakan, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, termasuk Sulawesi Utara. Menurut data PPK menunjukkan, pada tahun 2009, sudah terjadi beberapa bencana di Provinsi Sulut seperti banjir di Kota Manado (12/1) dan di Kabupaten Bolaang Mongondow (30/6). Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sangihe (15/1), serta gempa bumi tektonik di Kabupaten Talaud (12/2). Gempa bumi tektonik sebesar 7,4 SR di Kabupaten Sangihe dan Kota Manado. Korban luka berat akibat gempa sebanyak 10 orang, sementara korban luka ringan 32 orang. Korban meninggal akibat gempa ini sebanyak 1 orang, sementara pengungsi tercatat mencapai 3.000 orang.

Menurut Menkes, dalam penanggulangan bencana, Pemerintah sudah menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana prioritas nasional seperti yang terwujud dalam Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction). Di tingkat internasional, metode penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di Indonesia telah disepakati sebagai metode acuan dunia internasional oleh WHO.

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan bertaraf nasional dan internasional, baik bersifat manajemen maupun teknis medis. Pelatihan nasional mencakup pelatihan manajemen bencana, rencana kontinjensi, emergency nursing, ATLS (Advanced Trauma Life Support), ACLS (Advanced Cardiac Life Support), manajemen obat dan persediaan farmasi, radio komunikasi, RS lapangan, evakuasi korban bencana di perairan dan operasionalisasi perahu karet, serta pelatihan RHA (rapid health assessment). Sementara pelatihan internasional yaitu penyelenggaraan International Training Consortium on Disaster Risk Reduction di Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Total petugas yang telah dilatih selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 sebanyak 5.180 orang.

Untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, Depkes bermitra dengan mahasiswa, pemuda, Saka Bakti Husada, pecinta alam, pemuda partai, dan organisasi kepemudaan lain melalui Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASIPENA). DASIPENA merupakan salah satu terobosan dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana.

DASIPENA pertama kali diresmikan di Regional Sulawesi Selatan, Makassar pada 5 Mei 2008 dengan melatih 1.600 orang, DASIPENA ke-2 di Regional Jawa Tengah, Semarang 31 Juli 2008 dengan melatih 4.500 orang, DASIPENA ke-3 di Regional Jawa Timur, Surabaya 19 Agustus 2008 dengan melatih 5.000 orang, DASIPENA ke-4 di Regional Bali, Denpasar 14 Oktober 2008 dengan melatih 1.500 orang, DASIPENA ke-5 di Bandung, Jawa Barat 20 Desember 2008 dengan melatih 2000 orang, DASIPENA ke-6 di Regional Kalimantan Selatan, Banjarmasin 31 Desember 2008 dengan melatih 2.000 orang, dan DASIPENA ke-7 di Regional DKI Jakarta 4 Agustus 2009, dengan melatih 8.300 orang. Sementara yang siap dikukuhkan adalah DASIPENA di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 400 orang; Regional Sumatera Selatan 1.500 orang; dan Regional Sumatera Utara 2.010 orang, sehingga dengan total anggota DASIPENA 28.300 orang diharapkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar DASIPENA selalu siap untuk bertugas.

Menteri Kesehatan berharap DASIPENA menjadi salah satu bagian Tim Kesehatan pertama yang dapat dimobilisasi selama masa tanggap darurat dan mendukung pelayanan kesehatan setempat untuk penanganan korban secara cepat dan tepat.

Pada kesempatan tersebut Menkes menghimbau kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, beserta aparat kesehatan lainnya, terutama di daerah yang rawan bencana, untuk selalu waspada dan mensiagakan tim reaksi cepat kesehatan yang tanggap sehingga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Terutama pemuda sebagai komponen masyarakat yang tanggap, dapat menjadi faktor kunci dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan korban.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 20 kasus flu babi atau A-H1N1 dilaporkan telah ditemukan di kalangan anggota jemaah haji dari seluruh dunia yang berdatangan ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima sejak Oktober lalu.
"Dua belas orang di antara mereka masih dirawat, selebihnya masih diobservasi," kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Dr Abdullah Al-Rabeeah seperti dikutip Arabnews.com, Jumat.

Menkes Arab itu tidak menyebutkan asal kebangsaan pasien. Namun, ketika dikonfirmasi ke Ketua Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) dr Barita Sitompul, tidak ada anggota jemaah haji Indonesia yang terbukti mengidap virus tersebut.

Menurut dia, memang ada tiga anggota jemaah haji Indonesia yang tertangkap kamera pemindai panas tubuh yang dipasang di bandara debarkasi (Jeddah dan Madinah). Namun, setelah diobservasi di Rumah Sakit King Saud Jeddah yang dirujuk untuk menangani kasus-kasus A-H1N1 , ketiganya dinyatakan negatif dari infeksi penyakit yang telah menjadi pandemi itu.

Menurut dr Barita, ketiga anggota jemaah itu hanya mengalami influenza karena kelelahan akibat perjalanan panjang dari Tanah Air menuju Tanah Suci.

Menkes Arab itu selanjutnya mengatakan bahwa, untuk mengantisipasi kemugkinan wabah flu babi merebak, khususnya pada saat musim haji, ia telah menunjuk 80 konsultan untuk menangani pusat kesehatan intensif yang dikelola pakar-pakar pengawasan penyakit menular dari Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Ia juga menjamin persediaan l,5 juta dosis vaksin A-H1N1 yang disediakan untuk  jemaah haji. Sehari sebelumnya, pihaknya juga melakukan koordinasi guna membahas persiapan layanan kesehatan yang akan diberikan kepada jemaah haji.

Menkes mengatakan, pelantikan pejabat ini dilaksanakan untuk mengganti pejabat yang pensiun, mengisi jabatan yang kosong, serta pejabat yang akan memimpin Unit Kerja baru Departemen Kesehatan, yaitu Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi sebelumnya Pusat Data dan Informasi.

Menurut Menkes, pengisian jabatan ini tidak dapat ditunda lagi mengingat banyaknya tugas-tugas dan program-program yang memerlukan team-work yang lengkap dan tangguh untuk melaksanakan program 100 hari secara simultan dengan program prioritas lainnya.

“Reformasi kesehatan merupakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu II dan bukan semata-mata kemauan saya sendiri. Reformasi Kesehatan juga prioritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui good governance serta upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan semuanya harus berimbang,” jelas Menkes.

Menkes menambahkan, keberhasilan Pembangunan Kesehatan terkait juga dengan Reformasi Birokrasi yang digulirkan Pemerintah secara ringkas memiliiki visi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik serta membangun kultur birokrasi baru, tegas Menkes .

Menkes berharap agar para pejabat baru dapat segera bekerja di tempat baru dengan integritas dan komitmen yang tinggi.

Bagi Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Menkes berharap dapat membangun sistem informasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Lakukan reformasi informasi, yang mampu mengatasi desentralisasi dan menghasilkan informasi yang akurat, spesifik dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk perencanaan atau intervensi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Selain itu juga berbagai kejadian luar biasa (KLB) dapat diturunkan dengan adanya unit ini. Dengan adanya surveilans, maka informasi yang diberikan haruslah mampu dilaksanakannya respon yang cepat. Surveilans dilakukan tidak saja untuk penyakit menular, tetapi juga untuk masalah kesehatan lainnya, seperti gizi buruk, persalinan dan lain sebagainya.

Bagi para Direktur Utama dan jajaran direksi Rumah Sakit BLU, Menkes berharap dapat meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan di RS serta melakukan dengan berbagai pendekatan untuk dapat lebih meningkatkan akses terhadap peningkatan mutu pelayanan rawat inap.

“Pastikan agar peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan rawat inap yang bermutu. Lakukan internal scan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan kerjasama dengan seluruh stake holder untuk menyusun strategi baru dan rencana yang lebih tanggap,” tegas Menkes.

Mereka yang dilantik di lingkungan Depkes Pusat adalah drg. Murti Utami, MPH sebagai Kepala Biro Umum, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc sebagai Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Sukendar Adam, DIM, M.Kes sebagai Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, dr. H. Andi Muhadir, MPH sebagai Direktur Imunisasi dan Karantina, dr. M. Sholah Imari, M.Sc sebagai Direktur Penyehatan Lingkungan, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt. sebagai Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Suhartati, S.Kp. M.Kes sebagai Direktur Bina Pelayanan Keperawatan, drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes sebagai Sekretaris Badan Litbangkes, Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt sebagai Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi, drg. Agus Suprapto, M.Kes sebagai Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu dan drs. Bambang Heriyanto, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga.

Sementara di Rumah Sakit BLU adalah drs. Rondonuwu Johny Salim sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RSUP Prof. Dr. D. Kandou Manado, Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA sebagai Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, dr. Hermien Widjajati Moeryono, Sp.A sebagai Direktur Utama RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, drg. Astuty, MARS sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, dr. De Is Mohammad Rizal Chaidir, Sp.OT(K), FICS, M.Kes sebagai Direktur Utama RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Kariadi Semarang, dr. Budi Mulyono, SP.PK(K), MM sebagai Direktur Utama dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Sigit Priohutomo, MPH sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Keuangan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Sutanto Maduseno, Sp.PD sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. I Wayan Sutarga, MPHM sebagai Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, dr. Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma, Sp.OG sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Denpasar, dr. Fidiansjah, Sp.KJ sebagai Direktur Utama RSKO Jakarta, R. Fresley, SH. MARS, MH, sebagai Direktur Keuangan RS Mata Cicendo Bandung, dr. Bambang Purwoatmodjo, Sp.THT sebagai Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Sri Catur Murniningsih sebagai Direktur Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Djoko Windoyo, Sp.RM sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dr. Hj. Zubaedah, Sp.P sebagai Direktur Utama RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor, dr. Yanuar Hamid, Sp.PD, MARS sebagai Direktur Utama RSUP dr. M. Jamil Padang, dan dr. Eko Susanto, Marsoeki, Sp.KJ sebagai Direktur Utama RS Jiwa dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang.

sumber : depkes. go.id

Ketua Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI) Prof. Dr. dr. Purwantyastuti, M.Sc., Sp.FK mengatakan, obat anti filariasis aman digunakan. Sesuai analisis yang dilakukan, kematian 8 orang warga Bandung bukan karena minum obat filariasis (kaki gajah). Dari 8 kasus kematian, 3 kasus kematian ternyata tidak minum obat filariasis yang dibagikan saat pengobatan massal yang dimulai 10 November 2009. Sedangkan 5 kasus kematian lainnya terjadi karena penyakit lain yang telah diderita sebelumnya.

Mengenai banyaknya warga yang berobat ke RS Majalaya usai pengobatan massal, disebabkan rasa ketakutan terhadap efek samping yang timbul. Sebetulnya efek samping obat filariasis ringan yaitu mual, muntah, pusing dan nyesek sebagai akibat matinya mikrofilaria yang ada dalam tubuh. Sebagian besar dari mereka yang berobat ke rumah sakit hanya diobservasi dan diobati dengan antesida dan Omeperazole kemudian dipulangkan, ujar Prof. Purwantyastuti kepada para wartawan pada jumpa pers hasil investigasi yang dipimpin Menkes dr.Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH di Jakarta 17 November 2009.

Menkes mengatakan, pemerintah tetap meneruskan program pengobatan massal untuk memberantas dan mencegah penularan penyakit filariasis (kaki gajah) di tanah air sehingga pada tahun 2020 Indonesia bebas dari penyakit yang ditularkan berbagai jenis nyamuk tersebut.

”Semua obat untuk pengobatan massal sudah terlebih dahulu melalui penelitian, jadi sudah pasti aman. Sosialisasi pun sudah dilakukan tetapi tidak ada salahnya ditingkatkan lagi agar para kader dan masyarakat tahu persis prosedurnya, kata Menkes.

Menkes mengatakan, sejak tahun 2002 pemerintah melakukan pemberian obat anti filariasis massal untuk mencegah penyebaran filariasis di daerah endemis. Disebut endemis jika di wilayah itu ada satu persen atau lebih penduduknya mengidap mikrofilaria dalam darahnya.

Prosedur pencegahan untuk eliminasi filariasis telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1977. Pengobatan massal anti filariasis juga telah dilakukan di lebih 50 negara di wilayah Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Pasifik Barat dan Midetaria Timur yang mencakup 496 juta orang.

Negara-negara anggota WHO telah sepakat membebaskan dunia dari penyakit kaki gajah tahun 2020 dengan berupaya menerapkan berbagai strategi termasuk pemberian obat secara massal.

Di Indonesia, filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Hingga 2008, jumlah kasus kronis filariasis mencapai 11.699 kasus di 378 kabupaten/kota. Sedangkan sebanyak 316 dari 471 kabupaten/kota telah terpetakan secara epidemiologis endemis filariasis. Berdasarkan hasil pemetaan didapat prevalensi mikrofilaria di Indonesia 19% dari seluruh populasi Indonesia yang berjumlah 220 juta orang, berarti terdapat 40 juta orang didalam tubuhnya mengandung mikrofilaria. Mereka inilah sumber penularan penyakit kaki gajah, kata Menkes.

Hasil investigasi.
Ketua KAPFI memastikan kematian delapan warga Bandung Jawa Barat, tidak terkait dengan pemberian obat anti filariasis secara massal. ”Hasil analisis yang dilakukan setelah pemberian obat massal tanggal 10-16 November menunjukkan dari 8 orang yang dilaporkan meninggal, tiga orang diantaranya tidak meminum obat anti filariasis dan lima orang lainnya meninggal karena penyakit yang sudah diderita sebelumnya, ujar Prof. Dr. Purwantyastuti.

”Tiga dari lima orang yang meninggal setelah mengkonsumsi obat anti filariasis tersebut menunjukkan tanda serangan jantung dan dua lainnya memperlihatkan gejala stroke. Informasi itu diperoleh dari formulir data keluhan pasien yang diisi petugas kesehatan saat yang bersangkutan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jadi kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil kajian mengenai reaksi obat, keluhan pasien dan diagnosisnya”, ujar Prof. Purwantyastuti.

Secara rinci dia menjelaskan, reaksi yang muncul setelah minum obat membutuhkan waktu antara satu hingga empat jam. ” Jadi kalau kejadiannya sebelum itu bisa dipastikan bukan karena pengaruh obat ”, ujarnya.

Dia menegaskan kematian lima warga Bandung tidak berhubungan dengan reaksi obat anti filariasis. Efek samping yang sering muncul adalah pusing, mual. ”Itu bisa terjadi jika orang tersebut mengidap mikrofilaria, setelah minum obat, cacing dewasa dan anak cacing akan mati dan itu menimbulkan alergi, mual dan nyeri tetapi tidak membahayakan, ujarnya.

Prof. Purwantyastuti menambahkan, obat yang diberikan secara massal kepada warga Kabupaten Bandung untuk mencegah penyakit kaki gajah terdiri atas diethylcarbamazinecitrate (DEC), albendazol (obat cacing) dan parasetamol (obat penurun panas).

Obat-obat tersebut, sudah digunakan sejak puluhan tahun silam dan terbukti aman, tidak pernah ada laporan kejadian efek samping yang membahayakan, apalagi menyebabkan kematian. Dosis pemberiannya pun lazim, kata Prof. Purwantyastuti yakni enam miligram per kilogram berat badan. Penimbangan berat badan warga memang tidak dilakukan, namun pemerintah menggunakan perhitungan berat badan rata-rata per kelompok umur yang dinilai cukup aman.

Obat itu harus diberikan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut untuk memastikan seluruh cacing filaria yang ada di dalam tubuh mati. Pemberian DEC, memang menimbulkan efek samping seperti pusing, mual, demam, muntah selama beberapa hari, apalagi kalau diminum sebelum makan. ” Lebih baik sakit sebentar, daripada menderita seumur hidup karena cacat akibat cacing filaria”, ujarnya.

Penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria (Brugia malayi, Brugia timori dan Wucheria brancofti) yang ditularkan oleh semua jenis nyamuk (Culex, Anopheles, Mansonia dan Aedes). Penyakit ini menyerang saluran dan kelenjar getah bening serta menyebabkan kecacatan seumur hidup, kata Ketua KAPFI.

sumber : depkes.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap 63 sampel darah anggota Kelompok Peternakan Rakyat Ayam Kampung Sukabumi (Kepraks) telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Jabar melalui Surat Kapuslitbang Biomedis dan Farmasi No. LB.01.02/III/1182/2008 tanggal 31 Maret 2008. Hasil tes tersebut juga sudah diserahkan langsung Dr.dr. Trihono, MSc Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Balitbangkes kepada Ketua Kepraks Ade M Zulkarnaen, tanggal 4 September 2009 di Sukabumi yang disaksikan Wakil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Totok Joko M, SKM, Hamdan A dan Yatimah.

Pengambilan sampel darah peternak ayam anggota Kepraks dimaksudkan untuk uji laboratorium apakah terpapar virus H5N1, megingat penyebaran virus H5N1 masih terjadi dari unggas ke manusia. Dari pengambilan sampel tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan Tes Hambatan Hemagglutinasi yang dilakukan di Balitbangkes bulan Februari - April 2007, dengan hasil NEGATIF H5, kata dr. Vivi Setiawati.

Untuk menguatkan hasil tersebut, mengingat Indonesia belum mempunyai laboratorium sendiri, maka tes Netralisasi dilakukan di laboratorium BSL-3 National Institute Infectious Disease (NIID) Jepang bulan Juli – September 2007, dengan hasil NEGATIF H5.

Konfirmasi terhadap kedua tes ini dilakukan kembali di NIID Jepang bulan Februari-Maret 2008, dengan hasil NEGATIF H5. Karena tahapan ini, memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh hasil final penelitian.

Untuk memberi penjelasan di atas, Menteri Kesehatan, 16 November 2009 menugaskan Bambang Sulistomo (Staf Khusus Menteri Bidang Kesehatan Publik) dan dr.Vivi Setiawati dan Subangkit dari Balitbangkes, menemui Ketua dan pengurus Kepraks dan wakil peternak ayam di Sukabumi.

Adapun tujuan peneltian ini untuk mendeteksi adanya anti body (kekebalan) terhadap anti virus H5N1. Bila, hasil negatif berarti tidak mempunyai kekebalan terhadap virus H5N1. Sebaliknya, jika hasilnya positif, berarti mempunyai kekebalan tubuh. Sedangkan sisa sampel darah setelah pemeriksaan disimpan di laboratorium Virologi Balitbangkes Depkes, tegas dr.Vivi.

Klarifikasi ini dimaksud memberikan penjelasan atas 6 pertanyaan yang disampaikan oleh Kepraks yakni; transparansi penelitian, mengetahui sampel darah dibawa kemana, digunakan untuk apa, hasil penelitian bagaimana, sekarang darahnya disimpan dimana dan apa hak masyarakat atas penelitian ini yang melibatkan pihak asing. Sebab selama ini, masyarakat hanya menjadi objek penelitian, belum manjadi subyek, kata Ade M Zulkarnaen.

Khusus poin 6, dr. Vivi menjelaskan sejak awal kegiatan ini bukan penelitian komersial yang dikembangkan untuk bisnis, tapi penelitian non komersial. Sehingga ketika melakukan pengambilan sampel darah, setiap responden menandatangani surat pernyataan tidak menerima uang, karena penelitian ini sifatnya sukarela. Keterlibatan pihak asing, khsusnya RIVM the Netherland Belanda hanya menjadi penyandang dana dan kerjasama yang dilakukan atas permintaan Indonesia yang menawarkan proposal kepada para donor.

Di akhir pertemuan, Staf khusus Menkes dan rombongan mengajak Kepraks dan Peternak Ayam Sukabumi untuk lebih meningkatkan silaturahmi, menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan Depkes melaksanakan program bersama untuk kepentingan masyrakat yang lebih besar. Pertemuan ditutup dengan berdoa untuk kebaikan dan keselamatan bersama.

SURABAYA, KOMPAS.com - Laboratorium BSL-3 (Biosafety Level-3) - Avian Influenza Research Center di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, telah mampu membuat bakal vaksin flu babi (H1N1) dan flu burung (H1N5).

Seorang dokter mendemonstrasikan cara vaksinasi antiflu H1N1. Sekitar 2.000 mahasiswa di Washington State University melaporkan gejala flu babi, salah satu kasus terbesar penyebaran H1N1 di sebuah kampus AS



"Kami sudah mampu menyiapkan ’seed vaccine’ atau bakal vaksin flu babi dan flu burung, sehingga tinggal selangkah lagi sudah mampu diproduksi," kata peneliti flu babi dari Unair Prof Dr drh C.A. Nidom di Surabaya, Senin (16/11).

Di sela-sela persiapan peluncuran "Seed Vaccine" H1N1 dan H1N5 yang dilakukan Wapres Boediono dan Menkes Endang Rahayu Setyaningsih (16/11) itu, Nidom mengatakan, kata selangkah lagi yang dimaksud itu adalah kerjasama antara Unair, Bio Farma, dan Depkes RI dalam memproduksi vaksin itu secara massal. "Saya kira, langkah itu penting untuk segera dilakukan, karena kita perlu mengantisipasi perkembangan virus H1N1," kata staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unair ini.

Menurutnya, tahap bahaya adalah, bila virus flu babi yang sekarang masih menular dari hewan ke manusia itu akhirnya menjalar dalam penularan antarhewan. "Kalau sudah menular antarhewan akan lebih berbahaya, karena manusia itu mengonsumsi hewan, sehingga penularannya akan semakin luas dan sangat mungkin jatuh korban," paparnya.  foto : (AFP/DDP/Thomas Lohnes)

sumber : depkes.go.id

Lingkungan Sehat Rakyat Sehat, dipilih menjadi tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 45. Tema ini dipilih karena faktor lingkungan dan perilaku merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi status kesehatan, selain faktor pelayanan kesehatan dan keturunan. Sebagian besar penyakit menular dan tidak menular seperti diare, ISPA, Pneumonia, Malaria dan Frambusia dapat dicegah melalui upaya penyehatan lingkungan dan peningkatan perilaku higienis masyarakat.

Hasil Riskesdas Tahun 2007 menunjukkan penyebab kematian bayi umur 29 hari – 11 bulan terbanyak (55,2%) disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan intervensi lingkungan dan perilaku, yaitu diare (31,4%) dan pneumonia (23,8%). Demikian pula proporsi penyebab kematian pada anak umur 4 – 11 tahun yaitu diare (25,4%) dan pneumonia (15,5%).

Tema HKN ke 45 juga sesuai dengan semangat pemerintah untuk mencapai target MDG’s sebagai komitmen global dalam tujuan ke-7 MDGs yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan target 10 yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015.

Keberhasilan mencapai target 10 MDGs akan berpengaruh pada pencapaian target-target lain seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan (tujuan 1), mengurangi kematian Balita (tujuan 4)meningkatkan kesehatan ibu (tujuan 5), dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (tujuan 6).

HKN tahun ini mengagkat tema lingkungan dengan upaya-upaya yang ditekankan pada upaya preventif dan promotif seperti penyediaan air minum, sanitasi dan hygiene, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan kimia beracun dan berbahaya, adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim, kesiapsiagaan dan respon dalam kedaruratan kesehatan lingkungan dan pengembangan wilayah sehat.

Pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berwawasan kesehatan menuntut perlunya komitmen politik dan program pembangunan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu perlu pendekatan lintas sektor yang berbasis wilayah.

Peringatan HKN ke-45 diawali dengan pelaksanaan apel bendera di lapangan Depkes yang dipimpin Menteri Kesehatan. Usai upacara, Menkes meluncurkan Aksi Simpati Kebersihan Lingkungan di 5 wilayah DKI Jakarta ditandai dengan melepas mobil pelayanan kesehatan. Dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan Presiden RI dan Menteri Kesehatan bagi karyawan Depkes. Rangkaian acara lainnya yaitu :

Aksi simpati pembersihan lingkungan dilakukan oleh 1.500 mahasiswa Poltekkes Jakarta. Aksi ini meliputi aksi simpatik di lingkungan pemukiman dan tempat ibadah, aksi simpatik di lingkungan sekolah, dan aksi simpatik di lingkungan pasar;

Depkes bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu swasta, BUMN, RS dan organisasi seperti Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dengan mengerahkan mobil-mobil klinik melakukan bakti sosial kesehatan. Penyerahan 40 kendaraan Promosi Kesehatan ke seluruh provinsi. Sementara itu RS Mata Cicendo Bandung menggelar acara bakti sosial operasi katarak untuk 700 mata di 8 daerah yaitu 50 operasi mata di RS Mata Cicendo Bandung (12/11 dan 12/12), 50 operasi mata di Puskesmas Sukra Indramayu (17/11), 100 operasi mata di RSUD Bekasi (23/11), 200 operasi mata di RSUD Depok (25/11), 50 operasi mata di RSUD Samsudin Sukabumi (21/11), 200 operasi mata di RSUD Lombok Barat (29/11) dan 50 operasi mata di Puskesmas Widasari Indramayu (1/12)

Pada malam harinya digelar acara pemberian penghargaan Menteri Kesehatan bagi sekitar 200 institusi/perorangan yang berjasa di bidang kesehatan yaitu Penghargaan Swasti Shaba bagi Kabupaten/ Kota Sehat, Mangala dan Ksatria Karya Bakti Husada, Widyaiswara dan Dosen Politeknik Kesehatan Berprestasi, pemenang kompetisi jurnalistik, pemenang lomba poster obat generik, pemenang perpustakaan di lingkungan kesehatan;

Beberapa acara lain yang dilaksanakan diantaranya pameran foto, pameran kesehatan, seminar dan workshop jejaring pengelolaan air minum rumah tangga, workshop adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim serta workshop limbah medis.

sumber : depkes.go.id

Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 November ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah penipuan berupa penawaran iklan kemitraan yang ditujukan kepada BUMN/BUMD, Swasta, rumah sakit, farmasi, dan instansi pemerintah lainnya dengan mengatasnamakan Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan dan memalsukan tandatangan Kepala Pusat Promosi Kesehatan dan Inspektur Jenderal Depkes.

Penipuan tersebut terungkap dengan adanya surat dari PT Pertamina dan RS St Elisabeth yang menyatakan tidak bisa berpartisipasi pemasangan iklan dengan tarif antara Rp 5.500.000,- - Rp 42.000.000 yang akan dimuat di salah satu media cetak Nasional di Jakarta.

Dengan ini kami nyatakan bahwa CV Gitanel Mitra Bersaudara yang menawarkan kerja sama pemasangan iklan tidak ada ikatan kerja sama dengan Departemen Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Depkes meminta kepada instansi dan masyarakat untuk tidak melayani penawaran tersebut dan diharapkan di masa yang akan datang jika menerima penawaran iklan hendaknya dikonfirmasi dengan Depkes.

sumber : depkes.go.id

Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH. mengajak seluruh jajaran kesehatan, masyarakat, sektor usaha dan komponen bangsa untuk saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Hal ini disampaikan Menkes dalam pidatonya di hadapan seluruh jajaran Departemen Kesehatan pada apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 (12/11), yang pada tahun ini mengusung tema ”Lingkungan Sehat Rakyat Sehat”.

Menurut Menkes, kesehatan lingkungan yang ditandai dengan ketersediaan dan akses air bersih, akses sanitasi, pengendalian polusi udara dan perilaku hidup bersih dan sehat, masih menjadi tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Padahal kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat serta pencegahan penyakit menular, yang merupakan penentu status kesehatan masyarakat dan berdampak pada kualitas bangsa.

Mengutip hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dilakukan Depkes, Menkes mengatakan bahwa 24,8% rumah tangga masih tidak menggunakan fasilitas buang air besar, dan 32,5% tidak memiliki saluran pembuangan air limbah. Sementara yang cukup positif adalah 57,7% rumah tangga di Indonesia memiliki akses air bersih dan 63,3% rumah tangga memiliki akses sanitasi yang baik.

”Dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 tahun 2009 ini, kita harus berupaya secara terus-menerus untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam meningkatkan lingkungan sehat seperti yang sudah ditargetkan dalam program 100 hari bidang kesehatan. Salah satu indikator kinerja Depkes yaitu pada Januari 2010 harus mencapai sarana air minum sebanyak 1.379 lokasi dan peningkatan sanitasi di 61 lokasi. Sedangkan indikator kinerja pada tahun 2014 bidang kesehatan lingkungan yaitu tercapainya program air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan peningkatan sanitasi dasar berkualitas baik untuk 75% penduduk. Dengan demikian, penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan karena lingkungan yang tidak sehat seperti diare, ISPA, TBC, malaria, frambusia, demam berdarah dan flu burung diharapkan akan menurun.” kata Menkes.

Menkes menambahkan, upaya peningkatan kualitas dan kesehatan lingkungan mencakup penyediaan kebutuhan akan ketersediaan air minum dan sanitasi; peningkatan perilaku higienis; pengembangan kabupaten/kota sehat; pengendalian bahan berbahaya dan logam berat; penanganan limbah rumah tangga, industri dan institusi pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas serta penanganan kedaruratan lingkungan dalam situasi bencana. Upaya-upaya tersebut dan upaya membuat rakyat sehat, lanjut Menkes, tidak mungkin dilaksanakan oleh bidang kesehatan secara sendirian dan untuk itu memerlukan dukungan dan sinergi dari masyarakat, jajaran kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, serta berbagai komponen bangsa.

Bagi masyarakat luas, Menkes menyerukan pentingnya perilaku sehat. Menkes menyampaikan bahwa lingkungan sehat merupakan cermin perilaku sehat, yang menunjukkan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya, yang dengan dukungan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

Bagi jajaran kesehatan, Menkes menghimbau agar setiap jajaran kesehatan di lapangan memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. ”Kita perlu mengembangkan paradigma baru di jajaran kesehatan, jika masyarakat sebelumnya ditempatkan sebagai obyek pelayanan kesehatan, saat ini mereka harus didorong dan diberdayakan untuk mampu sebagai subyek dan mampu secara mandiri dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang berkesinambungan. Jajaran kesehatan juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai prakarsa dalam membangun lingkungan sehat dengan melibatkan masyarakat seperti kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pengembangan wilayah/kawasan sehat.”

Bagi masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha, Menkes menekankan perlunya kemitraan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kesehatan disamping keterlibatan provider kesehatan dan lintas sektor. Berbagai komponen bangsa diharapkan dapat membentuk aliansi-aliansi gerakan masyarakat sehat untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, dan siap menjadi barisan terdepan sebagai modal kekuatan bangsa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjadikan kualitas bangsa yang bermartabat.

Usai memimpin apel, Menkes meluncurkan Aksi Simpati Kebersihan Lingkungan di lima wilayah DKI Jakarta yang ditandai dengan pelepasan mobil pelayanan kesehatan. Selain itu, Hari Kesehatan Nasional ke-45 tahun 2009 dirayakan dengan berbagai acara hingga bulan Desember 2009 meliputi pemberian penghargaan atas pengabdian PNS di lingkungan Depkes RI, institus/perorangan yang berjasa di bidang kesehatan tingkat nasional, penyerahan secara simbolis Kartu Jamkesmas bagi Panti Jompo dan Panti Asuhan, penghargaan kompetisi jurnalistik, penghargaan lomba perpustakaan kesehatan, pameran foto, penyerahan mobil unit promosi kesehatan ke seluruh Indonesia, pameran pembangunan kesehatan, pemeriksaan kualitas air bagi masyarakat di 10 regional, dan berbagai acara yang dilaksanakan di tingkat daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.

 Sumber : bandung.detik.com



Bandung - Meski dianggap wajar efek samping yang ditimbulkan serta kematian 3 warga usai pengobatan kaki gajah di Kabupaten Bandung, Departemen Kesehatan akan menginvestigasi kasus tersebut.

"Saya sedang menerima kunjungan Depkes dari Jakarta. WHO minta Depkes cari tahu soal kasus ini, dan kami dimintai keterangan," ujar Kepala IGD RS Ebah Majalaya Rustam P Efendi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (11/11/2009).

Hal ini diperkuat juga oleh Kasubdin Penyehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Bandung Suhardiman. Menurutnya untuk mencari tahu penyebab pasti kematian tiga warga Kabupaten Bandung, Depkes terjunkan timnya untuk investigasi.

"Ya enggak hanya kasus meninggal ini, tapi juga soal efek samping yang dialami para warga setelah diobati," kata Suhardiman.

Meski begitu, Suhardiman menyatakan jika efek samping yang dialami para warga yang telah diobati hal yang wajar. "Kita sebelumnya sudah sampaikan pada warga jika usai pengobatan akan ada efek sampingnya seperti mual, muntah, dan pusing," katanya.

Namun keluhan itu, menurutnya tak akan dialami oleh semua orang. Sebab tergantung pada daya tahan tubuh orang itu. (ern/ern)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan lima calon wakil menteri yang akan dilantik, Rabu (11/11) pukul 09.00 di Istana Negara. Kelima wakil menteri diumumkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keteranga pers, Selasa petang ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Presiden Jakarta.

Kelima wakil menteri terpilih gelombang satu itu adalah:
1. Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurti.
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak.
3. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono
4. Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retrabun
5. Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar

Menurut Sudi, dari kelima wakil menteri tersebut, baru sebagian wakil menteri yang diumumkan pada gelombang pertama. "Mungkin bisa dipertimbangkan wakil menteri jadi sebelas karena beban tugas yang berat. Oleh karena itu, bisa saja ada gelombang berikutnya," ujarnya.

Menurut Sudi, kelima wakil menteri terpilih itu adalah orang-orang profesional yang sudah menjalani uji seleksi dan pertimbangan-pertimbangan Presiden.

Saat mengumumkan jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden SBY menegaskan perlunya wakil menteri. Seusai menghadiri KTT ASEAN di Hua Hin, Thailand, Presiden SBY pernah menyebut bahwa akan ada 6 wakil menteri.

Di luar lima wakil menteri yang telah diumumkan, Presiden SBY menyebutkan wakil menteri untuk Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesehatan.
KOMPAS Suhartono

Editor: wah

JAKARTA, KOMPAS.com — Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) mencatat sudah merawat jalan 30.718 jemaah haji dan 143 jemaah haji rawat inap di Arab Saudi. Mereka berasal dari jemaah haji yang berada di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

Hal ini disampaikan Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Selasa (10/11). Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Bidang Kesehatan dr Barita Sitompul mengungkapkan, perawatan dan pendataan jemaah haji yang sakit di sektor-sektor terus dilakukan sebagai evaluasi. Setelah didiagnosis, dilakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada jemaah untuk menjaga kesehatan.

Pasien yang sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di BPHI, menurut Barita, akan terus dipantau sampai kondisinya benar-benar membaik.

"Bagi jemaah yang sehat, juga terus diimbau untuk menjaga kesehatan seperti memakai masker penutup mulut, makan teratur, dan mengonsumsi vitamin," jelasnya.

Menjelang puncak haji, Barita mengatakan, seluruh dokter yang bertugas di kloter sudah diminta untuk melaporkan jumlah jemaah yang sakit dan harus menjalani perawatan.

"Biasanya sepuluh hari menjelang hari Arafah, tim medis BPHI melakukan pendataan ulang ke setiap sektor untuk mengetahui jumlah dan kondisi pasien yang dirawat," ujarnya.

Sedangkan tiga hari menjelang Arafah, menurut Barita, tim dokter juga melakukan pendataan terakhir untuk mengetahui berapa jumlah pasien yang sudah sembuh dan masih harus menjalani perawatan.

"Pengecekan terakhir yang dilakukan ini berhubungan dengan jumlah alat dan tim medis yang akan disiagakan saat Arafah nanti. Saat di Arafah nanti kita juga menyediakan tim medis seperti tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Sumber : depkes.go.id

Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes Melitus (DM) di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). Sedangkan hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H saat membuka Seminar dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia 2009, 5 November 2009 di Jakarta.

Prof. Tjandra Yoga mengatakan berdasarkan hasil Riskesdas 2007 prevalensi nasional DM berdasarkan pemeriksaan gula darah pada penduduk usia >15 tahun diperkotaan 5,7%. Prevalensi nasional Obesitas umum pada penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 10.3% dan sebanyak 12 provinsi memiliki prevalensi diatas nasional, prevalensi nasional Obesitas sentral pada penduduk Usia ≥ 15 tahun sebesar 18,8 % dan sebanyak 17 provinsi memiliki prevalensi diatas nasional. Sedangkan prevalensi TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) pada penduduk usia >15 tahun di perkotaan adalah 10.2% dan sebanyak 13 provinsi mempunyai prevalensi diatas prevalensi nasional. Prevalensi kurang makan buah dan sayur sebesar 93,6%, dan prevalensi kurang aktifitas fisik pada penduduk >10 tahun sebesar 48,2%. Disebutkan pula bahwa prevalensi merokok setiap hari pada penduduk >10 tahun sebesar 23,7% dan prevalensi minum beralkohol dalam satu bulan terakhir adalah 4,6%.

Dalam sambutannya Prof. Tjandra Yoga menjelaskan, Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin.Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan perawatan medis dalam waktu lama baik untuk mencegah komplikasi maupun perawatan sakit.

Diabetes Melitus terdiri dari dua tipe yaitu tipe pertama DM yang disebabkan keturunan dan tipe kedua disebabkan life style atau gaya hidup. Secara umum, hampir 80 % prevalensi diabetes melitus adalah DM tipe 2. Ini berarti gaya hidup/life style yang tidak sehat menjadi pemicu utama meningkatnya prevalensi DM. Bila dicermati, penduduk dengan obes mempunyai risiko terkena DM lebih besar dari penduduk yang tidak obes.

WHO merekomendasikan bahwa strategi yang efektif perlu dilakukan secara terintegrasi, berbasis masyarakat melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor termasuk swasta. Dengan demikian pengembangan kemitraan dengan berbagai unsur di masyarakat dan lintas sektor yang terkait dengan DM di setiap wilayah merupakan kegiatan yang penting dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman faktor risiko DM sangat penting diketahui, dimengerti dan dapat dikendalikan oleh para pemegang program, pendidik, edukator maupun kader kesehatan di masyarakat sekitarnya.

Tujuan program pengendalian DM di Indonesia adalah terselenggaranya pengendalian faktor risiko untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan DM. Pengendalian DM lebih diprioritaskan pada pencegahan dini melalui upaya pencegahan faktor risiko DM yaitu upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, jelas Prof. Tjandra Yoga.

Prof. Tjandra Yoga menambahkan bahwa pada Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam press release tanggal 20 Desember 2006 telah mengeluarkan Resolusi Nomor 61/225 yang mendeklarasikan bahwa epidemic Diabetes Melitus merupakan ancaman global dan serius sebagai salah satu penyakit tidak menular yang menitik-beratkan pada pencegahan dan pelayanan diabetes di seluruh dunia. Sidang ini juga menetapkan tanggal 14 Nopember sebagai Hari Diabetes Se-Dunia (World Diabetes Day) yang dimulai tahun 2007. .

Oleh karena itu, program Pengendalian Diabetes Melitus dilaksanakan dengan prioritas upaya preventif dan promotif, dengan tidak mengabaikan upaya kuratif. Serta dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta (LP, LS, Profesi, LSM, Perguruan Tinggi).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575 tahun 2005, telah dibentuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang mempunyai tugas pokok memandirikan masyarakat untuk hidup sehat melalui pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya penyakit DM yang mempunyai faktor risiko bersama.

Sesuai dengan tema Hari Diabetes Sedunia tahun 2009, “Pahami Diabetes dan Kendalikan“, maka memahami diabetes harus dilakukan secara menyeluruh, baik faktor risikonya, diagnosanya maupun komplikasinya. Dan Kendalikan Diabetes sangatlah penting dilaksanakan sedini mungkin, untuk menghindari biaya pengobatan yang sangat mahal. Bahkan semenjak anak-anak dan remaja, gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah, membiasakan olah raga dan tidak merokok merupakan kebiasaan yang baik dalam pencegahan Diabetes Melitus. Oleh karena itu, peran para pendidik baik formal maupun informal, edukator DM dan para kader sangat memegang peranan penting untuk menurunkan angka kesakitan DM.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meluncurkan novel Tatkala Leukimia Meretas Cinta, Jumat (6/11), bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-60.

Buku tersebut merupakan kisah nyata yang menggambarkan penggalan kisah hidupnya ketika harus menjalani pengabdian sebagai Menteri Kesehatan dan kegalauan hidupnya saat sang suami divonis menderita leukemia. Siti Fadilah Supari mencatat masa sulit tersebut selama enam bulan antara Oktober 2008 sampai akhir Maret 2009. ”Saya menjadi menteri pada saat yang sulit. Saya sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan bekerja untuk rakyat,” ujar Siti Fadilah Supari.

Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault sempat menyampaikan kesannya tentang Siti Fadilah Supari sebagai seorang pekerja keras dan serius menangani pekerjaannya. ”Beliau orang yang berani dan tegar. Dia memberi warna yang luar biasa di bidang kesehatan dengan berani bertindak cepat dan tanggap,” ujar Adhyaksa.

Sahabat sekaligus sastrawan, Yudhistira, mengungkapkan, karya tersebut merupakan novel biografis yang dituturkan secara kronologis. ”Buku itu memuat kisahnya selama enam bulan tersebut, saat menjabat sebagai menteri sekaligus mendampingi sang suami yang sedang sakit dan divonis hidupnya tersisa tiga bulan lagi. Itu menuntut aktivitas fisik dan mental. Semuanya dituturkan dengan jujur dan spontan,” ujar Yudhistira.

Semasa Siti Fadilah Supari menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu I, Indonesia tengah disibukkan dengan pandemi flu burung, berbagai bencana alam, jaminan kesehatan masyarakat, dan persoalan pengiriman virus flu burung. (INE)

Sumber : depkes.go.id

Rabu (4/11/2009), Menteri Kesehatan RI dr. Endang R.Sedyaningsih, MPH,.Dr.PH membuka Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dan Pertemuan Penyiapan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jamkesmas Menuju Jamkesmas Semesta di Banjarmasin.

Menteri Kesehatan menyatakan pentingnya kegiatan ini, karena di awal jabatan sebagai pemimpin di Departemen kesehatan ini merupakan kesempatan untuk berkenalan dan bertatap-muka dengan Gubernur serta para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Selain itu, dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan kesehatan serta sekaligus secara langsung mendengarkan masukan dan pokok-pokok pikiran para Kadinkes dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam program 100 hari serta program 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang berkaitan dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan agar mencapai jaminan kesehatan semesta bagi rakyat Indonesia.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat secara bermakna. Tentu saja keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua. Keberhasilan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur harapan hidup meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007).

Dalam sambutannya Menkes menyampaikan bahwa saat ini memang masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain yaitu angka kematian bayi dan Angka kematian ibu juga masih tinggi di Indonesia masih tinggi, masalah penyakit menular dan masalah kekurangan gizi yang belum bisa diatasi dengan baik, dan terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, Masalah kesehatan akibat bencana yang selalu mengakibatkan korban, baik korban meninggal, sakit dan cedera; timbulnya pengungsi yang dapat pula mengakibatkan masalah kesehatan seperti wabah penyakit dan balita kurang gizi, disparitas sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang masih perlu terus ditingkatkan agar lebih berkualitas serta mencakup sasaran yang tepat

Menkes juga menyampaikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, maka beberapa isu pokok yang menjadi fokus pembangunan kesehatan ke depan sebagaimana hasil pertemuan rembug nasional (“national summit”) bidang kesejahteraan rakyat tahun 2009 yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Isu-isu pokok tersebut yaitu peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan peningkatan ketersediaan , pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan ( DTPK).

Menurut Menkes, isu pokok pertemuan relevan dengan tema kongres ini. Berkaitan dengan Jamkesmas, yang harus diperhatikan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan kelas III rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang dijamin oleh pemerintah termasuk mutu pelayanan. Peningkatan perlindungan financial terhadap risiko kesehatan secara bertahap agar yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, perlunya dilakukan diversifikasi dan sinergi sumber pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, dengan cara: mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi jaminan kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengembangkan berbagai inisiatif agar masyarakat yang mampu dapat membeli premi asuransi kesehatan, dan/atau ikut membayar (sharing) besaran jaminan kesehatan sesuai kemampuannya dan mengembangkan berbagai inisiatif jaminan kesehatan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan, tegas dr. Endang.

Selain itu, Menkes juga menyatakan perlunya mengatur kelembagaan, kepesertaan, sistem informasi jaminan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel serta membagi peran dan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlunya dilakukan jaminan ketersediaan dan pemerataan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam jaminan kesehatan serta berlangsungnya pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya melalui penerapan INA-DRG dan Perlunya dilakukan perlindungan melalui jaminan kesehatan kepada penduduk miskin akibat bencana pasca tanggap darurat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam 5 tahun ke depan sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk saling bahu-membahu mewujudkannya. Pada tingkatan Pemerintah Propinsi serta Kabupaten/Kota, maka selaku Kadinkes mempunyai peran sangat penting dalam rangka mengakselerasi pembangunan kesehatan di daerah, ujar Menkes.

Oleh sebab itu, Menkes berharap dukungan dari semua Kadinkes agar berada dalam gerak langkah yang sama dan saling mengisi serta mendukung, sehingga dapat menjalankan program kesehatan sesuai amanat arah kebijakan pembangunan kesehatan. Tanpa kerja sama yang baik dan harmoni dalam pelaksanaan program-program kesehatan, maka tujuan pencapaian pembangunan kesehatan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang efisien serta akuntabel akan sulit terwujud.

Diakhir sambutannya, Menkes mengatakan kutipan arahan Presiden RI pada sidang kabinet yang pertama, yaitu Ada tiga “tagline” yang direkatkan pada kabinet Indonesia Bersatu ke-2 yang diharapkan menjadi landasan bekerja seluruh aparat kesehatan. “Tagline” itu adalah; Pertama, “change and continuity”, kedua, “debottlenecking, acceleration, and enhancement”, ketiga,”together we can”. Dengan siprit “tagline” itu, diharapkan terjadi peningkatan motivasi dan etos kerja seluruh abdi negara termasuk abdi kesehatan di semua jenjang pemerintahan.

sumber : depkes.go.id

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular yang disebabkan cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat kronis (menahun) dan bila tidak mendapatkan pengobatan menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin. Akibatnya penderita tidak dapat bekerja secara optimal bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain sehingga menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara.

Untuk pemberantasan penyakit ini sa\mpai tuntas (eliminasi), WHO menetapkan kesepakatan Global (The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as Public Health Problem by the Year 2020). Program Eliminasi dilaksanakan melalui pengobatan massal DEC dan Albendazol setahun sekali selama minimal 5 tahun di daerah endemis dan perawatan kasus klinis baik yang akut maupun kronis untuk mencegah kecacatan dan mengurangi penderitaannya.

Indonesia sepakat melaksanakan Program Eliminasi Filariasis melalui pengobatan massal filariasis secara bertahap, dimulai pada tahun 2002 dan telah menetapkan program ini sebagai salah satu program prioritas pemberantasan penyakit menular.

Berkaitan dengan hal itu, Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH hari ini di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung Bandung Jawa Barat, melakukan Pencanangan Pengobatan Massal Filariasis ditandai pemberian obat kepada penderita.

Menkes dalam sambutannya mengatakan, tahun 2009 pemerintah menargetkan pengobatan massal filariasis untuk 32 juta penduduk. Setiap tahun target sasaran pengobatan massal filariasis secara bertahap akan ditingkatkan sampai akhirnya seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di daerah endemis filariasis dan beresiko tertular penyakit ini diobati. Obat filariasis disediakan gratis oleh Depkes sementara dana operasional ditanggung oleh Pemda setempat.

Untuk mensukseskan program eliminasi filariasis, Menkes mengharapkan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di daerah endemis filariasis dapat menjaga keberlangsungan program ini selama lima tahun ke depan. Sedangkan kepada seluruh masyarakat di daerah program agar mau minum obat untuk mensukseskan eliminasi filariasis di Indonesia.

”Penyakit ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia serta menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi keluarga penderita. Mereka tidak dapat lagi bekerja optimal bahkan hidup mereka sehari-hari sangat tergantung kepada orang lain”, ujar Menkes.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap Demam Berdarah yang puncaknya akan terjadi pada bulan Januari-Maret.

Menurut Menkes, sampai Oktober 2009 penderita kronis filariasis yang tercatat berjumlah 11.699 orang tersebar di 386 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan sifat penyakitnya, telah banyak penduduk yang terinfeksi penyakit ini, tanpa menunjukkan gejala.

Ditambahkan, dari 471 kabupaten/kota di Indonesia, 318 kabupaten/kota diantaranya telah terpetakan endemis filariasis. Ini berarti sekitar 125 juta penduduk Indonesia berada di wilayah endemis filariasis dan berisiko tertular penyakit ini. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya kasus ini dengan menghindar dari gigitan nyamuk. Untuk itu kita bersama harus membersihkan lingkungan tempat perindukan nyamuk. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

sumber : depkes.go.id

Pneumonia merupakan pembunuh utama anak dibawah usia lima tahun (Balita) di dunia, lebih banyak dibandingkan dengan penyakit lain seperti AIDS, Malaria dan Campak. Namun, belum banyak perhatian terhadap penyakit ini. Di dunia, dari 9 juta kematian Balita lebih dari 2 juta Balita meninggal setiap tahun akibat pneumonia atau sama dengan 4 Balita meninggal setiap menitnya. Dari lima kematian Balita, satu diantaranya disebabkan pneumonia.

Di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan; prevalensi nasional ISPA: 25,5% (16 provinsi di atas angka nasional), angka kesakitan (morbiditas) pneumonia pada Bayi: 2.2 %, Balita: 3%, angka kematian (mortalitas) pada bayi 23,8%, dan Balita 15,5% .

Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH ketika membuka seminar Pneumonia, The Forgotten Killer Of Children tanggal 2 November 2009 di Universitas Padjadjaran Bandung. Seminar diselenggarakan berkaitan peringatan Hari Pneumonia Sedunia 2009 yang diperingati setiap tanggal 2 November. Hadir dalam acara Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat dan peserta seminar dari berbagai profesi seperti Dokter, Bidan, perawat Puskesmas, Kader Kesehatan, serta Tim Penggerak PKK Jawa Barat.

Menkes menambahkan, penyakit ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Episode penyakit batuk-pilek pada Balita di Indonesia diperkirakan 3-6 kali per tahun, ini berarti seorang Balita rata-rata mendapat serangan batuk pilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun.

Sebagai kelompok penyakit, kata dr. Endang R. Sedyaningsih, ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di sarana kesehatan yaitu sebanyak 40% - 60% kunjungan berobat di Puskesmas dan 15% - 30% kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit.

Program pengendalian penyakit ISPA di Indonesia dimulai tahun 1984, bersamaan dengan dilancarkannya pengendalian penyakit ISPA di tingkat global oleh WHO. Sejak tahun 1990, pengendalian penyakit ISPA menitikberatkan kegiatannya pada penanggulangan pneumonia pada Balita. Di negara berkembang 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, sementara di negara maju umumnya disebabkan virus, ujar Menkes.

Menurut Menkes, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan yang salah satunya adalah menurunkan 2/3 kematian balita pada rentang waktu antara 1990-2015. Apabila angka kematian yang disebabkan oleh pneumonia dapat diturunkan secara bermakna, maka dampaknya terhadap pencapaian MDGs akan besar pula.

Upaya pemerintah dalam menekan angka kematian akibat pneumonia diantaranya melalui penemuan kasus pneumonia Balita sedini mungkin di pelayanan kesehatan dasar, penatalaksanaan kasus dan rujukan. Adanya keterpaduan dengan lintas program melalui pendekatan MTBS di Puskesmas serta penyediaan obat dan peralatan untuk Puskesmas Perawatan dan di daerah terpencil.

Menkes menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan penyakit ISPA sebagai penyakit yang muncul kembali(re-emerging/new emerging disease) yang sedang melanda dunia karena semuanya berakhir dengan pneumonia. Belum selesai dengan pengendalian flu burung H5N1, sudah timbul penyakit Influenza A Baru H1N1 yang menjadi pandemi. Kita bersyukur Influenza A Baru H1N1 tidak seganas H5N1. Namun, kita harus tetap waspada adanya kemungkinan gelombang kedua yang tingkat keganasannya tidak dapat diketahui secara pasti, tegas Menkes.

Menurut Menkes, pengendalian penyakit ISPA memiliki kendala diantaranya cakupan penemuan masih sangat rendah akibat tingginya mutasi tenaga kesehatan. Selain itu pengendalian pneumonia bukan program prioritas karena di beberapa daerah anggaran untuk pneumonia jumlahnya tidak memadai bahkan tidak ada sama sekali.

Sumber : depkes.go.id

Pemerintah menargetkan Provinsi Bali bebas rabies pada tahun 2012 atau lebih cepat dari target nasional pada tahun 2015. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Bali dijadikan prioritas penanggulangan penyakit yang disebabkan gigitan hewan penular terutama anjing mengingat rabies di wilayah ini tergolong parah. “Apalagi Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia dan daerah strategis bagi ekonomi nasional. Kalau terlambat, dampaknya sampai ke manca negara”, kata Prof. Tjandra pada peringatan Hari Rabies Sedunia di Tabanan Bali tanggal 4 November 2009.

Menurut Dirjen P2PL, berbagai kebijakan dilakukan Departemen Kesehatan dalam menanggulangi penyakit rabies. Depkes bekerja sama dengan WHO telah berupaya membantu pengendalian rabies di Provinsi Bali dengan menyediakan vaksin anti rabies (VAR) untuk manusia, menyediakan media penyuluhan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan melalui pelatihan dokter/paramedis Puskesmas dan klinik swasta di 6 Kabupaten/Kota serta membantu kebutuhan vaksin antirabies untuk hewan sebanyak 120.000 dosis.

Prof. Tjandra menambahkan, agar masyarakat dengan mudah mendapat pertolongan bila digigit hewan penular rabies, maka seperti daerah tertular lain dianjurkan mendirikan ”Rabies Center” yaitu Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk Dinas Kesehatan setempat sebagai pusat informasi dan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Dengan bantuan Bupati atau Walikota se provinsi Bali, diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana Rabies Center dapat dipenuhi.

Untuk mendukung Rabies Center tersebut, Depkes menyerahkan beberapa sarana pendukung seperti vaksin untuk manusia 100 kuur (400 vial) untuk 100 pasien, Alat Pelindung Diri (APD) 10 set untuk masing-masing Kabupaten/Kota, media promosi kesehatan khususnya rabies (poster, roll banner, eks banner, leaflet, buku pegendalian, poster dan CD).

Pada kesempatan itu juga diserahkan hadiah lomba melukis bertema anjing bagi siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Tabanan. Hasil lomba melukis tersebut akan dipamerkan di Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2009.

Kegiatan Hari Rabies Sedunia tahun 2009 di Tabanan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Pejabat Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta Jajaran terkait dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kantor Karantina Hewan serta pejabat terkait lainnya.

Prof. Tjandra mengakui, penyebaran rabies di Bali tergolong cepat. Jika tahun lalu kasusnya hanya terjadi di Badung dan Denpasar, saat ini telah menyebar ke-empat daerah lainnya yaitu Gianyar, Tabanan, Bangli dan Karangasem. Dinas Kesehatan setempat sampai saat ini telah mengidentifikasi 14.264 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) dan mengakibatkan 15 orang meninggal dengan klinis rabies dan 4 orang dengan hasil laboratorium positif. Sedangkan kasus gigitan akibat hewan penular rabies di seluruh Indonesia sampai saat ini bahkan telah mencapai lebih dari 12.000 kasus gigitan, dimana rata-rata kasus gigitan di 24 provinsi tertular rabies selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) adalah 18.469.

Selain banyaknya populasi anjing di P.Bali, juga banyak hewan penular rabies lainnya yaitu kera. Oleh karena itu perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan virus rabies tersebut dari anjing kepada hewan lainnya terutama kera, ujar Prof. Tjandra.

Sebelumnya provinsi Bali merupakan provinsi bebas rabies. Namun dengan ditemukannya kasus positif pada anjing di daerah Kedonganan dan manusia di Desa Ungasan, Jimbaran, Kabupaten Badung pada bulan November 2008, Bali kemudian dinyatakan sebagi provinsi ke-24 yang tertular rabies.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sesda Bali I Ketut Wija mengatakan, berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Prov. Bali dalam rangka mencegah penyebaran rabies antara lain dengan dikeluarkannya instruksi pelarangan lalu lintas hewan penular rabies dari kabupaten tertular ke kabupaten bebas lainnya namun hasilnya belum optimal.

Pelarangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan atau Pengeluaran HPR dari dan atau ke Provinsi Bali. Disamping itu kepada Bupati dan Walikota se Bali agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyakit rabies melalui Surat Edaran dan Instruksi Nomor 1 tahun 2009 tentang pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies.

Langkah-langkah operasional lainnya, vaksinasi terhadap 66.901 ekor anjing (16,37%) dan dimusnahkannya sebanyak 26.705 ekor anjing (6,53%) dari 408.673 populasi anjing yang ada di Bali. Upaya pemulihan status kesehatan masyarakat bagi yang tergigit hewan penular rabies sudah dilakukan sebanyak 43.788 dosis vaksin anti rabies ditambah pembiayaan pengobatan lainnya yang diperlukan. Juga telah dikembangkannya Rabies Center di masing-masing kabupaten/kota sebagai tempat pelayanan kesehatan sekaligus tempat media promosi mengenai rabies kepada masyarakat, ujar Ketut Wija.

Peringatan Hari Rabies Sedunia dilaksanakan di Kabupaten Tabanan karena merupakan salah satu daerah tertular rabies. Sehingga diharapkan dapat menyatukan langkah dan gerak bersama dalam melaksanakan pemberantasan rabies di Kab. Tabanan khususnya dan provinsi Bali pada umumnya. Demikian Bupati Tabanan, N. Adi Wiryatama, SSos, MSi.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian vaksinasi massal bagi hewan peliharaan (anjing) oleh Dinas Peternakan Kab. Tabanan dibawah koordinasi Depatemen Pertanian. Seusai acara dilakukan kunjungan ke Rabies Center yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Jl. Pahlawan 14 Tabanan.

Sumber : depkes.go.id

Kunjungan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr. PH ke Bandung tanggal 2 November 2009, mendapat perhatian sejumlah media cetak dan elektronik untuk memperoleh penjelasan berbagai hal termasuk program 100 hari Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II. Di Bandung, Menkes melakukan serangkaian kegiatan yakni memberikan pengarahan pada seminar memperingati Hari Pneumonia Sedunia “ The Forgotten Killer of Children “ di aula FK-Unpad, mencanangkan pengobatan massal bagi 32 juta penduduk di daerah endemis filariasis (penyakit kaki gajah) di RSUP Hasan Sadikin dan kunjungan ke RS Paru Dr. Rotinsulu.

Usai memberikan pengarahan di FK-Unpad, Menkes langsung dikerubuti media untuk meminta penjelasan seputar program seratus hari dan lain-lain, namun karena jadwalnya yang padat permintaan wartawan baru terpenuhi usai mencanangkan pengobatan massal filariasis di Aula RSUP Hasan Sadikin.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, dr. Endang R.Sedyaningsih, mengatakan dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II ada empat program utama yang menjadi fokus agenda kerjanya, yaitu pertama peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat dengan penekanan pada penduduk miskin.

Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penanganan masalah gizi dan sebagainya.

"Program ketiga yaitu pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana," katanya.

Sedangkan program keempat, yaitu peningkatan ketersediaan, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.

"Hal yang menjadi problem dalam Jamkesmas adalah orang-orang yang tidak terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, akan dibagikan kartu bagi orang-orang gelandangan dan orang-orang di panti asuhan sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat," kata Menkes.

Selain itu, Depkes juga akan berusaha menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan Jamkesmas yang belum terselesaikan, ujar dr. Endang.

Untuk mencapai program MDGs juga ada program `sweeping` balita gizi buruk. ” Kita sudah punya data dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan pemberian makanan tambahan agar gizinya tercukupi," kata Menkes.

Komite Nasional

Menkes mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel/spesimen dan strain suatu penyakit hasil penelitian di Indonesia. "Saya akan membentuk suatu komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis penyakit dalam, virologi, serta pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes," kata dr. Endang.

"Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing, dan lain sebagainya" kata Menkes.

Depkes juga akan membentuk komite material transfer agreement (MTA) yang memutuskan, apakah spesimen virus/bakteri hasil suatu penelitian bisa dibawa keluar dari Indonesia atau tidak. Tetapi sedapat mungkin, spesimen tidak dibawa keluar dari Indonesia," kata Menkes.

Pradipta Nugrahanto - detikBandung


Bandung - Setelah sempat bungkam dan menghindar dari wartawan usai acara Peringatan Hari Pneumonia Dunia di Gedung FK UNPAD Baru Jl Eijkman 38,
Senin (2/11/2009), Menkes akhirnya angkat bicara setelah menghadiri Pencanangan Pengobatan Massal Filariasis Nasional Untuk 32 Juta Penduduk Indonesia Tahun 2009, di Ruang Ilmu Penyakit Dalam RS Hasan Sadikin.

"Jangan deket-deket nanti susah ngomongnya. Saya datang kesini untuk menghadiri dua agenda pembahasan mengenai Filariasis dan Pneumonia," tutur Endang membuka percakapan.

Ketika dikonfirmasi mengenai kelanjutan penelitian virus, Endang menjawab pihaknya akan membentuk sebuah komisi khusus untuk mempertimbangkan penelitian yang akan dilangsungkan.

"Para pakar tersebut akan menjadi dewan pertimbangan. Akan ada pakar penyakit anak, penyakit dalam dan lain-lainnya," imbuh Endang.

Menkes menjelakan komisi itu nantinya akan mempertimbangkan perlu tidaknya membawa specimen ke luar negeri.

"Kita akan lihat perlu enggak specimen itu dibawa. yang jelas kita akan minta teknologinya dibawa ke Indonesia, bisa dilakukan di Depkes bisa di fakultas, kemampuan Indonesia kan besar dan lengkap. Kalau sangat terpaksa dibawa dengan persyaratan-persyaratan ketat yang tercantum dalam material transfer agreement," jelasnya.

Ketika ditanya soal kerjasama Namru, Menkes menghindar. "Kita tidak bicara Namru karena Namru itu kecil, kita akan bekerjasama dengan berbagai negara," tandasnya.

Menurutnya hal itu sesuai dengan arahan presiden untuk bekerjasama tanpa pilih-pilih negara. Depkes punya Balitbangkes yang fungsinya sebagai koordinator baik penelitian yang dilakukan universitas, pemerintah pusat, atau kerjasama dengan universitas antar universitas dengan luar negeri. (dip/ern)