Posted from : depkes.go.id
Untuk mencegah penularan Influenza A H1N1 (flu babi) di Indonesia, Pemerintah mewajibkan semua penumpang dari negara terjangkit mengenakan masker setibanya di terminal kedatangan luar negeri. Mereka juga diwajibkan melewati thermo scanner (alat pemindai suhu tubuh) sebelum keluar dari bandara. ”Kalau sebelumnya masih banyak penumpang mem-by pass dari thermo scanner, sekarang tidak boleh lagi”, ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Ir. Aburizal Bakrie yang didampingi Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) saat jumpa pers usai memimpin Rakor Kesra di Jakarta tanggal 29 Juni 2009.

Kebijakan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin Menko Kesra Ir. Aburizal Bakrie dan dihadiri Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K), Menteri Perhubungan, Ir. Jusman Syafii Djamal, Wakil dari Menlu, Menkeu diwakili Dirjen Anggaran, Depdagri diwakili Dirjen Pemerintahan Umum, Depdiknas diwakili Dirjen Dikti, Ketua Pelaksana Harian Komnas Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FBPI) Dr. Bayu Krisnamurthi, Dirut PT Angkasa Pura I dan II, serta Kepala Administratur Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
Menko Kesra menambahkan, Pemerintah berupaya mencegah terjadinya penularan influenza A H1N1 antar manusia di Indonesia setelah ditemukannya 8 orang positif karena tertular dari luar negeri. ”Kami memutuskan untuk memonitor, melaporkan dan mengkoordinasi penanggulangan influenza A H1N1 dan mendukung proses penanganan yang dilakukan Menkes dan jajarannya seperti pembentukan Posko Depkes untuk menangani masalah ini”, ujar Aburizal Bakrie.

Menurut Menko Kesra, dalam Rakor juga membahas persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menghadapi beberapa event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Agustus 2009 seperti Konferensi Internasional AIDS di Bali dan Sail Bunaken di Manado.

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari yang diberi kesempatan menjelaskan penanganan kasus flu babi di Indonesia oleh Menko Kesra menyatakan, saat ini jumlah kasus positif Influenza A H1N1 berjumlah 8 orang. Mereka terdiri dari 4 orang warga negara Indonesia, 3 orang warga negara Australia dan 1 orang warga negara Inggris yang berdomisili di Australia. Kesemuanya tertular dari Australia dan Singapura, jadi merupakan kasus impor.

Dari 8 orang tersebut, 1 orang sudah sembuh dan boleh pulang, sedang 7 orang lainnya masih dirawat di RS yakni 4 orang di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, dan 3 orang WN Australia dirawat di RS Sanglah Denpasar, Bali.

“Berkat upaya-upaya yang dilakukan Depkes dan jajaran kesehatan di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan lintas sektor terkait, alhamdulillah belum terjadi penularan antar manusia di Indonesia”, ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Untuk mencegah penularan virus yang kemungkinan terbawa para pendatang dari negara terjangkit mereka diwajibkan mengenakan masker sebelum keluar dari bandara. Masker akan disediakan oleh pemerintah dan harus dikenakan selama 3 hari, sesuai dengan masa inkubasi penyakit ini yaitu 3 – 7 hari, ujar Menkes.

Sejak WHO menetapkan flu babi sebagai public health emergency international concern (PHEIC) tanggal 25 April 2008, Depkes telah menetapkan 6 langkah antisipasi yaitu : 1. Penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan dengan pemasangan thermo scanner, pemberian health alert card, penyiapan alat pelindung diri (APD) dan lain-lain. 2. Logistik terutama penyediaan obat tamiflu dan pendistribusian sampai ke Puskesmas. 3. Penyiapan 100 rumah sakit rujukan, obat, APD, keteresdiaan ruang isolasi dll. 4. Penguatan surveilans epidemiologi yang dilakukan dengan mengintensifkan surveilans ILI di 20 Puskesmas, surveilans SARI di 15 RS sentinel dll. 5. Penguatan laboratorium dengan mengintensifkan laboratorium regional dan pemenuhan reagensia. 6. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Menkes menegaskan, Influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Saat ini sebagian besar penyakit adalah ringan dan sembuh dengan baik.

Menkes menghimbau masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan tisue atau lap bersih. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak berdekatan dengan anggota keluarga yang lain dan segera menghubungi petugas kesehatan. Menghindari bepergian apabila sakit dan berhati-hati bila berkunjung ke luar negeri

Posted From : depkes.go.id

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Rabu (24/06/2009), melakukan dialog dengan 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia, dengan tema “Pelajar Bertanya, Menteri Kesehatan Menjawab”, di gedung Departemen Kesehatan RI. Dalam kesempatan tersebut Menkes didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K). Hadir juga Direktur Bina Kesehatan Komunitas Dr. Edi Suranto, MPH, Kepala Pusat Komunikasi Publik dr. Lily S. Sulistiyowati, MM, Sekretaris Dirjen Bina Yanmed Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes, Kepala Biro Kepegawaian drg. S.R. Mustikowati, M.Kes, dan Direktur Bina Gizi Masyarakat dr. Ina Hernawati, MPH.

Forum Pelajar Indonesia atau For Indonesia, merupakan sebuah ruang kreatif bagi 200 pelajar berprestasi yang berusia 17-21 tahun dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, pemikiran sekaligus membangun kepedulian, pemahaman serta kerjasama dalam menghadapi tantangan narkoba, HIV/AIDS, flu burung dan flu babi, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seks pada anak serta budaya hidup sehat.
Menkes dalam pidatonya menyatakan menyambut baik, bangga dan mendukung kegiatan forum pelajar Indonesia ini. Forum seperti ini perlu ditumbuh suburkan dalam upaya membangun kembali rasa bangga sebagai bangsa Indonesia didalam jiwa generasi muda, karena dari rasa bangga akan tumbuh rasa nasionalisme yang kuat sehingga diharapkan akan lahir sebuah generasi yang kuat dan tangguh, yang mampu membela kedaulatan bangsa Indonesia tercinta.

Menurut Menkes, Indonesia memiliki cita-cita yang sangat luhur dan mulia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari cita-cita itu, Depkes sejak tahun 2004-2009 mempunyai visi memandirikan masyarakat untuk hidup sehat dan misi untuk membuat rakyat sehat. Apabila rakyat sehat, maka negara akan kuat.

Selain itu, Depkes juga memiliki 4 strategi utama yaitu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, meningkatkan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan, ujar Menkes.

Untuk mencapai visi dan misi, Depkes mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi yaitu, pro rakyat, bertindak cepat dan tepat, bekerja dengan team work yang solid, bekerja dengan integritas yang tinggi, dan bekerja dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kerja keras, nilai-nilai dan visi serta misi tersebut, Depkes dapat mencapai target-target yang ditentukan oleh Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono.

Target-target yang telah dicapai Depkes antara lain penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2004, menjadi 228 per 100.000 KH tahun 2007, sedangkan target pada tahun 2009 adalah 226 per 100.000 KH. Menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 KH pada tahun 2004 menjadi 26 per 1000 KH tahun 2007, sesuai target. Target penurunan prevalensi gizi kurang pada balita sesuai Millenium Development Goals (MDG) tahun 2015 yaitu 20%, pada tahun 2007 Indonesia sudah mencapai 18,4%. Begitu pula Umur Harapan Hidup saat ini 70,5 tahun, dengan target tahun 2009 adalah 70,6 tahun, tambah Menkes.

Menkes menambahkan, empat dari seluruh tujuan MDG itu adalah tugas Depkes yaitu menurunkan kematian bayi dan anak, kematian ibu melahirkan, menghentikan penyebaran HIV/AIDS, dan menyediakan ketersediaan air dan sanitasi. Dari keempat tujuan MDG tersebut, Indonesia telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan.

Menkes diakhir sambutannya mengingatkan agar forum pelajar ini jangan terlepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Kegiatan dan prestasi apapun yang akan dicapai haruslah berguna bagi negara khususnya kesejahteraan masyarakat.

Dari 10 pertanyaan dalam dialog tersebut, antara lain mengenai program Jamkesmas yang disampaikan oleh Teguh Purnomo dari pondok pesantren Muhammadiyah Garut. Menanggapi hal itu, Menkes menegaskan bahwa program Jamkesmas belum pernah ada selama Indonesia merdeka. Ini adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin, agak miskin, dan sangat miskin yang berada di desa-desa di seluruh Indonesia. Jumlah rakyat miskin di Indonesia yang berhak mendapat Jamkesmas adalah 76,4 juta jiwa yang tersebar di desa-desa bukan Kabupaten/Kota. Sedangkan Jamkesmas yang belum terealisasikan dengan baik, menurut Menkes berkaitan dengan distribusi atau pendataan kartu Jamkesmas. Yang berhak mendapat kartu Jamkesmas adalah rakyat miskin yang telah didata oleh RT/RW setempat dan disahkan oleh Bupati/Walikota. Apabila masih ada rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas, maka terjadi kesalahan dalam pendataan di Kabupaten/Kota.

Pertanyaan lain yang disampaikan oleh Safitri Amanda Putri dari SMK Keperawatan Bina Medika Jakarta Pusat, mengenai flu babi dan penyebarannya, Menkes menjelaskan bahwa penyakit flu babi tidak ada hubungannya dengan hewan babi dan lebih banyak mengandung unsur politik dunia. Menkes juga menganjurkan agar membaca buku karangannya ”Saatnya Dunia Berubah”, karena didalamnya diceritakan perjuangan Menkes terhadap ketidakadilan dunia yang merugikan negara-negara berkembang dan negara miskin, terutama dalam kasus flu burung yang melanda Indonesia. Persediaan tamiflu yang dibutuhkan untuk pasien flu burung tidak ada di pasaran karena sudah dibeli oleh negara-negara kaya yang justru tidak mempunyai kasus flu burung. Namun ketidakadilan itu sudah terbongkar berkat perjuangan keras dan berani Menkes di hadapan sidang World Health Assembly (WHA).

Oleh karena itu Menkes mengharapkan agar pemuda Indonesia jangan merasa minder dan takut dengan orang asing, karena orang Indonesia pun tidak kalah cerdas dan pintar dengan asing.

Sumber : okezone.com

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (SFS) mengakui ranah kesehatan tidak bisa dipisahkan dari bidang politik. Seringkali isu kesehatan bisa sangat berpengaruh terhadap bidang politik dan sebaliknya.

Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai dan murah juga tak bisa dilepaskan dari wilayah politik.

"Harus ada keberanian untuk membuat kebijakan melawan rezim neolib," ujar Menkes di di sela-sela peluncuran buku berjudul 'Berkiblat Kata Hati Menggeser Tapal Batas Dunia' di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (26/6/2009).

Menkes lantas mencontohkan musibah pandemi Flu Babi (H1N1) yang tengah melanda Mexico. Negara di Amerika Latin itu dalam hitungan pekan perekonomiannya ambruk setelah WHO mengumumkan status pandemi vius H1N1. Itu karena dunia internasional memberlakukan embargo perekonomian serta menghentikan segala hubungan dengan Mexico.

"Saya tidak pernah bernuansa politik dalam mengambil setiap kebijakan. Saya hanya memprioritas kebijakan kesehatan yang bisa melindungi negara ini dari intervensi negara asing," ungkapnya.

Dalam kaitan ini, Menkes berupaya agar musibah yang melanda Mexico ke depan tidak akan menimpa Indonesia. Pasalnya, upaya serupa sudah pernah dilakukan sejumlah pihak kepada Indonesia seperti dalam kasus Flu Burung dan Namru. (nov)

Menkes, Siti Fadilah Supari memberikan keterangan terkait kasus flu babi (ANTARA/Prasetyo Utomo)

VIVAnews - Dua warga negara Indonesia diduga positif terinfeksi virus influenza H1N1 atau flu babi, saat sedang melakukan pelatihan penanganan virus itu di China. Kedutaan Besar China untuk Indonesia pun akhirnya meminta maaf.

"Dubes China sudah minta maaf," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Kamis, 25 Juni 2009.

Menurut Siti Fadilah, permintaan maaf datang karena pelatihan penanganan virus flu babi itu atas undangan pemerintah China. Akhirnya, Departemen Kesehatan mengirimkan dua orang untuk mengikuti pelatihan itu.

"Training ini undangan dari China untuk belajar menangan virus H1N1. Mereka training di dalam laboratorium," ujar menteri ahli jantung ini.

Seperti dikutip situs Departemen Kesehatan, Kamis 25 Juni 2009, pegawai Departemen Kesehatan itu diduga terpapar virus flu babi saat pelatihan Influenza A H1N1 di Beijing, China.

Penderita lainnya adalah WA, 37 tahun. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu mendapat perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso sejak 19 Juni.

Sedangkan empat lainnya merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tiga orang di antaranya berdomisili di Singapura dan seorang lainnya berdomisili di Australia.
ismoko.widjaya@vivanews.com

Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU tentang Pelayanan Publik. UU ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara penuh bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengadukan kinerja pelayanan publik.

Sasarannya bukan hanya instansi pemerintah tapi kalangan swasta pun dapat menjadi obyek pengaduan masyarakat. Tentu saja swasta yang bergerak pada bidang pelayanan publik, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan transportasi, perbankan dan lain-lain.

Pengesahan UU Pelayanan Publik yang saat itu sidang parpurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, bisa menjadi pintu masuk secara legal bagi mereka yang menjadi korban buruknya kinerja pelayanan publik. Ibu Prita Mulyasari yang sekarang kasusnya sedang memberatkan dan tidak berpihak kepadanya, bisa menjadikan Pasal 5 dan 35 dalam UU Pelayanan Publik yang menyebutkan tentang ruang lingkup pelayanan publik dan hak pengawasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

Sudah saatnya masyarakat berani memprotes dan mengadukan kasus buruknya kinerja layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan : ‘’Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.’’

Soal kemana pengaduan itu diarahkan? Pasal 40 ayat (1) sudah memberikan kanalisasinya, yaitu; ‘’Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh peran serta masyarakat dalam memantau kinerja layanan publik adalah Siti Fadilah Supari Fans Club (SFS FC) yang secara aktif memberikan masukan langsung kepada menteri kesehatan sebagai pimpinan lembaga penyelenggara layanan publik kesehatan. Pertemuan berkala antara SFS FC dengan Menkes yang informal terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan resmi seperti hearing atau semacamnya.

RUU Pelayanan Publik menyediakan akses yang luar biasa dan memberikan jaminan hukum bagi mereka yang ingin meningkatkan kinerja layanan publik.

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada hari Kamis, 4 Juni 2009 meresmikan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan itu Menkes juga secara simbolis meresmikan 8 Poskestren lainnya yang tersebar di berbagai Pondok Pesantren (Ponpes) binaan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yaitu Ponpes Al-Mutawwa, Serang Banten, Ponpes Nurul Aini Cilandak, Ponpes Nurul Iman Bogor, Ponpes Baitul Amal Bandung, Ponpes Al-Kautsar Cirebon, Ponpes Al-Hidayah Banjar Baru, Kalsel, Ponpes Nurul Islam Samarinda, Kaltim, serta Ponpes Raudhatul Jannah, Sulsel.
Dalam sambutannya Menkes mengatakan Poskestren didirikan sebagai salah satu dari grand strategy Departemen Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hidup bersih dan sehat. Poskestren ini bertujuan untuk menjaga kesehatan siswa, pengajar dan pengelola pesantren. Disamping itu juga diharapkan agar pesantren mempunyai peran yang penting didalam menjaga kesehatan masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Menkes berharap agar Poskestren bisa melayani semua santri/santriwati dan masyarakat sekitarnya tanpa membedakan apapun juga, karena kesehatan adalah hal yang sangat universal dan mendasar bagi kemanusiaan. Maka didalam melayani orang yang sakit dan orang yang susah jangan dibeda-bedakan. Menkes mengharapkan agar jangan sampai ada lagi terdengar berita pasien miskin ditolak untuk berobat oleh pihak rumah sakit dengan alasan apapun juga, terlebih lagi oleh rumah sakit pemerintah.

Menkes juga berpesan kepada aparat pemerintah Lampung, khususnya Bupati Lampung Selatan agar menjaga dengan baik program Jamkesmas yang diluncurkan oleh Depkes. Serta terus mendorong untuk terwujudnya Jamkesmasda di Lampung karena kesehatan merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Menkes bahwa tahun 2009 ini Depkes telah menyetujui untuk mendirikan 30 Poskestren lagi dari total 63 Poskestren yang diajukan oleh LDII, disamping 19 Poskestren yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian pemerintah, dalam hal ini melalui Depkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau berada di daerah yang minim fasilitas kesehatannya.

Hadir pula dalam acara tersebut adalah perwakilan dari Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan, perwakilan dari DPRD Lampung, perwakilan dari Kapuskabangkes Depkes, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Ketua Umum DPP LDII, serta para ulama dan tokoh masyarakat lainnya.

Posted from : kompas.com (dirilis oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia siaga menghadapi fase enam pandemi influenza A-H1N1 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain meningkatkan pemeriksaan di semua pintu masuk, terutama bandara dan pelabuhan, pemerintah mengintensifkan surveilans dan deteksi kasus di tingkat pelayanan dasar sampai rujukan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, fase 5 menjadi fase 6, karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.441 orang dalam dua hari sejak Selasa (9/6). Selain itu juga dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27.000 kasus terkonfirmasi kasus A-H1N1 2009.

Sebelumnya, influenza A-H1N1 pada fase 5
Hal ini ditandai dengan penularan antarmanusia yang menyebar setidaknya di dua negara di dalam satu kawasan WHO. Pada fase 6, itu berarti sedang terjadi pandemi di mana ada kejadian luar biasa influenza di negara lain di luar kawasan WHO di fase 5. WHO menekankan, peningkatan status pandemi itu tidak berarti virus H1N1 jadi lebih mematikan dan tidak berarti manusia lebih mudah menular.

Meski belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 di Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Jumat (12/6), dalam siaran persnya menyatakan, Indonesia siap menghadang.

Sesuai pedoman kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Indonesia meningkatkan proses pemeriksaan di seluruh pintu masuk, khususnya bandara atau pelabuhan dengan tingkat kunjungan wisata tinggi dari negara tertular.

Koordinasi
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan, tingkat kematian akibat virus A-H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen.

Meski tingkat kematian rendah, kesiagaan menghadapi pandemi influenza A-H1N1 akan ditingkatkan. Pihaknya akan memeriksa ulang sejauh mana kesiapan menghadapi pandemi, termasuk kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. ''Kami sedang menghitung kebutuhan dengan beberapa skenario pandemi apakah ringan, sedang, atau berat,'' ujarnya.

Pemerintah akan menambah persediaan obat oseltamivir, alat pendeteksi suhu badan di bandara udara dan pelabuhan, serta bahan penunjang diagnostik. Selain koordinasi dengan jajaran dinas kesehatan, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, tata laksana kasus di rumah sakit, dan sosialisasi pencegahan penularan influenza A-H1N1.

Banyak informasi
Sesuai aturan internasional, Dirjen P2PL Depkes selaku Nasional Focal Point International Health Regulation (IHR) Indonesia juga makin banyak menerima informasi dari direktur jenderal CDC negara tetangga. ''Negara yang sudah memberikan informasi antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Selandia Baru,'' ujar Tjandra.

Mereka biasanya melaporkan adanya penumpang pesawat terbang yang berada dalam satu pesawat dengan kasus terkonfirmasi flu baru H1N1. Penumpang yang duduk tiga baris di depan, belakang, dan samping pasien influenza A-H1N1 akan dipantau ketat. Jika dalam kelompok itu ada penumpang yang meneruskan perjalanan ke Indonesia, hal tersebut akan diinformasikan Nasional Focal Point IHR negara tetangga ke Indonesia.

Jumlah penumpang yang masuk di Indonesia dan dipantau kondisi kesehatannya berdasarkan informasi dari dirjen pengendalian penyakit sejumlah negara yang diterima Indonesia mencapai 71 orang. Informasi itu lalu ditindaklanjuti kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melacak tempat orang itu menginap karena sebagian adalah turis asing. (EVY)

Menurut SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan dalam jumpa pers di Ruang VIP Bandara Juanda, Jumat (12/06), sebagian besar stok Tamiflu yang ada sekarang memang sudah kadaluwarsa karena didistribusikan lewat pengadaan pada tahun 2006. “Ada juga yang kita distribusikan dari pengadaan tahun 2007, tapi sudah mendekati expired datenya tahun 2009 ini,” kata dia.

Untuk itu Menkes minta pada seluruh Dinkes di Indonesia untuk melaporkan stok Tamifu yang dimilikinya. Jika ada yang habis atau kadaluwarsa diharapkan untuk segera dikirimkan ke Departemen Kesehatan agar bisa diganti dengan yang baru.

Dalam status tertinggi kewaspadaan pandemi global, kata Menkes, WHO punya kewajiban untuk mendistribusikan vaksin H1N1 ke seluruh negara di dunia secara adil. Namun diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar terkait distribusi vaksin tersebut dari WHO.

Diakui pula oleh Menkes, distribusi vaksin ini tidak gratisan. “Kita memang harus beli. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan sendiri vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu tergantung perusahaan farmasi asing,” kata SITI FADILAH SUPARI.

Ditambahkannya, Indonesia tidak terlalu ‘kaget’ dengan peningkatan status pandemi H1N1 oleh WHO ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Karena itu, kata Menkes lagi, Indonesia terbilang siap dengan stok obat-obatan, peralatan medis, dan standar penanganan pandemi seperti H1N1.(Laporan Eddy Prasetyo)

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. "Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. "Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu," ucap Menkes. "Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional."(VIN)

Hampir dapat dipastikan, makanan sehari-hari orang Indonsia mengandung garam. Akan hambar rasanya sayur atau lauk pauk bila dimasak tanpa garam. Namun, garam merupakan salah satu bahan pangan yang harus dikurangi jika seseorang ingin terhindar dari hipertensi (darah tinggi). Meski masyarakat paham akan hal itu, sayangnya konsumsi garam di masyarakat Indonesia masih terbilang tinggi yaitu mencapai 15 gram per hari dari yang dianjurkan 6 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari.

Beradasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, diketahui hampir seperempat (24,5%) penduduk Indonesia usia di atas 10 tahun mengkonsumsi makanan asin setiap hari, satu kali atau lebih.
Sementara prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 31,7% dari populasi pada usia 18 tahun ke atas. Dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke. Sedangkan sisanya pada jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140/90 mmHg. Data Riskesdas menyebutkan hipertensi sebagai penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian pada semua umur di Indonesia.

Demikian disampaikan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), saat membuka Seminar Hipertensi dan Deteksi Dini Faktor Risikonya, di Jakarta, (11/6). Seminar ini merupakan rangkaian Hari Hipertensi Dunia 2009. Hari Hipertensi Dunia di peringati setiap tanggal 17 Mei. Tahun ini merupakan peringatan ketiga sejak dicanangkan WHO tahun 2005.

Menurut dr. Tjandra Yoga, hipertensi perlu diwaspadai karena merupakan bahaya diam-diam. Tidak ada gejala atau tanda khas untuk peringatan dini bagi penderita hipertensi. Selain itu, banyak orang merasa sehat dan energik walaupun memiliki hipertensi. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis.

Ditambahkan, sesungguhnya hipertensi dan komplikasinya dapat dicegah. Beberapa cara dapat dilakukan diantaranya dengan mempertahankan berat badan dalam rentang normal. Mengatur pola makan, antara lain dengan mengkonsumsi makanan berserat, rendah lemak dan mengurangi garam. Olahraga teratur, sedapat mungkin mengatasi stres dan emosi. Hentikan kebiasaan merokok, Hindari minuman beralkohol. Periksa tekanan darah secara berkala; dan bila diperlukan makan obat-obatan penurun tekanan darah secara teratur sesuai saran dokter.

Pemerintah memberi apresiasi dan perhatian serius dalam pengendalian penyakit tidak menular. Sejak bulan Februari 2006 Departemen Kesehatan membentuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi, diabetes melitus dan penyakit metabolik, kanker, penyakit kronik dan degeneratif lainnya, serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera.

Untuk mengendalikan hipertensi di Indonesia telah dilakukan beberapa langkah, yaitu mendistribusikan buku pedoman, Juklak dan Juknis pengendalian hipertensi; melaksanakan advokasi dan sosialisasi; melaksanakan intensifikasi, akselerasi, dan inovasi program sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area specific); mengembangkan (investasi) sumber daya manusia dalam pengendalian hipertensi; memperkuat jejaring kerja pengendalian hipertensi, antara lain dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pengendalian Hipertensi; memperkuat logistik dan distribusi untuk deteksi dini faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi; meningkatkan surveilans epidemiologi dan sistem informasi pengendalian hipertensi; melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan mengembangkan sistem pembiayaan pengendalian hipertensi.

Dr. Tjandra Yoga berharap, melalui kegiatan seminar hipertensi dan deteksi dini faktor risikonya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan hipertensi dan faktor risikonya, sehingga sekaligus dapat menurunkan prevalensi faktor risiko dan prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner di Indonesia.

Peringatan Hari Hipertensi Dunia 2009 mengangkat tema Konsumsi Garam Berlebihan dan Hipertensi: Keduanya Bahaya Diam-diam (Salt and High Blood Pressure: Two Silent Killer). Di Indonesia, Hari Hipertensi Dunia diperingati dengan berbagai kegiatan diantaranya seminar dan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, osteoporosis, gula darah, tingkat stress, body fat analizer dan tes otak, serta konsultasi gizi.

Posted from : okezone.com
Foto : Ferdinan - Okezone

JAKARTA - Dua kasus korupsi yang menjerat Departemen Kesehatan, membuat gerah Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Agar lembaga ini tak kembali terjerat, Menkes pun melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita memenuhi undangan KPK untuk rapat koordinasi pencegahan. Supaya jangan terus ketangkap dan ketangkap," ujar Siti Fadillah sambil tersenyum di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/6/2009).

Dalam rapat koordinasi tersebut, lajut Menkes, tim pencegahan ini akan membahas beberapa topik di antaranya soal penyusunan anggaran di Departemen Kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengungkapkan, komisi antikorupsi bakal memaparkan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui, KPK tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di Depkes. Kasus tersebut adalah penyimpangan pengadaan alat kesehatan untuk sejumlah rumah sakit di daerah tertinggal pada 2003.

Sedangkan pada 2007, Depkes dililit dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan berupa alat rontgen. Kasus ini sudah menyeret beberapa rekanan proyek sebagai tersangka, termasuk pejabat Depkes di antaranya Kabiro Perencanaan Sekretariat Jenderal Depkes, Mardiono dan mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi.(kem) (mbs)

sumber : mediaindonesia.com

JAKARTA--MI: Departemen Kesehatan (Depkes) mengakui, sejatinya, belum ada satupun rumah sakit di Indonesia yang berhak menyandang gelar rumah sakit internasional.

Dalam waktu dekat, pihak Depkes berjanji bakal menertibkan sejumlah rumah sakit berembel-embel internasional lantaran dinilai dapat menyesatkan persepsi masyarakat.

"Saya akui, kata internasional itu hanya sekedar nama. Kata ini tidak merujuk pada standar layanan dan standar mutu,''kata Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes Farid W Husain, Selasa (9/6), di Jakarta.

Ditambahkan, seyogianya kata internasional wajib disertai dengan standar mutu layanan yang berkelas dunia. Dan, di Indonesia, hingga detik ini belum terbentuk badan pemberi akreditasi international rumah sakit yang diakui oleh dunia.

Disinggung maraknya RS internasional di Tanah air, Farid berkilah, selama peraturan hukumnya belum lahir, yaitu UU Rumah Sakit yang hingga saat ini masih jauh dari rampung di DPR-RI, maka instansinya tidak memilki dasar hukum untuk menertibkan penamaan RS tersebut.

"Anggap saja seperti tukang martabak dan tukang cukur yang memberi nama internasional," katanya setengah berseloroh. (Tlc/OL-04)

Posted From : depkes.go.id
Enam puluh jenis obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO) ditarik dan dimusnahkan. Obat tersebut terdiri dari 6 item obat tradisional pelangsing diantaranya Qianjiali Kapsul Pelangsing dan Lasmi Kapsul, 9 item obat tradisional dan suplemen makanan penambah stamina pria diantaranya New Idola Kapsul dan Purwoceng Serbuk, serta 45 obat tradisional lainnya seperti Pamong Raga Pegal Linu dan Gatal Eksim Serbuk. Selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.

Masyarakat diserukan agar tidak membeli dan mengkonsumsi obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung BKO karena membahayakan kesehatan antara lain hipertensi, gagal ginjal, jantung berdebar, dan kerusakan hati bahkan dapat menimbulkan kematian.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, Sp.FK saat jumpa pers dikantor BPOM Jakarta (4/6).

Ditambahkan, berdasarkan hasil pengawasan, sampling dan pengujian laboratorium sejak Juni 2008 hingga Mei 2009, diketahui 60 item obat tradisional dan suplemen tersebut mengandung Sibutramin Hidroklorida, Sildenafil Sitrat, Tadalafil Deksametason, Fenilbutason, Asam Mefenamat, Metampiron dan Parasetamol.

Penggunaan bahan-bahan kimia obat tanpa pengawasan dokter dapat meningkatkan tekanan darah (hipertensi), denyut jantung meningkat, sulit tidur, kejang, penglihatan kabur, gangguan ginjal, sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark miokard, nyeri dada, jantung berdebar, gula darah meningkat, glaukoma, gangguan pertumbuhan, tulang keropos, kelemahan otot. Selain itu juga dapat menimbulkan gagal ginjal, diare, tuka lambung, gangguan ginjal, dan kerusakan hati.

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau yang menemukan produk tersebut dapat menghubungi Badan POM RI melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen di nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau melalui e-mail ulpk@pom.go.id dan uplkbadanpom@yahoo.com atau melihat di website Badan POM, www.pom.go.id

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Posted From : depkes.go.id
Enam puluh jenis obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO) ditarik dan dimusnahkan. Obat tersebut terdiri dari 6 item obat tradisional pelangsing diantaranya Qianjiali Kapsul Pelangsing dan Lasmi Kapsul, 9 item obat tradisional dan suplemen makanan penambah stamina pria diantaranya New Idola Kapsul dan Purwoceng Serbuk, serta 45 obat tradisional lainnya seperti Pamong Raga Pegal Linu dan Gatal Eksim Serbuk. Selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.

Masyarakat diserukan agar tidak membeli dan mengkonsumsi obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung BKO karena membahayakan kesehatan antara lain hipertensi, gagal ginjal, jantung berdebar, dan kerusakan hati bahkan dapat menimbulkan kematian.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, Sp.FK saat jumpa pers dikantor BPOM Jakarta (4/6).

Ditambahkan, berdasarkan hasil pengawasan, sampling dan pengujian laboratorium sejak Juni 2008 hingga Mei 2009, diketahui 60 item obat tradisional dan suplemen tersebut mengandung Sibutramin Hidroklorida, Sildenafil Sitrat, Tadalafil Deksametason, Fenilbutason, Asam Mefenamat, Metampiron dan Parasetamol.

Penggunaan bahan-bahan kimia obat tanpa pengawasan dokter dapat meningkatkan tekanan darah (hipertensi), denyut jantung meningkat, sulit tidur, kejang, penglihatan kabur, gangguan ginjal, sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark miokard, nyeri dada, jantung berdebar, gula darah meningkat, glaukoma, gangguan pertumbuhan, tulang keropos, kelemahan otot. Selain itu juga dapat menimbulkan gagal ginjal, diare, tuka lambung, gangguan ginjal, dan kerusakan hati.

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau yang menemukan produk tersebut dapat menghubungi Badan POM RI melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen di nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau melalui e-mail ulpk@pom.go.id dan uplkbadanpom@yahoo.com atau melihat di website Badan POM, www.pom.go.id

KUPANG, KOMPAS--Setelah kasus gizi buruk dan busung lapar yang menimpa anak berusia dibawah lima tahun di Nusa Tenggara Barat muncul ke permukaan, terakhir diketahui bahwa kondisi di Nusa Tenggara Timur ternyata lebih memprihatinkan. Menurut catatan Dinas Kesehatan NTT, di propinsi itu anak yang mengalami gangguan gizi buruk akut dan kronis hingga busung lapar mencapai 66.685 orang.

Pemerintah menyatakan, hingga 5 Juni 2005 di NTB tercatat sebanyak 655 anak balita mengalami kekurangan gizi buruk. Jumlah itu belum termasuk 13 anak yang telah meninggal akibat gizi buruk dan oleh pemerintah sekarang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk.

Jumlah anak yang mengalami gizi buruk ini dibandingkan dengan tahun lalu tercatat masih lebih kecil. Pada tahun lalu gizi buruk yang tejadi di propinsi yang dikenal sebagai lumbung padi itu mencapai 1.500 anak. Jumlah anak yang tahun ini mengalami gizi buruk diperkirakan bisa lebih besar lagi jika survei yang dilakukan Departemen Kesehatan dan pihak Dinas Kesehatan daerah dilakukan lebih menyeluruh.

Demikian disebutkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam keterangan pers seusai rapat khusus mengenai penanganan busung lapar dan gizi buruk yang melanda propinsi NTB dan propinsi lainnya, Senin (6/6) di Istana Wakil Presiden (Wapres). Rapat yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla itu juga dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab dan Gubernur NTB Lalu Serinata.

Kekurangan Makanan

Kepala Dinas Kesehatan NTT Stef Bria Seran kemarin di Kupang   menjelaskan, dari 463.370 anak balita di propinsi itu, 66.685 orang diantaranya mengalami gangguan gizi. Rinciannya anak yang mengalami kurang gizi 55.543 orang, gizi buruk 11.015 orang, marasmus 122 orang, dan yang menderita kwasiorkor lima orang.

‘’Seorang anak balita berusia 14 bulan di salah satu desa di Sumba Timur telah meninggal karena busung lapar atau marasmus kwashiorkor,’’ ungkap Stef didampingi dua stafnya.

Stef tidak keberatan kalau publik mengategorikan kasus marasmus dan kwasiorkor sebagai busung lapar. Alasannya, marasmus (kekurangan karbohidrat) maupun kwasiorkor sama-sama diakibatkan kekurangan makanan

Jumlah anak yang mengalami gangguan akibat kekurangan gizi itu meningkat jika melihat data per 31 Mei 2005. Saat itu, dari 463.370 anak balita di NTT, 52.593 anak diantaranya mengalami gangguan kurang gizi dan gizi buruk, 53 orang sudah pada taraf marasmus dan satu orang kwasiorkor.

Dari data tersebut diketahui, kasus busung lapar (termasuk marasmus, kwasiorkor) meningkat dari 54 orang (53 anak marasmus, satu kwasiorkor) menjadi 127 orang (122 marasmus dan lima kwasiorkor).

Menurut Stef, terus bertambahnya kasus gizi buruk tersebut diakibatkan tidak beresnya persediaan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Anak yang menderita gangguan gizi itu akan semakin buruk (kondisinya--Red) jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah,

Makin buruknya kondisi anak balita penderita kurang gizi hinga busung lapar juga akibat tidak maksimalnya pelayanan di posyandu. Menurut Stef, dari 2.166 posyandu di NTT, saat ini yang beroperasi hanya 40 persen. Ia yakin, jika seluruh posyandu bekerja maksimal, penemuan anak bailta penderita gizi buruk akan lebih banyak.

Dari Mataram, NTB, dilaporkan, sampai kemarin jumlah penderita gizi buruk dan busung lapar diwilayah tersebut terus bertambah. Di Rumah Sakit Umum Mataram selama Januari hingga 6 Juni dirawat 70 penderita atau naik dari 28 kasus dibandingkan data tahun 2004. Dari 70 orang tersebut, tinggal delapan orang yang dirawat inap, tujuh anak balita meninggal, dan 17 anak dibawa pulang paksa orangtua mereka.

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan, dalam sepekan terakhir di kota itu ditemukan sembilan anak bailta penderita gizi buruk yang memerlukan penanganan secepatnya.

Ketua Palang Merah Indonesia Marie Muhammad di Jakarta kemarin mengemukakan, penanganan kasus busung lapar di NTB dan daerah lain harus menjadi komitmen bersama dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, secara berkelanjutan. Tanpa langkah nyata, kasus busung lapar akan terus terjadi di berbagai darah di Tanah Air.(CAL/RUL/HAR/EKI/REI/NEL/IRN/EVY).

Posted from : http://politikana.com/baca/2009/06/06/hanya-satu-rs-internasional-di-indonesia.html

Menyimak penuturan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa rumah sakit internasional di Indonesia ada tujuh, empat diantaranya ada di Jakarta yakni Rumah Sakit Mitra Internasional, Rumah Sakit Permata Hijau, Rumah Sakit Brawijaya, dan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Sedangkan dua rumah sakit lainnya ada di Medan, dan satu lagi ada di Surabaya.

Apakah rumah sakit yang bekerjasama dengan rumah sakit asing sudah bisa disebut rumah sakit internasional? Apakah perlu melakukan sertifikasi ISO? Sayangnya Menkes tak menjelaskan kriterianya. Namun yang pasti dunia pelayanan kesehatan dunia hanya mengenal satu lembaga yang layak memberikan akreditasi rumah sakit menggunakan standar internasional, yaitu JCI (Joint Commision Internasional).
Menurut JCI di dunia sudah ada lebih dari 220 lembaga kesehatan pemerintah dan swasta di 30 negara yang mendapatkan akreditasi dari  JCI. Sayangnya,  --coba periksa di sini-- di Indonesia baru ada satu rumah sakit yang mendapat akreditasi dari JCI, yaitu Siloam Hospital Lippo Karawaci yang mendapatkan akreditasi pertama pada 19 September 2007.

Lha bagaimana dengan label internasional di belakang RS Omni Tangerang? Rupanya itu hanya nama semata. Rumah sakit ini tidak ada kerjasama dengan lembaga layanan kesehatan asing, dan tidak ada hubungannya dengan standar internasional.  Karenanya Menkes akan melayangkan teguran  terhadap rumah sakit Omni bersamaan dengan rumah sakit lainnya yang juga menggunakan embel-embel nama internasional.
RS Omni Internasional Tangerang, boleh jadi memang berangan-angan menjadi RS berkelas internasional. Setidaknya dari bangunan fisik dan fasilitas yang tersedia yang memang sudah menyerupai hotel bintang lima. Begitu pula di halaman depan website-nya, terpampang kata ”world class healthcare” (vlisa)

Posted From : depkes.go.id
Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kecewa terhadap Detik Com karena beritanya tanggal 5 Juni 2009 dengan judul “ Menkes : Saya tidak bisa menjewer RS Omni” telah menimbulkan komentar masyarakat yang nadanya menghujat. Hal itu dikarenakan cara Detik Com mengutip pernyataan Menkes yang ditulis tidak utuh, hanya sepotong-sepotong sehingga beritanya ditafsirkan secara tidak benar.

Kepada para wartawan Menkes menjelaskan bahwa dalam kasus Sdri. Prita terdapat dua masalah yang berbeda. Pertama, masalah pencemaran nama baik terhadap RS Omni. Kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat. Masalah pertama, karena diluar masalah kesehatan, Menkes tidak bisa campur tangan. Kasus inilah yang dimaksud/dikomentari Menkes, pihak Depkes tidak bisa menjewer RS Omni karena menyangkut masalah hukum (pencemaran nama baik).
Sedangkan kasus kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat, mestinya dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, atau ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau bisa juga ke Departemen Kesehatan.

“Kalau sebuah rumah sakit atau dokter terbukti melakukan malpraktik oleh MKDKI, Depkes baru bisa bertindak memberikan sanksi. Tetapi kalau kasusnya masalah pencemaran nama baik, Depkes tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan masalah pelayanan kesehatan”. Seperti itu yang saya sampaikan, jangan diputus-putus, ujar Menkes.

Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyakitnya/keadaan kesehatannya dan tidakan medis yang telah dilakukan yang terdapat dalam rekam medis tetapi rekam medis tersebut tetap milik rumah sakit, ujar Menkes.

Dalam kasus Sdri. Prita, Depkes selama ini tidak pernah menerima laporan dari mana pun. “Saya mengetahui ada kasus ini dari media massa “, ujarnya. Kendati begitu, Menkes tidak tinggal diam karena telah mengirimkan tim ke RS Omni untuk memperoleh penjelasan tentang kronologis kejadian sebagai dasar untuk penerapan sanksi yang akan diberikan.

Selanjutnya, Depkes akan menelaah hasil temuan Tim. Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin kedokteran akan dilimpahkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan ketentuan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kata Menkes.

Posted : depkes.go.id

Masyarakat diminta berhati-hati menggunakan peralatan makan dari melamin karena berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM, 30 produk peralatan makan melamin berupa piring, mangkuk, sendok, garpu, gelas, dan sodet yang beredar di Indonesia terbukti positif melepaskan formalin dan melamin yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan POM Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK kepada para wartawan di Jakarta, Senin 1 Juni 2009 ketika mengumumkan Peringatan/Public Warning tentang Peralatan Makan dari Melamin.
Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM terhadap 62 produk sampel peralatan makan melamin menemukan 30 produk yang positif melepaskan formalin dan melamin bila digunakan untuk mewadahi makanan yang berair atau berasa asam, terlebih lagi dalam keadaan panas. Kadar formalin yang dilepaskan produk-produk tersebut bervariasi, mulai dari kategori rendah (1 ppm) hingga kategori tinggi (161 ppm), kata Kepala Badan POM.

Lebih lanjut dikatakan, formalin dan melamin yang dilepaskan oleh peralatan makan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan karena bisa menyebabkan timbulnya kanker, batu ginjal, gagal ginjal, menyerang saluran kemih, serta rusaknya organ-organ tubuh dan menyebabkan kematian, ujar Dr. Husniah.

Secara kasat mata, produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan ini tidak dapat dibedakan dari produk sejenis yang tidak berbahaya, sehingga untuk mengetahui produk tersebut berbahaya atau tidak harus dilakukan pengujian di laboratorium.

Dari 30 produk yang terbukti positif mengeluarkan formalin tersebut, ada beberapa yang merupakan produk dalam negeri namun sebagian besarnya adalah produk impor dari negara Cina, dilihat dari tulisan yang ada di bagian belakang produk tersebut seperti “ZAK Designs China”, “Mei Shin Melamine”, dan “Melamine Ware Made In China”. Produk-produk yang dijadikan sampel ini ditemukan beredar di supermarket dan pasar-pasar tradisional.

Menanggapi mengenai banyaknya produk yang berbahaya beredar di Indonesia. Dr. Husniah mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan penarikan terhadap produk-produk melamin tersebut karena izin edarnya berasal dari Departemen Perdagangan & Perindustrian. Untuk menindaklajutinya Badan POM telah melaporkan hasil temuan ini dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar produk-produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat ini tidak lagi beredar di Indonesia, ujar Dr. Husniah.

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau yang menemukan produk tersebut dapat menghubungi Badan POM RI melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen di nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau melalui e-mail ulpk@pom.go.id dan uplkbadanpom@yahoo.com atau melihat di website Badan POM, www.pom.go.id

Buku Menkes Siti Fadilah Supari yang bertajuk Saatnya Dunia Berubah akan difilmkan. Mungkin Amerika akan gerah lagi! Hidayatullah.com– Buku Menkes Siti Fadilah Supari berjudul “Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung”, akan segera difilmkan. Kabarnya, akan menelan biaya sebesar Rp. 10 milyar.“Rencananya Rp10 miliar. Untuk pembuatan sebuah film, angka ini termasuk sedang,” kata penggagas film Shohibul Faroji dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (29/5). Film ini akan digarap dalam waktu setahun. Sehingga diperkIraqan pada Mei 2009 sudah bisa dinikmati masyarakat. “Momennya kan Harkitnas, lalu Juni ada Kesaktian Pancasila, dan Agustus ada HUT kemerdekaan,” jelas pria yang juga dosen Universitas Paramadina dan Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta ini. “Sekarang kami sedang riset. Karena film ini butuh riset juga, kami akan soroti juga masalah flu burung, BBM, Namru,” tutur pria kelahiran Banyuwangi 13 Juni 1977. Film semi dokumenter ini akan membuat soundtrack dengan melibatkan penyanyi terkenal seperti Ahmad Dani, Melly Goeslow, dan grup musik Ungu.

Bikin Gerah

Sebagaimana diketahui, buku Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berjudul “Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung” telah bikin gerah World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam buku itu, Fadilah menguak konspirasi AS dan badan kesehatan dunia itu dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung, Avian influenza (H5N1). Menurutnya, setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia, perusahaan-perusahaan dari negara maju memproduksi vaksin lalu dijual ke pasaran dengan harga mahal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, Siti juga meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa Inggris dengan judul It’s Time for the World to Change. Konspirasi tersebut, kata Fadilah, dilakuakn negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan dalam kesempitan pada penyebaran virus flu burung.“Saya mengira mereka mencari keuntungan dari penyebaran flu burung dengan menjual vaksin ke negara kita,” ujar Fadilah kepada wartawan bulan Pebruari lalu. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]

Dalam empat tahun terakhir, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat Indonesia telah semakin membaik. Hal ini ditandai dengan berhasil diturunkannya Angka Kematian Ibu dari 307 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, Angka Kematian Bayi dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, dan prevalensi gizi kurang 23,2% pada tahun 2003 menjadi 18,4% tahun 2007

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita semua termasuk jerih payah kader Posyandu di seluruh Indonesia yang tidak pernah mengenal lelah dan dengan sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk upaya perbaikan gizi keluarga, imunisasi, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, penanggulangan diare dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal itu disampaikan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono ketika membuka Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (29/5). Temu Kader Posyandu dihadiri 1.200 kader dari Sabang sampai Merauke ditandai penyematan pin secara simbolis kepada 7 kader sebagai penghagaan pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan para kader Posyandu. Tujuh kader tersebut merupakan perwakilan dari peserta yakni Lindawati (NAD), Atikah Bachtiar (Maluku Utara), Oni Mulyadi (Sulawesi Tengah), Weni Sumara Asih (DIY), Maria Slamet (NTB), Naomi (Papua Barat), dan Made Saidana (Bali).

Dihadapan para kader Posyandu, Ibu Negara mengingatkan kembali tujuh pesan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam Pekan Kesehatan Nasional pada tanggal 18 Juni 2005 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ketujuh pesan tersebut adalah aktifkan kembali Posyandu, periksakan ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan, berikan imunisasi lengkap kepada bayi, timbanglah bayi dan balita setiap bulan, berantaslah jentik nyamuk dengan 3 M plus, menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan ikuti program Keluarga Berencana.

Lebih lanjut dikatakan, temu kader tingkat nasional ini merupakan forum yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja kader melalui berbagi pengalaman suka dan duka dalam mengelola Posyandu, sekaligus sebagai ajang untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kebersamaan kader dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat utamanya kelompok rentan yaitu ibu dan anak.

Ibu Negara mengajak para kader untuk tidak terlena dan merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Tantangan ke depan semakin kompleks dan semakin diperberat dengan krisis ekonomi dunia dan terjadinya pemanasan global, sehingga perlu diwaspadai dampak negatifnya bagi rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang kurang beruntung.

Menurut ibu Negara, dengan jumlah Posyandu sebanyak 267 ribu yang tersebar di seluruh pelosok desa di tanah air dengan minimal 5 orang kader aktif, maka ada 1,2 juta kader. Oleh karena itu, para kader Posyandu yang sebagian besar perempuan dapat menggerakkan kaum ibu dan anak balitanya datang ke Posyandu guna mendapatkan pelayanan gizi dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang tersedia di Posyandu.

Keberhasilan Posyandu dalam program gizi dan imunisasi telah diakui bahkan dicontoh oleh negara-negara berkembang lain di dunia. Saya mengharapkan lanjutkan yang sudah baik, bahkan tingkatkan dengan berbagai kegiatan inovatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan dengan memperhatikan kearifan lokal, tambah Ibu Negara.

Selain itu, tambah Hj. Ani Yudhoyono, adanya Desa Siaga merupakan pintu masuk untuk mengembangkan berbagai upaya terobosan dalam mempercepat terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Upayanya meliputi kesiagaan masyarakat menghadapi dan mengatasi bencana, kejadian luar biasa penyakit menular dan gizi buruk. Menyiapkan makanan tambahan bergizi menggunakan bahan pangan lokal yang murah dan tersedia, agar dapat dipraktekkan sendiri di rumah. Serta pemanfaatan tanah pekarangan untuk tanaman obat keluarga, sayuran, maupun ternak, yang hasilnya dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, juga dijual untuk menambah penghasilan keluarga.

Dalam acara Temu Kader ini, diakhiri dialog dengan 4 orang kader dari Provinsi NTT, Yogyakarta, Papua, dan Jawa Tengah.